TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, mengatakan krisis di Myanmar telah membuat negeri seribu pagoda itu jatuh ke jurang bencana kemanusiaan. Menurutnya, jika kekerasan di Myanmar tak dihentikan, maka korban dan kerusakan yang disebabkannya akan semakin parah dan sulit untuk dicegah.
"Hanya dalam empat bulan, Myanmar telah berubah dari demokrasi yang rapuh menjadi bencana hak asasi manusia. Kepemimpinan Militer myanmar bertanggung jawab penuh atas krisis ini," ujar Bachelet, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 11 Juni 2021.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Myanmar dalam kondisi krisis sejak kudeta oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada 1 Februari lalu. 860 warga meninggal, 6000 berakhir menjadi tahanan politik, dan kampanye vaksinasi terhenti di saat pandemi COVID-19 masih buruk kondisinya.
Kudeta itu sendiri disebabkan keyakinan Militer Myanmar bahwa partai pemerintah, Liga Nasional untuk Demokrasi, telah bermain curang pada pemilu tahun lalu. Tidak terima partai afiliasinya kalah, Militer Myanmar menangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, membubarkan parlemen, dan mengambil alih pemerintahan.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendesak junta Militer Myanmar mengakhiri kekuasaannya. Negara-negara barat, misalnya, memberikan sanksi terhadap pejabat-pejabat militer dan perusahaan-perusahaan afiliasinya. Contoh lain, ASEAN membentuk lima poin konsensus penyelesaian krisis. Namun, langkah-langkah itu belum memberi hasil.
Sekarang, kekhawatiran terbesar adalah potensi perang saudara. Bachelet berkata, pertarungan antara kelompok etnis bersenjata dan Militer Myanmar telah terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Beberapa di antaranya ada negara bagian Kayah, Chin, dan Kachin. Bachelet khawatir pertempuran yang terjadi akan memperparah situasi di Myanmar.
"Militer Myanmar telah melanjutkan serangan dengan senjata-senjata berat, tak terkecuali serangan udara, terhadap kelompok etnis bersenjata dan masyarakat sipil. Ternyata tidak ada upaya dari junta untuk mengakhiri kekerasan, malah membangun pasukan di area penting,"
"Lebih dari 108 ribu orang telah kabur dari rumah mereka di negara bagian Kayah selama tiga pekan terakhir. Mereka sekarang bertahan di hutan dengan sedikit makanan, air, sanitasi, dan bantuan kesehatan. Mereka membutuhkan bantuan," ujar komisioner PBB itu menegaskan.
Untuk mengakhiri krisis di Myanmar, Bachelet mengatakan komunitas internasional harus bersatu untuk mendesak junta mengakhiri aktivitasnya. Selain itu, ia juga meminta milisi Tentara Pertahanan Rakyat, yang dibentuk untuk melawan Militer Myanmar, melindungi masyarakat sipil.
Baca juga: Amerika Serikat Prihatin Kondisi Myanmar Memburuk
ISTMAN MP | REUTERS
