Buat Kebijakan Anti Hoax COVID-19, Malaysia Dikritik

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah meminta warga Malaysia untuk mematuhi Perintah Kontrol Gerakan (lockdown) pemerintah mulai Rabu, 18 Maret 2020.[Bernama/Astroawani]

    Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah meminta warga Malaysia untuk mematuhi Perintah Kontrol Gerakan (lockdown) pemerintah mulai Rabu, 18 Maret 2020.[Bernama/Astroawani]

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia menerbitkan kebijakan baru untuk menangkal berita-berita bohong terkait COVID-19 ataupun status darurat nasional yang berlaku sejak Januari lalu. Bagi yang melanggar, mereka akan terancam hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda besar.

    Kebijakan tersebut berlaku mulai Jumat ini dan akan menyasar siapapun yang membuat berita bohong. Apabila ada ada unsur yang dianggap salah atau tidak akurat terkait pandemi COVID-19, maka pembuat berita terkait bisa menjadi sasaran kebijakan baru tersebut.

    Menurut laporan Channel News Asia, kebijakan baru tersebut dikritik. Beberapa pihak khawatir kebijakan itu bisa disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat terkait penanganan pandemi COVID-19. Menteri Komunikasi Saifuddin Abdullah membantah anggapan itu, menyatakan bahwa kebijakan anti-hoax yang dibuat Pemerintah Malaysia justru untuk membantu aparat penegak hukum.

    "Kebijakan itu akan membantu penegakan hukum oleh aparat yang justru akan terbebani jika bertahan dengan regulasi lama yang kurang pas untuk menghadapi ekspansi media sosial," ujar Abdullah, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 12 Maret 2021.

    Abdullah melanjutkan, fokus pemerintah adalah memastikan penanganan pandemi COVID-19 berjalan maksimal dan apapun akan dilakukan untuk itu.

    Kelompok oposisi dan aktivis hak asasi manusia tetap menganggap aturan tersebut terlalu luas. Menurut mereka, aturan yang ada bisa digunakan untuk mengancam publik yang mengkritisi pemerintah.

    Ini bukan pertama kalinya langkah Pemerintah Malaysia terkait pengendalian pandemi COVID-19 dikritik oposisi. Januari lalu, misalnya, Kerajaan Malaysia mengaktifkan status darurat nasional yang membuat kegiatan di Parlemen terhenti untuk sementara waktu. Oleh oposisi, hal tersebut dianggap sebagai upaya PM Malaysia Muhyiddin Yassin untuk mempertahankan posisinya.

    Sejak menjabat dari Maret 2020, Muhyiddin Yassin memang tidak dalam posisi yang bisa bergerak secara leluasa. Di Parlemen, koalisi yang mendukungnya hanya beda tipis dengan yang oposisi. Dengan kata lain, peta dukungan bisa sewaktu berubah-ubah dan oposisi menganggap status darurat nasional dipakai untuk mencegah hal itu. Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Malaysia sudah membantah anggapan itu. 

    Per berita ini ditulis, Malaysia tercatat memiliki 320.939 kasus dan 1203 kematian akibat COVID-19 menurut data worldometer. Angka tersebut sudah menghitung pertambahan baru sebanyak 1.575 kasus dan 3 kematian.

    Baca juga: Deportasi Warga Myanmar, Pengadilan Persilakan Amnesty Gugat Pemerintah Malaysia

    CHANNEL NEWS ASIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.