Joe Biden Janji Pangkas Emisi AS Sebesar 50 Persen di KTT Hari Bumi

Presiden AS Joe Biden berbicara tentang sektor lapangan pekerjaan dan ekonomi di Gedung Putih di Washington, AS, 7 April 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]

TEMPO.CO, JakartaJoe Biden pada Kamis menaikkan target iklim AS dengan berkomitmen mengurangi emisi sebesar 50%-52% dari tingkat tahun 2005 dalam KTT Hari Bumi.

Pertemuan iklim dua hari yang dimulai pada Hari Bumi, 22 April, dihadiri secara virtual oleh para pemimpin 40 negara termasuk penghasil emisi besar seperti Cina, India dan Rusia.

Amerika Serikat, penghasil emisi terbesar kedua di dunia setelah Cina, berusaha untuk merebut kembali kepemimpinan global dalam perang melawan pemanasan global setelah mantan Presiden Donald Trump menarik AS dari upaya internasional untuk mengurangi emisi.

"Ini adalah dekade di mana kita harus membuat keputusan yang akan menghindari konsekuensi terburuk dari krisis iklim," kata Joe Biden di Gedung Putih, dikutip dari Reuters, 23 April 2021.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut tujuan baru AS itu bisa "mengubah permainan" ketika dua negara lain membuat komitmen baru.

Perdana Menteri Yoshihide Suga, yang mengunjungi Joe Biden di Gedung Putih bulan ini, menaikkan target Jepang untuk memotong emisi menjadi 46% pada tahun 2030, naik dari 26%. Para aktivis lingkungan menginginkan komitmen setidaknya 50% sementara lobi bisnis Jepang yang kuat telah mendorong kebijakan nasional yang mendukung batu bara.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menaikkan target iklim negaranya menjadi 40% -45% pada tahun 2030 di bawah level 2005, naik dari 30%.

Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengumumkan komitmen lingkungannya yang paling ambisius, dengan mengatakan bahwa negaranya akan mencapai netralitas emisi pada tahun 2050, 10 tahun lebih awal dari tujuan sebelumnya.

Pabrik dan kilang kimia di dekat Houston Ship Channel terlihat di sebelah lingkungan Manchester di ujung timur industri Houston, Texas, AS, 9 Agustus 2018. [REUTERS / Loren Elliott]

Kepala bidang iklim Greenpeace Inggris, Kate Blagojevic, mengatakan KTT tersebut memiliki lebih banyak target daripada kompetisi memanah.

"Target, dengan sendirinya, tidak akan mengarah pada pengurangan emisi," katanya. "Itu membutuhkan kebijakan dan anggaran yang nyata. Dan di sanalah seluruh dunia masih jauh dari jalur."

Sebagian besar negara tidak menawarkan sasaran emisi baru. Presiden Cina Xi Jinping mengatakan Cina mengharapkan emisi karbonnya mencapai puncaknya sebelum 2030 dan negara itu akan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

Xi Jinping mengatakan Cina akan secara bertahap mengurangi penggunaan batu baranya dari tahun 2025 hingga 2030. Cina, pemimpin dalam memproduksi teknologi untuk energi terbarukan seperti panel surya, membakar batu bara dalam jumlah besar untuk pembangkit listrik.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan untuk memberikan perlakuan istimewa untuk investasi asing dalam proyek-proyek energi bersih, tetapi juga secara tidak langsung menyindir Amerika Serikat yang secara historis merupakan pencemar gas rumah kaca terbesar di dunia.

"Bukan rahasia lagi bahwa kondisi yang memfasilitasi pemanasan global dan masalah terkait sudah ada sejak dulu," kata Putin.

Sasaran iklim AS menandai tonggak sejarah dalam rencana Joe Biden yang lebih luas untuk mendekarbonisasi ekonomi AS seluruhnya pada tahun 2050, sebuah agenda yang menurutnya dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan dengan gaji yang baik, tetapi banyak politisi Partai Republik yang menganggap rencana itu akan merusak ekonomi.

Pemotongan emisi AS diharapkan berasal dari pembangkit listrik, mobil, dan sektor lain di seluruh ekonomi. Sasaran khusus sektor akan ditetapkan akhir tahun ini.

Target baru AS hampir dua kali lipat dari janji mantan Presiden Barack Obama untuk pengurangan emisi sebesar 26%-28% di bawah level 2005 pada tahun 2025.

Cara Washington mencapai tujuan iklimnya akan sangat penting untuk memperkuat kredibilitas AS terhadap pemanasan global, di tengah kekhawatiran internasional bahwa komitmen Amerika terhadap ekonomi energi bersih dapat bergeser secara drastis dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

Rencana infrastruktur Joe Biden menganggarkan US$ 2,3 triliun (Rp 33.442 triliun), yang berisi banyak langkah untuk pengurangan emisi yang dibutuhkan dekade ini, termasuk standar energi bersih untuk mencapai emisi nol bersih di sektor tenaga pada 2035 dan bergerak untuk mengganti armada kendaraan dengan tenaga listrik.

Tetapi langkah-langkah itu perlu disahkan oleh Kongres sebelum menjadi terealisasi.

American Petroleum Institute, kelompok pelobi minyak dan gas AS, dengan hati-hati menyambut janji iklim Joe Biden tetapi mengatakan itu harus disertai dengan kebijakan termasuk harga karbon, yang merupakan masalah pelik di antara beberapa anggota parlemen.

Baca juga: 7 Negara Eropa Mau Hentikan Pembiayaan Ekspor Bahan Bakar Fosil

REUTERS






Warga Minoritas Terdampak Perubahan Iklim, PBB: Australia Melanggar HAM

43 menit lalu

Warga Minoritas Terdampak Perubahan Iklim, PBB: Australia Melanggar HAM

Pemerintah Indonesia diminta ikut mencermati putusan dari Komite HAM PBB atas kasus dampak perubahan iklim yang diadukan warga Pulau Selat Torres itu.


Biden Ingatkan Ancaman Nuklir Putin Tak Main-main: Berisiko Armageddon

1 jam lalu

Biden Ingatkan Ancaman Nuklir Putin Tak Main-main: Berisiko Armageddon

Putin disebut oleh Biden tak main-main dengan ancamannya. Ia menyatakan akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina.


Pengiriman Truk Listrik Tesla Semi ke Pepsi Dimulai 1 Desember 2022

2 jam lalu

Pengiriman Truk Listrik Tesla Semi ke Pepsi Dimulai 1 Desember 2022

Pepsi telah memesan sebanyak 100 unit truk listrik Tesla Semi untuk menekan biaya mengurangi biaya bahan bakar dan emisi gas buang.


Biden Longgarkan Hukuman Kepemilikan Ganja, Ampuni Pelanggaran Sederhana

5 jam lalu

Biden Longgarkan Hukuman Kepemilikan Ganja, Ampuni Pelanggaran Sederhana

Biden akan mengampuni terpidana ganja yang ditahan. Mereka yang dijerat kasus kepemilikan ganja dalam jumlah kecil akan dibebaskan.


BKSAP DPR: Integrasikan Pendekatan HAM untuk Atasi Perubahan Iklim

1 hari lalu

BKSAP DPR: Integrasikan Pendekatan HAM untuk Atasi Perubahan Iklim

Anggota parlemen seluruh negara P20 harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Bencana Iklim Ancam Belasan Ribu Desa Pesisir dan Sejutaan Nelayan

2 hari lalu

Bencana Iklim Ancam Belasan Ribu Desa Pesisir dan Sejutaan Nelayan

Malangnya korban bencana iklim dan sulit terwujudnya keadilan iklim di Indonesia.


Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

4 hari lalu

Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan perubahan iklim merupakan ancaman global yang sangat serius sesudah pandemi COVID-19.


Kemenkeu Sebut Perubahan Iklim karena Kerusakan Lingkungan Tak Hanya Ganggu Perekonomian

4 hari lalu

Kemenkeu Sebut Perubahan Iklim karena Kerusakan Lingkungan Tak Hanya Ganggu Perekonomian

Kemenkeu menilai peningkatan frekuensi dan kerusakan akibat perubahan iklim telah mengganggu pembangunan ekonomi secara umum.


Raja Charles III Disebut Tak Akan Hadiri Pertemuan United Nations COP27

4 hari lalu

Raja Charles III Disebut Tak Akan Hadiri Pertemuan United Nations COP27

Sumber di Kerajaan Inggris menyebut Raja Charles III bakal absen dari United Nations COP27 summit, namun hal ini belum dikonfirmasi Kerajaan.