Ahli Peringatkan Hutan Indonesia Menarik bagi Negara Pendonor, tapi ...

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang petugas pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru mundur karena kekurangan pasokan air saat penanganan kebakaran kawasan hutan lindung PT Chevron Pacific Indonesia yang berbatasan dengan lahan masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Senin malam 1 Maret 2021. Pemerintah Provinsi Riau sudah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021, karena potensi kebakaran sangat tinggi akibat Riau mengalami musim kemarau panjang. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    Seorang petugas pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru mundur karena kekurangan pasokan air saat penanganan kebakaran kawasan hutan lindung PT Chevron Pacific Indonesia yang berbatasan dengan lahan masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Senin malam 1 Maret 2021. Pemerintah Provinsi Riau sudah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sejak 15 Februari hingga 31 Oktober 2021, karena potensi kebakaran sangat tinggi akibat Riau mengalami musim kemarau panjang. ANTARA FOTO/FB Anggoro

    TEMPO.CO, JakartaHutan di Indonesia menarik bagi negara-negara pendonor untuk berinvestasi di sektor perubahan iklim. Hanya saja, tak banyak uang dari negara pendonor lari ke Indonesia karena outcome dari Indonesia tidak bagus, baik itu secara politik dan scientific.

    Menurut Suh-Yong Chung Direktur Center for Climate and Sustainable Development Law and Policy (CSDLAP) Korea Selatan, penyebab dari sikap tersebut adalah kurangnya transparansi dan kapasitas untuk mengukur kontribusi. Perihal transparansi ini, sudah diperkenalkan dalam Paris Agreement.

    “Kehutanan ini adalah sektor penting. Ada negara yang mau memberikan kredit kerja sama dengan Indonesia, namun harus ada transparansi. Jika transparansi dilakukan, itu akan membuka peluang. Sebab Negara donor itu butuh bukti,” kata Suh dalam workshop online Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea, Rabu, 1 September 1, 2021, yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan FPCI.

    Pariama Hutasoit, pelestari terumbu karang berusia 52 tahun, bersama relawan membersihkan pembibitan karang dari alga di Nusa Dua, Bali, 28 Mei 2021. Kondisi terumbu karang secara global semakin memburuk karena berbagai faktor, antara lain penangkapan ikan yang merusak, sedimentasi akibat pembangunan besar-besaran di wilayah pesisir, dan perubahan iklim. REUTERS/Nyimas Laula

    Suh menekankan, harus ada niat politik yang bagus dalam menjalankan program-program perubahan iklim. Sebab sebagus apapun program, tidak akan jalan jika tidak ada itikad politik yang bagus.

    Bicara soal transparansi, Suh menyadari hampir setiap kebijakan disahkan oleh anggota parlemen. Biasanya anggota parlemen juga akan menyoroti seberapa besar dampak kebijakan itu ke negara dan masyarakat daerah.

    Terkait hutan sebagai paru-paru dunia, untuk wilayah Latin orang-orang akan melihat Brasil. Sedangkan di kawasan Afrika, hutan di Kongo dipandang paling penting. Untuk wilayah Asia, negara-negara pendonor sangat tertarik dengan hutan di Indonesia.

    Suh mengingatkan, penyelesaian masalah perubahan iklim bukan semata di tangan pemerintah. Masyarakat pun bisa ikut terlibat.

    “Contohnya, rumuskan masalah-masalah perubahan iklim, yang paling kritis, di negara mu yang berdampak global (luas). Lalu, bermitralah dengan negara-negara pendonor, seperti Norwegia atau masuk ke beberapa kerja sama multilateral,” pungkas Suh.

    Baca juga: Ada Kupu-kupu Malam di Papua, Begini Fakta Ilmiahya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.