TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut di Brasil pada Jumat, 2 Juli 2021, menyetujui permohonan agar dilakukan investigasi terhadap Presiden Brasil Jair Bolsonaro atas tuduhan sudah lalai dalam menjalankan tugas pengadaan vaksin virus corona dari India.
Salinan dokumen yang dilihat oleh Reuters memperlihatkan Bolsonaro terjebak dalam tuduhan penyimpangan kontrak senilai 1,6 miliar reais (Rp 4,5 triliun). Kontrak itu ditanda-tangani pada Februari 2021 oleh perantara dengan produsen pembuat vaksin Bharat Biotech untuk pengadaan 20 juta dosis vaksin virus corona
Pemerintah Brasil sudah menangguhkan kontrak pengadaan vaksin virus corona tersebut pada Selasa, 29 Juni 2021. Pembatalan dilakukan setelah seorang anggota Senat mencetuskan kecurigaan karena harga vaksin terlalu mahal dan dugaan korupsi.
Jaksa federal dan Badan Pemeriksa Keuangan di Brasil menginvestigasi dugaan adanya penyimpangan dalam kesepakatan ini, yang telah memancing kemarahan masyarakat Brasil. Negeri Samba tersebut telah menjadi negara dengan angka kematian akibat Covid-19 tertinggi kedua di dunia.
Skandal yang melibatkan vaksin virus corona Covaxin buatan Bharat Biotech dari India telah menjadi sebuah mimpi buruk bagi Bolsonaro, yang diduga juga melibatkan Kepala Majelis Rendah Brasil Ricardo Barros. Kantor Bolsonaro tidak mau memberikan komentar perihal permintaan Jaksa penuntut umum Augusto Aras yang ingin menunda investigasi hingga penyelidikan yang dilakukan oleh senat selesai dilakukan.
Sejumlah anggota Senat Brasil berpandangan Bolsonaro gagal mengambil langkah penting ketika dia mendapat kabar dari Kementerian Kesehatan Brasil Luis Ricardo Miranda dan anggota Kongres Luis Miranda kalau ada dugaan penyimpangan dalam negosiasi vaksin virus corona Covaxin.
Baca juga: Ketua Parlemen Brasil Menolak Memakzulkan Jair Bolsonaro
Sumber: euronews.com
