Pemerintah Bayangan Myanmar Kritik Langkah Junta Tunjuk PM Secara Sepihak

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pemerintah setelah angkatan bersenjata (Tatmadaw) menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Senin, 1 Februari 2021. Saat masih berstatus sebagai mahasiswa jurusan hukum di Yangon University, ia memilih untuk mendaftar dalam sekolah militer, Defence Service Academy (DSA). Aung Hlaing pun berhasil masuk pada 1974 setelah tiga kali mendaftar. REUTERS/Lynn Bo Bo/Pool

    Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan pemerintah setelah angkatan bersenjata (Tatmadaw) menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Senin, 1 Februari 2021. Saat masih berstatus sebagai mahasiswa jurusan hukum di Yangon University, ia memilih untuk mendaftar dalam sekolah militer, Defence Service Academy (DSA). Aung Hlaing pun berhasil masuk pada 1974 setelah tiga kali mendaftar. REUTERS/Lynn Bo Bo/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG), mengecam langkah junta menunjuk Jenderal Min Aung Hlaing sebagai Perdana Menteri yang baru. Menurut NUG, langkah junta menunjuk dalang kudeta Myanmar sebagai PM tersebut adalah upaya mereka untuk seolah-olah tampil sebagai pemerintahan yang terlegitimasi.

    "Transisi dari Dewan Militer dan Pelaksana Tugas Pemerintahan adalah refleksi dari persiapan mereka untuk pertarungan diplomatik internasional. Junta ingin menunjukkan merekalah Pemerintah Myanmar yang sesungguhnya," ujar Menteri HAM NUG, Aung Myo Min, dikutip dari Reuters, Senin, 2 Agustus 2021.

    Hal senada disampaikan oleh Deputi Menteri Enegeri dan Elektrik NUG, Lahpai Maw Htun Aung. Ia berkata, langkah yang diambil Junta Myanmar dan Min Aung Hlaing bisa menimbulkan dampak buruk. Jika pemerintahan itu yang diakui oleh komunitas internasional, ia berkata perjuangan masyarakat dan NUG selama ini akan sia-sia.

    Diberitakan sebelumnya, Min Aung Hlaing mengumumkan dirinya sebagai PM Myanmar yang baru pada Ahad kemarin, enam bulan sejak dirinya memimpin kudeta terhadap Aung San Suu Kyi. Adapun ia berjanji pemilu Myanmar akan tetap dilaksanakan di mana merupakan misi utamanya sejak menendang Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint dari pemerintahan.

    Menurut pidato Min Aung Hlaing, Pemilu Myanmar akan berlangsung pada 2023, lebih lama dari yang diperkirakan. Padahal, pemilu itu disampaikannya untuk menganulir hasil pemilu 2020 yang menurutnya dicurangi. Min Aung Hlaing berjanji administrasinya akan bekerjasama dengan utusan regional untuk memastikannya berjalan lancar.

    Berbagai pihak sangsi pemilu itu akan berjalan transparan dan adil, terutama NUG. Melihat Junta Myanmar menyingkirkan pejabat-pejabat komite penyelenggara pemilu saat kudeta, mereka dikhawatirkan bisa menempatkan orang-orang kepercayaannya di komite itu.

    Secara terpisah, ASEAN Ministrial Meeting akan membahas salah satunya soal krisis Myanmar mulai hari ini hingga Jumat nanti. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, pelaksanaan lima poin konsensus penyelesaian krisis Myanmar belum menunjukkan progress yang signifikan, terutama soal penunjukkan utusan khusus. Oleh karenanya, ia berharap AMM pekan ini bisa segera menetapkan apa langkah selanjutnya sebelum situasi di Myanmar kian buruk.

    Baca juga: Menlu: Tak Ada Progress Signifikan Penerapan Lima Poin Konsensus Myanmar

    ISTMAN MP | REUTERS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.