Buat Kebijakan Anti Hoax COVID-19, Malaysia Dikritik

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah meminta warga Malaysia untuk mematuhi Perintah Kontrol Gerakan (lockdown) pemerintah mulai Rabu, 18 Maret 2020.[Bernama/Astroawani]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia menerbitkan kebijakan baru untuk menangkal berita-berita bohong terkait COVID-19 ataupun status darurat nasional yang berlaku sejak Januari lalu. Bagi yang melanggar, mereka akan terancam hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda besar.

Kebijakan tersebut berlaku mulai Jumat ini dan akan menyasar siapapun yang membuat berita bohong. Apabila ada ada unsur yang dianggap salah atau tidak akurat terkait pandemi COVID-19, maka pembuat berita terkait bisa menjadi sasaran kebijakan baru tersebut.

Menurut laporan Channel News Asia, kebijakan baru tersebut dikritik. Beberapa pihak khawatir kebijakan itu bisa disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat terkait penanganan pandemi COVID-19. Menteri Komunikasi Saifuddin Abdullah membantah anggapan itu, menyatakan bahwa kebijakan anti-hoax yang dibuat Pemerintah Malaysia justru untuk membantu aparat penegak hukum.

"Kebijakan itu akan membantu penegakan hukum oleh aparat yang justru akan terbebani jika bertahan dengan regulasi lama yang kurang pas untuk menghadapi ekspansi media sosial," ujar Abdullah, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 12 Maret 2021.

Abdullah melanjutkan, fokus pemerintah adalah memastikan penanganan pandemi COVID-19 berjalan maksimal dan apapun akan dilakukan untuk itu.

Kelompok oposisi dan aktivis hak asasi manusia tetap menganggap aturan tersebut terlalu luas. Menurut mereka, aturan yang ada bisa digunakan untuk mengancam publik yang mengkritisi pemerintah.

Ini bukan pertama kalinya langkah Pemerintah Malaysia terkait pengendalian pandemi COVID-19 dikritik oposisi. Januari lalu, misalnya, Kerajaan Malaysia mengaktifkan status darurat nasional yang membuat kegiatan di Parlemen terhenti untuk sementara waktu. Oleh oposisi, hal tersebut dianggap sebagai upaya PM Malaysia Muhyiddin Yassin untuk mempertahankan posisinya.

Sejak menjabat dari Maret 2020, Muhyiddin Yassin memang tidak dalam posisi yang bisa bergerak secara leluasa. Di Parlemen, koalisi yang mendukungnya hanya beda tipis dengan yang oposisi. Dengan kata lain, peta dukungan bisa sewaktu berubah-ubah dan oposisi menganggap status darurat nasional dipakai untuk mencegah hal itu. Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Malaysia sudah membantah anggapan itu. 

Per berita ini ditulis, Malaysia tercatat memiliki 320.939 kasus dan 1203 kematian akibat COVID-19 menurut data worldometer. Angka tersebut sudah menghitung pertambahan baru sebanyak 1.575 kasus dan 3 kematian.

Baca juga: Deportasi Warga Myanmar, Pengadilan Persilakan Amnesty Gugat Pemerintah Malaysia

CHANNEL NEWS ASIA






Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

14 menit lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Sumatera Barat Siap Sambut Kembali Wisatawan Malaysia Mulai 1 Oktober

26 menit lalu

Sumatera Barat Siap Sambut Kembali Wisatawan Malaysia Mulai 1 Oktober

Pemerintah setempat akan menyambut kedatangan wisatawan asing ke SUmatera Barat dengan kesenian daerah saat hari pertama pembukaan.


Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan TKI Ilegal, Diduga Ada Peran Cukong Malaysia

2 jam lalu

Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan TKI Ilegal, Diduga Ada Peran Cukong Malaysia

Polda Kepri berhasil menyelamatkan tujuh orang korban Tenaga Kerja Indonesia atau TKI Ilegal yang akan dikirim ke Malaysia.


Komika, Dr. Jason Leong Bikin Pertunjukan Percobaan Sebelum Tampil di Panggung Sebenarnya

7 jam lalu

Komika, Dr. Jason Leong Bikin Pertunjukan Percobaan Sebelum Tampil di Panggung Sebenarnya

Komika Malaysia, dr. Jason Leong mengungkapkan, ia pernah gagal melawak ketika tak ada satupun penonton yang tertawa.


Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

15 jam lalu

Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

Pakar menjelaskan batuk kronik berkepanjangan hingga beberapa bulan dapat mengindikasikan penyintas mengalami long COVID-19.


Pelajar dan Pekerja Indonesia Keluhkan Sulitnya Masuk Malaysia

23 jam lalu

Pelajar dan Pekerja Indonesia Keluhkan Sulitnya Masuk Malaysia

Pelajar dan pekerja migran Indonesia mempertanyakan sulitnya mendapatkan entry permit masuk Malaysia khususnya setelah pembatasan Covid-19 dicabut


Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

23 jam lalu

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Warga China minta para ahli epidemi berbicara dan pemerintah melakukan penelitian komprehensif dan transparan untuk meninjau kebijakan nol Covid.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

23 jam lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

2 hari lalu

CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

CEO Pfizer Inc, Albert Bourla, pada Sabtu, 24 September 2022, mengumumkan positif Covid-19 untuk kedua kalinya.


Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

2 hari lalu

Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

Presiden Putin memerintahkan wajib militer bagi warga untuk berperang membela Rusia di Ukraina, tapi panggilan dinilai hanya untuk warga daerah miskin