Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemimpin Junta Kecilkan Kemungkinan Muslim Rohingya Kembali ke Myanmar

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para penyintas Rohingya yang kabur dari Myanmar ke negara lain kemungkinan tak akan bisa kembali. Pemimpin Junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa ia tidak akan menerima penyintas Rohingya apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Myanmar.

"Jika tidak sesuai dengan hukum Myanmar, buat apa hal itu (menerima kembali Rohingya) dipertimbangkan? Saya rasa tidak ada satupun negara yang mau melangkahi hukumnya sendiri soal pengungsi," ujar Min Aung Hlaing, dikutip dari kantor berita Reuters, Senin, 24 Mei 2021.

Perihal desakan komunitas internasional agar Myanmar menerima kembali muslim Rohingya dengan tangan terbuka, Min Aung Hlaing tidak ambil pusing. Ia menganggap desakan internasional tidak ngefek.

Min Aung Hlaing menjelaskan, keputusannya untuk tidak menerima muslim Rohingya mengacu pada hukum yang berlaku. Menurutnya, Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok etnisnya. Di sisi lain, kata Min Aung Hlaing, istilah Rohingya sendiri baru muncul ketika Myanmar merdeka dari Inggris di tahun 1948.

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. [REUTERS / Stringer]

"Setelah kami merdeka, sensus mengakui kata Bengali, Pakistani, Chittagong, tetapi tidak dengan Rohingya. Oleh karenanya, kami tidak mengakui mereka," ujar Min Aung Hlaing.

Pernyataan terbaru Min Aung Hlaing ini berbeda ketika ia mengkudeta administrasi Aung San Suu Kyi pada Februari lalu. Kala itu, ia berjanji bahwa akan ada repatriasi warga Rohingya di Bangladesh. Namun, tiga bulan berlalu, tidak ada tanda-tanda janji itu akan ditepati. Min Aung Hlain sibuk melindungi kuasa barunya dari perlawanan warga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Bangladesh berharap Muslim Rohingya pada akhirnya akan kembali ke Myanmar. Saat ini, kata otoritas setempat, jumlah mereka menumpuk di perbatasan tenggara Bangladesh.

Kurang lebih ada 700 ribu warga Rohingya yang kabur ke sana ketika Militer Myanmar melakukan pembantaian pada 2017 lalu. Belakangan, pengungsian mereka mulai menyebar ke negara-negara tetangga Myanmar lainnya.

Baca juga: Min Aung Hlaing: Aung San Suu Kyi Sehat dan Sudah Berada di Rumah

ISTMAN MP | REUTERS


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Selamatkan WNI yang Disekap, KBRI Yangon Berkoordinasi dengan Otoritas Myanmar

2 hari lalu

WNI korban TPPO di Myanmar akan dipulangkan ke Indonesia melalui Bangkok, Thailand, pada Senin (26/6/2023). (ANTARA/HO-Kemlu RI)
Selamatkan WNI yang Disekap, KBRI Yangon Berkoordinasi dengan Otoritas Myanmar

Kemlu memonitor beredarnya dua video yang diduga para WNI yang mengaku disekap dan disiksa di Myanmar.


Bangladesh Meminta India Pastikan Mantan PM Hasina Diam

3 hari lalu

Sheikh Hasina. REUTERS/Damir Sagolj
Bangladesh Meminta India Pastikan Mantan PM Hasina Diam

Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus menyusul protes massal terhadap pemerintahan yang dijalankannya selama 15 tahun di Bangladesh


Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

4 hari lalu

Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

Ketu KPU Bangladesh mundur setelah menyangkal campur tangan politik dalam pemilu Januari yang memilih kembali pemimpin otokratis Sheikh Hasina.


UEA Bebaskan 57 Warga Bangladesh yang Dipenjara karena Unjuk Rasa

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan sipil tertinggi dari Presiden PEA, Mohamed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Rabu, 17 Juli 2024. Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas upaya Presiden Joko Widodo untuk memperkuat hubungan erat antara kedua negara dan meningkatkan kerja sama bilateral selama masa jabatannya. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
UEA Bebaskan 57 Warga Bangladesh yang Dipenjara karena Unjuk Rasa

Warga Bangladesh dipenjara di UEA karena berunjuk rasa menentang eks PM Sheikh Hasina.


Junta Myanmar Umumkan Sensus Nasional sebagai Jalan Menuju Pemilu

8 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Junta Myanmar Umumkan Sensus Nasional sebagai Jalan Menuju Pemilu

Sensus nasional ini bagian dari pemilu yang dijanjikan junta Myanmar dilakukan pada tahun depan.


Korban TPPO yang Disekap di Myanmar Sebut Ada Sandera Negara Lain yang Sudah Dibebaskan

13 hari lalu

Suhendri Ardiansyah, 27 tahun, diduga menjadi korban TPPO di Myanmar. Keluarganya dimintai uang tebusan Rp 500 juta. Foto: Istimewa
Korban TPPO yang Disekap di Myanmar Sebut Ada Sandera Negara Lain yang Sudah Dibebaskan

Dalam rekaman tersebut Hendri mengklaim ada sandera lain di Myanmar yang telah dijemput oleh perwakilan dari negaranya masing-masing.


Kemenlu akan Berkoordinasi dengan KBRI Myanmar dan Bangkok untuk Mengembalikan 11 Korban Online Scam ke Indonesia

15 hari lalu

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha (ketiga dari kiri) dan Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia Juwarih (kanan) mendengar penjelasan dua keluarga korban online scam. Keduanya bercerita 11 orang direkrut melalui media sosial, di Kemenlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Kemenlu akan Berkoordinasi dengan KBRI Myanmar dan Bangkok untuk Mengembalikan 11 Korban Online Scam ke Indonesia

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan akan menindaklanjuti laporan dari Serikat Buruh Migran Indonesia.


Kemenlu Sebut TPPO dengan Modus Kerja di Luar Negeri Sasar Gen Z

15 hari lalu

Yohana, sepupu korban WNI dugaan TPPO di Myanmar. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Kemenlu Sebut TPPO dengan Modus Kerja di Luar Negeri Sasar Gen Z

Kemenlu menyatakan pelaku TPPO dengan modus kerja di luar negeri sasar Gen Z.


11 Korban Online Scam Dijanjikan Kerja di Thailand dengan Gaji Rp 15 Juta hingga Rp 20 Juta, Ujungnya Jadi Scammer di Myanmar

15 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
11 Korban Online Scam Dijanjikan Kerja di Thailand dengan Gaji Rp 15 Juta hingga Rp 20 Juta, Ujungnya Jadi Scammer di Myanmar

Sebanyak 11 korban online scam berasal dari Indonesia dijanjikan uang sebesar Rp 15-20 juta untuk menjadi pekerja di Bangkok, Thailand.


Keluarga Minta Kemenlu Selamatkan 11 Korban Online Scam di Myawaddy Myanmar

15 hari lalu

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha, juru bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal dan Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu Rolliansyah Soemirat saat konferensi pers di Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Mei 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Keluarga Minta Kemenlu Selamatkan 11 Korban Online Scam di Myawaddy Myanmar

Keluarga korban penipuan berbasis daring atau online scam melaporkan kasus penipuan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).