Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Reporter

image-gnews
Petugas polisi Ekuador berdiri di luar kedutaan Meksiko tempat mereka memindahkan paksa mantan Wakil Presiden Ekuador Jorge Glas di Quito, Ekuador 5 April 2024. REUTERS/Karen Toro
Petugas polisi Ekuador berdiri di luar kedutaan Meksiko tempat mereka memindahkan paksa mantan Wakil Presiden Ekuador Jorge Glas di Quito, Ekuador 5 April 2024. REUTERS/Karen Toro
Iklan

TEMPO.CO, JakartaEkuador menuntut Meksiko ke Pengadilan Internasional PBB (ICJ) di tengah perselisihan diplomatik yang sedang berlangsung mengenai mantan Wakil Presiden Ekuador Jorge Glas.

Konflik tersebut berpusat pada keputusan Meksiko pada awal April yang memberikan suaka kepada Glas, yang telah dua kali dihukum karena korupsi oleh pengadilan Ekuador.

Pada Desember 2017, Glas dijatuhi hukuman enam tahun penjara setelah dia dinyatakan bersalah atas tuduhan menerima suap dari perusahaan konstruksi Brasil Odebrecht dengan imbalan kontrak pemerintah.

Glas telah tinggal di kompleks diplomatik Meksiko di Quito sejak Desember. Kemudian pihak berwenang Ekuador menyerbu kedutaan Meksiko di Quito, menangkapnya, dan memenjarakannya di Guayaquil.

Dalam pengajuannya ke ICJ, Ekuador mengatakan bahwa tindakan Meksiko “menghalangi administrasi peradilan yang tepat di Ekuador, [dan] merupakan, antara lain, penyalahgunaan hak asasi manusia secara terang-terangan. tempat misi diplomatik”.

Ekuador juga menuduh Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador membuat “pernyataan palsu dan merugikan yang mempertanyakan keabsahan pemilu di Ekuador”.

Dikatakan bahwa pernyataan tersebut “melanggar prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain”.

Pengaduan tersebut tidak merinci pernyataan yang dipermasalahkan, meskipun Ekuador sebelumnya mengecam Lopez Obrador karena menyiratkan bahwa spekulasi media mengenai pembunuhan calon presiden Fernando Villavicencio telah mempengaruhi hasil pemilu.

Sebagai tanggapan, Ekuador menyatakan duta besar Meksiko “persona non grata”.

Tak lama setelah Meksiko mengumumkan pemberian suaka kepada Glas, pihak berwenang Ekuador mengepung kedutaan Meksiko di Quito dan menangkap mantan wakil presiden tersebut, yang sejak itu ditahan di penjara dengan keamanan maksimum di kota Guayaquil.

Video kamera keamanan yang dirilis oleh pemerintah Meksiko menunjukkan polisi Ekuador memanjat tembok kedutaan dan menerobos masuk ke dalam gedung. Mereka mengatakan Roberto Canseco, kepala urusan konsuler Meksiko di Ekuador, ditahan oleh polisi dan didorong ke lantai selama insiden tersebut.

Penggerebekan tersebut memicu kemarahan para pemimpin di kawasan karena melanggar perjanjian internasional yang telah lama ada. Kedutaan dianggap sebagai ruang yang dilindungi dan umumnya dianggap terlarang bagi otoritas lokal tanpa undangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Apa yang disebut “aturan yang tidak dapat diganggu gugat” telah digunakan di seluruh dunia baik oleh para pembangkang politik maupun pihak lain untuk menghindari penangkapan di negara asal mereka.

Setelah serangan itu, Meksiko memutuskan hubungan diplomatik dengan Ekuador.

Mexico City juga meminta ICJ untuk menangguhkan Ekuador dari PBB sambil menunggu permintaan maaf resmi. Sidang kasus tersebut dijadwalkan dimulai pada Selasa.

Sementara itu, pihak berwenang Ekuador tetap menentang.

Dalam pengaduan yang diajukan pada Senin, pemerintahan Presiden Daniel Noboa mengatakan tindakan Meksiko melanggar Konvensi Suaka Politik tahun 1933, Konvensi Suaka Diplomatik tahun 1954, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, Konvensi Antar-Amerika Melawan Korupsi tahun 1996, dan Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003.

Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip piagam pendirian PBB dan piagam Organisasi Negara-negara Amerika.

Organisasi regional tersebut sebelumnya telah mempertimbangkan hal ini, dan Sekretaris Jenderal Luis Almagro mengatakan bahwa baik “penggunaan kekuatan, serangan ilegal ke dalam misi diplomatik, maupun penahanan pencari suaka bukanlah cara damai menuju penyelesaian masalah ini. situasi".

Meksiko tidak segera menanggapi pengajuan tersebut.

Pilihan Editor: Eks Wapres Ekuador Coba Bunuh Diri dan Mogok Makan, Protes Ditangkap Korupsi

AL JAZEERA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Hadiri Rapat Paripurna Pengunduran Dirinya, Gibran Blusukan ke Kawasan Kumuh

51 menit lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka (dua dari kanan) meninjau salah satu rumah warga saat blusukan di wilayah Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Hadiri Rapat Paripurna Pengunduran Dirinya, Gibran Blusukan ke Kawasan Kumuh

Gibran Rakabuming Raka langsung blusukan di kawasan kumuh wilayah Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo


Gibran Tinjau Rumah Tidak Layak Huni di Solo sebelum Pindah ke Jakarta

1 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Gibran Tinjau Rumah Tidak Layak Huni di Solo sebelum Pindah ke Jakarta

Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi rumah tidak layak huni di Solo. Kegiatan itu dilakukan menjelang rencana pindahan Gibran ke Jakarta.


KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

1 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus pengadaan lahan untuk program DP Nol Rupiah ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka.


PBB: Israel Masih Hadang Pasokan Bahan Bakar ke Gaza

4 jam lalu

PBB: Israel Masih Hadang Pasokan Bahan Bakar ke Gaza

PBB menegaskan Israel masih tidak mengizinkan bahan bakar bagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.


Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

6 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Gibran Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo, Ini Ketentuan Pengunduran Diri Wali Kota

Anak Jokowi, Gibran Rakabuming mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Ini ketentuan pengunduran diri pejabat daerah setingkat wali kota.


Negara Anggota PBB Prihatin Warga Myanmar yang Butuh Bantuan Kemanusiaan Naik

8 jam lalu

Seorang anak pengungsi Rohingya duduk di samping ibunya yang beristirahat setelah melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, 6 September 2017. Konflik di Rakhine membuat ribuan warga Rohingya harus mengungsi. REUTERS/Danish Siddiqui
Negara Anggota PBB Prihatin Warga Myanmar yang Butuh Bantuan Kemanusiaan Naik

Negara anggota PBB prihatin dengan meningkatnya kekerasan, konflik, pelanggaran HAM di seluruh Myanmar


Anak Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf Atas Kelakuan Ayahandanya yang Terbukti Korupsi

21 jam lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem juga putri Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan lima orang saksi, Indira Chunda Thita Syahrul, GM Radio Prambors, Dhirgaraya S. Santo dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, Pemilik PT. Maktour Indonesia, Fuad Hasan Masyhur dan Pemilik Suite Travel, Harly Lafian. TEMPO/Imam Sukamto
Anak Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf Atas Kelakuan Ayahandanya yang Terbukti Korupsi

KPK memanggil anak dan cucu Syahrul Yasin Limpo alias SYL untuk diperiksa sebagai saksi perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).


Diplomat Uni Eropa Tolak Upaya Israel Labeli UNRWA sebagai Organisasi Teroris

1 hari lalu

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Diplomat Uni Eropa Tolak Upaya Israel Labeli UNRWA sebagai Organisasi Teroris

Diplomat utama Uni Eropa Josep Borrell kembali menolak segala upaya Israel untuk melabeli UNRWA sebagai "organisasi teroris".


Soal Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur sebagai Wali Kota Solo

2 hari lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (tengah) berbincang dengan warga saat blusukan di Gang I Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo itu membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Soal Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur sebagai Wali Kota Solo

Gibran dikabarkan bakal mundur sebelum dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Lantas, siapa penggantinya?


Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

2 hari lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Sudirman Said Didorong Aktivis Antikorupsi Maju Capim KPK, Bukti Keberaniannya Ungkap Kasus Papa Minta Saham Setya Novanto

Ketua IM57 Institute, Praswad Nugraha mendorong Mantan Menteri ESDM Sudirman Said maju mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Rekam jejaknya.