Anwar Ibrahim - Mahathir Mohamad Ikut Demo, Dilarang Masuk ke Gedung Parlemen

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anwar Ibrahim. REUTERS/Lim Huey Teng

    Anwar Ibrahim. REUTERS/Lim Huey Teng

    TEMPO.CO, Jakarta - Polisi melarang oposisi Malaysia, termasuk Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim masuk ke gedung parlemen Malaysia, Senin, 2 Agustus 2021. Mereka berkumpul di Lapangan Merdeka untuk memprotes penutupan lembaga parlemen Malaysia selama dua pekan. Penutupan parlemen dinilai cara Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, menghindari mosi tidak percaya.

    Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad juga menyerukan pengunduran diri Muhyiddin Yassin. "Pemerintah ini telah gagal menjalankan tugasnya tetapi terus memegang kekuasaan," kata pemimpin oposisi Anwar Ibrahim.

    Selain salah mengelola pandemi, Muhyiddin juga telah menyalahgunakan kekuasaannya tak mendengarkan parlemen dan Raja Malaysia sebelum mencabut peraturan darurat covid-19.

    Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyerukan pengunduran diri seluruh Kabinet. “Hanya dengan cara ini, gejolak politik yang berkepanjangan dapat berakhir dan sepenuhnya berfokus menyelesaikan krisis kesehatan, ekonomi dan sosial yang telah melanda negara ini selama lebih dari 17 bulan,” kata Mahathir dalam sebuah pernyataan.

    Pemerintah Malaysia menutup parlemen selama dua minggu setelah ditemukannya anggota DPR yang terinfeksi positif Covid-19. Kementerian kesehatan mengatakan parlemen dianggap sebagai tempat berisiko tinggi karena empat dari 11 kasus Covid-19 di parlemen adalah varian delta yang sangat menyebar.

    Puluhan anggota DPR yang berkumpul di dekat gedung parlemen menggelar spanduk menyerukan pengunduran diri Muhyiddin dan kabinetnya. Mereka mengecam pemerintah karena pengecut dan meminta mereka berani berhadapan dengan rakyat.

    Para anggota DPR membubarkan diri dengan damai, ketika truk meriam air dan polisi anti huru hara bersenjatakan tameng dan pentungan menutup jalan menuju parlemen.

    Raja Sultan Abdullah Sultan Abdullah pekan lalu mengatakan tidak menyetujui dicabutnya peraturan darurat untuk membendung penyebaran Covid-19. Namun Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa raja harus bertindak atas saran Kabinet dan bersikeras bahwa pemerintahannya tidak melanggar konstitusi.

    Kemarahan publik meningkat terhadap pemerintah karena kasus COVID-19 di Malaysia melonjak hingga delapan kali lipat menjadi lebih dari 1,1 juta. Infeksi harian baru menembus 10.000 pada 13 Juli untuk pertama kalinya dan tetap tinggi.

    Baca: Malaysia Memanas, Mahathir Mohamad - Anwar Ibrahim Minta Perdana Menteri Mundur

    AP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.