EKSKLUSIF, Anggota Pemerintah Bayangan Bertahan di Myanmar Meski Menjadi Buron

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Pemerintah Bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG), tidak sepenuhnya kabur dari negeri seribu pagoda itu. Meski diburu oleh junta militer pimpinan Min Aung Hlaing, mayoritas dari mereka bertahan, bergerak dari "bawah tanah", untuk memastikan demokrasi pulih di Myanmar.

Menteri Kerjasama Internasional NUG, Dr. Sasa, mengatakan teknologi membantu pemerintahan bayangan untuk tetap bekerja di bawah tekanan. Meski satu sama lain tidak tahu posisi masing, ia berkata dirinya dan anggota pemerintah bayangan lainnya rutin berkomunikasi satu sama lain. Ia menyebut NUG sebagai wujud pemerintahan modern yang officeless.

"Mohon maaf saya tidak bisa mengungkapkan lokasi...Apa yang bisa saya katakan, kami bekerja kerja di NUG. Saya terkadang bekerja 20 jam sehari," ujar Dr. Sasa, dalam wawancara dengan Majalah Tempo dan Tempo.co pada Senin pekan lalu, 7 Juni 2021.

Meski berhasil bertahan hingga sekarang, Dr. Sasa melanjutkan bahwa bergerak secara underground tidaklah mudah. Selain bekerja dengan kesadaran dirinya dan kolega menjadi buron, junta militer juga secara rutin mencoba mengganggu aktivitas NUG. Sebagai contoh, internet berkali-kali diputus di mana menyulitkan pemerintahannya untuk berbagai informasi dengan masyarakat.

Dalam situasi yang dihadapi Myanmar seperti sekarang, Dr. Sasa berkata bahwa apa yang sesungguhnya dibutuhkan NUG dan warga adalah keterbukaan dan transparansi. Hal itu untuk menggalang dukungan dari komunitas internasional terhadap upaya mereka memulihkan demokrasi. Dengan semua serba underground, informasi tak terdistribusi sebagaimana harusnya.

"Dalam situasi normal, saya perlu bersikap diplomatis. Saya tidak seharusnya bersembunyi atau serba rahasia...Warga Myanmart berhak tahu apa yang direncanakan oleh Min Aung Hlaing yang mencoba membunuh kami," ujar Dr. Sasa.

Per berita ini ditulis, NUG telah diberi label kelompok ilegal oleh Junta Myanmar. Keberadaan mereka tidak diakui dan apapun yang mereka lakukan akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Itulah kenapa banyak anggotanya bergerak dari dalam tempat persembunyian untuk menjangkau bantuan-bantuan dari komunitas internasional.

Status ilegal membuat National Unity Government (NUG) sulit berkomunikasi dengan berbagai pihak, terutama ASEAN. Dalam percakapan dengan TEMPO, Dr.Sasa mengaku sudah berbicara dengan negara-negara anggota ASEAN secara terpisah untuk mencari dukungan, namun ia belum pernah bebicara dengan ASEAN sebagai satu kesatuan. 

Baca juga: PBB: Apa yang Terjadi di Myanmar Adalah Bencana Kemanusiaan

ISTMAN MP