Pemerintah Tandingan Myanmar Tunggu Tindak Lanjut 5 Poin Konsensus KTT ASEAN

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) menghadiri pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr

    Presiden Joko Widodo (kanan) menghadiri pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar. ANTARA FOTO/HO/ Setpres-Muchlis Jr

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tandingan Myanmar, National Unity Government (NUG), akhirnya merespon hasil KTT ASEAN yang berujung pada lima poin konsensus. Dikutip dari situs Radio Free Asia, NUG mengapresiasi hasil KTT ASEAN dan menyebutnya sebagai kabar yang menggembirakan.

    "Kami menerima kabar menggembirakan bahwa para pemimpin negara ASEAN telah mencapai konsensus yang pada intinya Militer Myanmar harus segera mengakhiri kekerasan dan membebaskan para tahanan politik," ujar juru bicara NUG, Dr. Sasa, Sabtu, 24 April 2021.

    NUG juga mengapresiasi pernyataan tegas dari Presiden Joko Widodo yang mendorong pembicaraan soal krisis Myanmar di KTT ASEAN. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa konsensus yang dicapai di KTT ASEAN sejalan dengan apa yang dikehendaki Indonesia soal penyelesaian krisis di Myanmar.

    Presiden Joko Widodo (kiri depan) berjalan bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan depan) saat menghadiri KTT ASEAN, di Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Sabtu, 24 April 2021. ANTARA FOTO/HO-Setpres

    Lima poin konsensus soal krisis Myanmar meliputi berbagai hal. Namun, prinsip utamanya adalah kepentingan dan keselamatan warga Myanmar menjadi prioritas. Poin pertama konsensus menyatakan, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri.

    Poin selanjutnya, ASEAN meminta dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Poin ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

    Poin keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA (ASEAN Humanitarian Assistance) Centre. Adapun poin terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

    "Kami menunggu langkah tegas selanjutnya dari ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi serta kebebasan untuk warga di Myanmar," ujar Dr. Sasa menambahkan.

    Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu, 24 April 2021. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Hingga berita ini ditulis, Panglima Militer dan dalang kudeta Myanmar Min Aung Hlaing belum memberikan respon resmi apapun terkait lima poin konsensus KTT ASEAN. Walau begitu, PM Singapura Lee Hsien Loong mengklaim Min Aung Hlaing telah mendengarkan masukan para pemimpin negara ASEAN dan bersedia menerima delegasi mereka di Myanmar.

    "Min Aung Hlaing mendengar apa yang kami sampaikan. Dia menerima poin-poin yang ia anggap akan membantu seperti tidak menentang ASEAN memiliki peran konstruktif, kunjungan delegasi ASEAN, ataupun bantuan kemanusiaan," ujar Lee Hsien Loong, dikutip dari Channel News Asia, perihal situasi Myanmar.

    Di Myanmar, situasi belum membaik. Jumlah korban pembantaian dan tahanan politik oleh Militer Myanmar terus bertambah. Angka terakhir dari Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik (AAP), total ada 739 korban jiwa dan 3.370 tahanan politik sejak kudeta Myanmar dimulai 1 Februari lalu.

    Baca juga: Jokowi: Para Pemimpin ASEAN Capai Konsensus Soal Krisis Myanmar

    ISTMAN MP | RFA | CHANNEL NEWS ASIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.