Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Tandingan Myanmar Tunggu Tindak Lanjut 5 Poin Konsensus KTT ASEAN

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) menghadiri pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo (kanan) menghadiri pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tandingan Myanmar, National Unity Government (NUG), akhirnya merespon hasil KTT ASEAN yang berujung pada lima poin konsensus. Dikutip dari situs Radio Free Asia, NUG mengapresiasi hasil KTT ASEAN dan menyebutnya sebagai kabar yang menggembirakan.

"Kami menerima kabar menggembirakan bahwa para pemimpin negara ASEAN telah mencapai konsensus yang pada intinya Militer Myanmar harus segera mengakhiri kekerasan dan membebaskan para tahanan politik," ujar juru bicara NUG, Dr. Sasa, Sabtu, 24 April 2021.

NUG juga mengapresiasi pernyataan tegas dari Presiden Joko Widodo yang mendorong pembicaraan soal krisis Myanmar di KTT ASEAN. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konsensus yang dicapai di KTT ASEAN sejalan dengan apa yang dikehendaki Indonesia soal penyelesaian krisis di Myanmar.

Presiden Joko Widodo (kiri depan) berjalan bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan depan) saat menghadiri KTT ASEAN, di Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. ANTARA FOTO/HO-Setpres

Lima poin konsensus soal krisis Myanmar meliputi berbagai hal. Namun, prinsip utamanya adalah kepentingan dan keselamatan warga Myanmar menjadi prioritas. Poin pertama konsensus menyatakan, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri.

Poin selanjutnya, ASEAN meminta dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Poin ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Poin keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA (ASEAN Humanitarian Assistance) Centre. Adapun poin terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

"Kami menunggu langkah tegas selanjutnya dari ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi serta kebebasan untuk warga di Myanmar," ujar Dr. Sasa menambahkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu, 24 April 2021. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Hingga berita ini ditulis, Panglima Militer dan dalang kudeta Myanmar Min Aung Hlaing belum memberikan respon resmi apapun terkait lima poin konsensus KTT ASEAN. Walau begitu, PM Singapura Lee Hsien Loong mengklaim Min Aung Hlaing telah mendengarkan masukan para pemimpin negara ASEAN dan bersedia menerima delegasi mereka di Myanmar.

"Min Aung Hlaing mendengar apa yang kami sampaikan. Dia menerima poin-poin yang ia anggap akan membantu seperti tidak menentang ASEAN memiliki peran konstruktif, kunjungan delegasi ASEAN, ataupun bantuan kemanusiaan," ujar Lee Hsien Loong, dikutip dari Channel News Asia, perihal situasi Myanmar.

Di Myanmar, situasi belum membaik. Jumlah korban pembantaian dan tahanan politik oleh Militer Myanmar terus bertambah. Angka terakhir dari Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik (AAP), total ada 739 korban jiwa dan 3.370 tahanan politik sejak kudeta Myanmar dimulai 1 Februari lalu.

Baca juga: Jokowi: Para Pemimpin ASEAN Capai Konsensus Soal Krisis Myanmar

ISTMAN MP | RFA | CHANNEL NEWS ASIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkeu Klaim Perbendaharaan Indonesia Unggul di ASEAN

2 hari lalu

Astera Primanto Bhakti. Kemenkeu.go.id
Kemenkeu Klaim Perbendaharaan Indonesia Unggul di ASEAN

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengklaim perbendaharaan Indonesia termasuk unggul di ASEAN.


Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi isu penunjukan dirinya sebagai Ketua MPR 2024-2029, saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Rabu, 2 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Terkini: Gaji dan Tunjangan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang Jadi Ketua MPR 2024-2029, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR periode 2024-2029. Berapa gaji dan tunjangannya?


Forum Perbendaharaan Negara se-ASEAN Diresmikan, Thomas Djiwandono Ingatkan Resiliensi saat Krisis dan Pandemi

3 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono meresmikan terbentuknya ASEAN Treasury Forum, Kamis, 3 Oktober 2024 di Bali. Dok. Kementerian Keuangan
Forum Perbendaharaan Negara se-ASEAN Diresmikan, Thomas Djiwandono Ingatkan Resiliensi saat Krisis dan Pandemi

Wamenkeu II, Thomas Djiwandono, meresmikan Forum Perbendaharaan ASEAN atau ASEAN Treasury Forum (ATF) pada Kamis, 03 Oktober 2024.


Wamenkeu Thomas Djiwandono Klaim Ekonomi ASEAN Tangguh, Pertumbuhannya Melebihi Rata-Rata Global

3 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat bertemu wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Wamenkeu Thomas Djiwandono Klaim Ekonomi ASEAN Tangguh, Pertumbuhannya Melebihi Rata-Rata Global

Thomas Djiwandono mengklaim ASEAN telah membuktikan ketangguhan ekonominya dimana pertumbuhan ekonomi ASEAN melebihi rata-rata global.


49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

16 hari lalu

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat melakukan kunjungan mendadak ke Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pada 2 Juli 2023. (Foto: Facebook/Amir Yusof)
49 Petugas Imigrasi Malaysia Ditangkap karena Terlibat Perdagangan Orang Asing, Termasuk WNI

Sebanyak 49 petugas Departemen Imigrasi Malaysia ditangkap oleh lembaga antirasuah terkait sindikat perdagangan orang yang bawa pekerja asing ilegal


Imigrasi Soekarno Hatta Gagalkan 2.474 Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja, Myanmar dan Malaysia, Modus Mau Liburan

19 hari lalu

Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia memasuki perbatasan Indonesia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 20 Mei 2021. Malaysia mendeportasi 59 PMI bermasalah karena melanggar undang-undang keimigrasian setempat usai pemberlakuan larangan mudik Lebaran. ANTARA/Agus Alfian
Imigrasi Soekarno Hatta Gagalkan 2.474 Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja, Myanmar dan Malaysia, Modus Mau Liburan

Imigrasi Soekarno Hatta melakukan pengetatan untuk cegah pekerja migran ilegal ke 3 negara tujuan itu karena marak kasus judi online.


Topan Yagi di Myanmar Menewaskan 226 Orang

19 hari lalu

Foto udara menunjukkan daerah yang terendam banjir di kota perbatasan Mae Sai, setelah Topan Yagi, di provinsi utara Chiang Rai, Thailand, 12 September 2024. REUTERS/Boonwed Saetiow
Topan Yagi di Myanmar Menewaskan 226 Orang

Topan Yagi yang berupa hujan lebat telah mengoyak sejumlah provinsi di wilayah tengah Myanmar.


Kemenlu Ungkap Dua Akar Masalah Penyebab WNI Menjadi Online Scammer di Myanmar

20 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Kemenlu Ungkap Dua Akar Masalah Penyebab WNI Menjadi Online Scammer di Myanmar

Kementerian Luar Negeri mengungkap akar masalah WNI mau bekerja menjadi online scammer di Myanmar.


Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

20 hari lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

Sejumlah warga Kabupaten Sukabumi menjadi korban TPPO dan disekap di Myanmar. Mereka dijanjikan bekerja di bisnis kripto di Thailand.


Topan Yagi Hantam Myanmar, Junta Militer Minta Bantuan Asing Atasi Banjir

20 hari lalu

Foto udara menunjukkan banjir akibat Topan Yagi di provinsi utara Chiang Rai, Thailand, 12 September 2024. Setelah menghantam Vietnam, Topan Yagi bergerak ke Thailand hingga mengirimkan angin kecang, banjir dan tanah longsor. REUTERS/Boonwed Saetiow
Topan Yagi Hantam Myanmar, Junta Militer Minta Bantuan Asing Atasi Banjir

Junta Myanmar meminta bantuan asing untuk mengatasi banjir akibat topan Yagi.