Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UMNO Tak Mau Lagi Kerja Sama dengan PM Muhyiddin Yassin

image-gnews
Wakil Presiden UMNO Muhyiddin Yassin (kiri) dan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad memberikan konferensi pers di Putrajaya, Malaysia, 12 Oktober 2015. [REUTERS / Olivia Harris / File Foto]
Wakil Presiden UMNO Muhyiddin Yassin (kiri) dan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad memberikan konferensi pers di Putrajaya, Malaysia, 12 Oktober 2015. [REUTERS / Olivia Harris / File Foto]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai politik terbesar di Malaysia UMNO pada Minggu, 28 Maret 2021, menyatakan tidak sudi lagi bekerja sama dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dalam pemilu berikutnya. Pernyataan UMNO memperlihatkan dalamnya konflik yang terjadi.      

UMNO saat ini tergabugn dalam koalisi dengan Pemerintah Malaysia. Perdana Menteri Muhyiddin baru 13 bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Malaysia, namun dia sudah dihadapkan pada pertikaian dan tantangan kepemimpinan oposisi Malaysia Anwar Ibrahim.

Baca juga: Buat Kebijakan Anti Hoax COVID-19, Malaysia Dikritik

Perekonomian Malaysia saat ini diguncang oleh wabah pandemic Covid-19 yang berdampak pada perekonomian negara itu. Partai UMNO atau United Malays National Organisation telah menjadi kelompok terbesar dalam aliansi pemerintah Muhyiddin. Akan tetapi beberapa pucuk pimpinan di UMNO tidak suka jika partai itu menjadi biola kedua di pemerintahan sehingga menyerukan pemilu dini.

Di pemerintahan Malaysia, kekuasaan Muhyiddin di parlemen sedikit. Perdana Menteri Muhyiddin berasal dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia. 

Pada Januari 2021 lalu, dia mendeklarasikan darurat nasional agar pemerintahannya bisa fokus memerangi pandemi Covid-19. Banyak kritik yang diarahkan padanya menyebut Muhyiddin sebenarnya melakukan itu agar dia tetap bisa berkuasa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua UMNO Ahmad Zahdi mengatakan Partai UMNO akan maju dalam pemilu sebagai bagian dari aliansi Barisan Nasional. Namun UMNO tidak bekerja sama dengan partai apapun.

“Kami tidak akan menjadi bagian dari Perikatan Nasional sebagai sebuah partai. Resolusi ini sudah final,” kata Zahid, Minggu, 28 Maret 2021.     

Pemilu Malaysia seharusnya diselenggarakan pada 2023, namun UMNO terus memberikan tekanan. Perdana Menteri Muhyiddin sebelumnya juga pernah mengatakan dia akan menggelar pemilu secepatnya karena itu dirasa aman kendati Malaysia sedang diselimuti pandemi Covid-19. Hanya saja, sampai saat ini tanggal pelaksanaan pemilu masih belum diputuskan. Zahid pun menyebut waktu pelaksanaan pemilu masih belum jelas.  

Sumber: Reuters

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

11 jam lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

13 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

16 jam lalu

Penenggelaman dua kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kotaraja Lampulo, Aceh, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA/HO-KKP
KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

19 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

20 jam lalu

Suharso Monoarfa bertemu Luhut Binsar Panjaitan di Singapura. Instagram/@Suharsomonoarfa
Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI

Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masih banyak masyarakat berobat ke luar negeri.


Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

20 jam lalu

Mantan Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Gerakan Tanah Air Mahathir Mohamad menunjukkan jarinya yang bertinta setelah memberikan suaranya untuk pemilihan umum negara itu di Alor Setar, Kedah, Malaysia, 19 November 2022. Malaysian Department of Information/Hafiz Itam/Handout via REUTERS
Mahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi

KPK Malaysia menyelidiki Mahathir Mohamad dan anak-anaknya atas dugaan korupsi.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

1 hari lalu

Kapal kecil nelayan Natuna saat melaut di pesisir Pulau Ranai. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KJRI Kuching Minta Malaysia Bebaskan 8 Nelayan Natuna yang Ditangkap

KJRI mengatakan, APPM mengatakan 3 kapal nelayan Natuna ditangkap karena melaut di dalam perairan Malaysia sejauh 13 batu dari batas perairan.


Ini Penyebab WNI Berobat ke Luar Negeri, yang Dikeluhkan Jokowi Sedot Devisa Rp180 T

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Penyebab WNI Berobat ke Luar Negeri, yang Dikeluhkan Jokowi Sedot Devisa Rp180 T

Presiden Jokowi menyoroti kebiasaan sejumlah WNI yang berobat ke luar negeri sehingga berpotensi menyedot devisa Rp 180 triliun, apa sebabnya?