Perang Dingin atas Xinjiang Memanas, Cina Balas Sanksi Anggota Parlemen Inggris

Anggota Parlemen Konservatif Inggris Iain Duncan Smith berjalan di dalam halaman kompleks Parlemen Inggris di London, Inggris, 17 Juni 2019. [REUTERS / Henry Nicholls]

TEMPO.CO, Jakarta - Cina menjatuhkan sanksi kepada organisasi, individu, akademisi, dan sejumlah anggota Parlemen Inggris pada Jumat sebagai balasan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Beijing menyebut sanksi ini merupakan tanggapan atas "kebohongan dan disinformasi" perihal Xinjiang, dan dijatuhkan setelah Inggris memberi sanksi ke Cina atas pelanggaran HAM di Xinjiang.

Dikutip dari Reuters, 26 Maret 2021, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan mereka memberikan sanksi kepada empat entitas dan sembilan individu, termasuk anggota parlemen seperti mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith dan Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif, karena "dengan jahat menyebarkan kebohongan dan disinformasi."

"Merupakan tugas kami untuk menyerukan pelanggaran hak asasi manusia oleh Pemerintah Cina di #HongKong & genosida #Uyghur," kata Smith, salah satu anggota parlemen yang diberi sanksi oleh China pada Jumat, di Twitter. "Jika itu membuat Cina marah kepada saya, saya akan memakai lencana kehormatan itu."

Tom Tugendhat, ketua komite urusan luar negeri di parlemen dan ketua China Research Group, juga dikenakan sanksi Cina, menurut laporan Global Times.

Kemudian Nusrat Ghani, bersama dengan anggota parlemen konservatif lainnya, yang telah menyerukan tindakan politik terhadap China atas Xinjiang.

Daftar selanjutnya adalah Neil O'Brien, yang juga seorang anggota parlemen konservatif dan salah satu pendiri China Research Group, dan telah lama menjadi seorang politikus kontra Cina dengan pernyataan yang menyerukan tindakan keras terhadap Cina atas berbagai topik termasuk persaingan teknologi, Hong Kong dan Xinjiang.

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, belajar menjahit pakaian, Jumat, 4 Januari 2019. Peserta dapat lulus dari kamp ini ketika mereka dinilai telah mencapai tingkat tertentu dengan bahasa Mandarin, deradikalisasi, dan pengetahuan hukum mereka. ANTARA/M. Irfan Ilmie

David Alton adalah anggota parlemen crossbench (anggota partai independen) di House of Lords. Pada Januari 2021, Alton memengaruhi the Lords untuk mengesahkan amandemen Undang-Undang Perdagangan 2021 yang mengharuskan Inggris tidak berdagang dengan Cina, yang disebutnya sebagai "rezim genosida".

Tim Loughton, anggota parlemen konservatif lainnya dan mantan menteri, yang didukung oleh anggota parlemen lainnya, menyarankan sanksi Inggris terhadap pejabat dan organisasi Cina, mengutip dugaan penindasan di Xinjiang.

Geoffrey Nice, pengacara dan ketua Pengadilan Uighur di Inggris, yang juga masuk dalam daftar sanksi. Pengadilan tersebut bertujuan untuk menetapkan bahwa kebijakan pemerintah Cina di Xinjiang merupakan genosida dalam audiensi publik di London pada bulan Mei.

Helena Kennedy, anggota Partai Buruh House of Lords, berada di balik berbagai laporan tentang Xinjiang. Dia adalah salah satu penulis laporan baru-baru ini oleh US Newslines Institute for Strategy and Policy yang menuduh ada genosida di Xinjiang. Rekan penulis pseudonim laporan itu, Adrian Zenz, juga termasuk yang disanksi.

Joanna Smith Finley, anggota fakultas di Universitas Newcastle dan mengajar studi bahasa Cina, juga masuk daftar sanksi. Dia telah menerbitkan artikel dan berbicara dengan media, mengklaim Xinjiang telah memaksa sterilisasi dan pelanggaran lainnya.

"Tampaknya saya mendapat sanksi dari pemerintah RRC (Cina) karena mengungkapkan kebenaran tentang tragedi #Uyghur di #Xinjiang, dan karena (saya) memiliki hati nurani,” kata Jo Smith Finley, pakar Uighur di Universitas Newcastle, di Twitter.

"Baiklah, biarlah. Saya tidak menyesal telah berbicara, dan saya tidak akan dibungkam."

Baca juga: H&M sampai Nike Terancam Diboikot di Cina karena Protes Kerja Paksa di Xinjiang

Orang-orang yang dikenakan sanksi dan anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki daratan Cina, Hong Kong, dan Makau, media pemerintah Cina, Global Times, melaporkan.

"Properti mereka di Cina akan dibekukan, dan warga serta institusi Cina akan dilarang berbisnis dengan mereka," lapor Global Times mengutip sanksi yang dirilis Kemlu Cina.

Langkah tersebut merupakan pembalasan atas serangkaian sanksi terkoordinasi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan Kanada terhadap Cina atas apa yang mereka katakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Beijing telah menerapkan sanksi balasan terhadap UE yang sejalan dengan pengumuman hari Jumat.

"Cina dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunannya, dan memperingatkan pihak Inggris untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," kata Kementerian Luar Negeri Cina. "Jika tidak, Cina akan dengan tegas membuat reaksi lebih lanjut."

Kedutaan Besar Inggris di Cina tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya 1 juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh Cina menggunakan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi. Cina telah berulang kali membantah semua tuduhan itu dan mengatakan kamp-kamp di Xinjiang hanya memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.

REUTERS | GLOBAL TIMES






Kamala Harris dan Perdana Menteri Jepang Mengecam Sikap Cina ke Taiwan

6 jam lalu

Kamala Harris dan Perdana Menteri Jepang Mengecam Sikap Cina ke Taiwan

Kamala Harris dan Perdana Menteri Jepang mengutuk tindakan Cina di Selat Taiwan dan menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.


Inggris Akan Menaikkan Anggaran Pertahanan

12 jam lalu

Inggris Akan Menaikkan Anggaran Pertahanan

Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengungkap pihaknya akan meningkatkan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun ke depan.


Pacuan Teknologi Bom versus Bunker Iran dan Amerika

19 jam lalu

Pacuan Teknologi Bom versus Bunker Iran dan Amerika

Beton yang semakin kuat memaksa bom-bom bunker buster semakin dahsyat. Saat ini beton yang menang?


Protes Kematian Mahsa Amini, Iran Panggil Dubes Inggris dan Norwegia

1 hari lalu

Protes Kematian Mahsa Amini, Iran Panggil Dubes Inggris dan Norwegia

Iran memanggil duta besar Inggris dan Norwegia karena dinilai campur tangan dalam demo menggugat kematian Mahsa Amini


Geger Rumor Presiden Cina Xi Jinping Dikudeta

1 hari lalu

Geger Rumor Presiden Cina Xi Jinping Dikudeta

Presiden Cina Xi Jinping trending di Twitter kalau dia dikenai tahanan rumah dan dikudeta militer. Sejauh ini, kabar tersebut belum terkonfirmasi.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

2 hari lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


Raja Charles Berfoto dengan Kotak Merah, Tempat Dokumen dari Pemerintah

2 hari lalu

Raja Charles Berfoto dengan Kotak Merah, Tempat Dokumen dari Pemerintah

Raja Charles terlihat berada di balik meja kerja dengan sebuah kotak merah tempat dokumen dari pemerintah Inggris.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

2 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Inggris Disebut-sebut Akan Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem, Palestina Shock

3 hari lalu

Inggris Disebut-sebut Akan Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem, Palestina Shock

Palestina terkejut ketika PM Israel mengatakan Inggris akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.


Liz Truss dan Joe Biden Sepakat Terus Bantu Ukraina

3 hari lalu

Liz Truss dan Joe Biden Sepakat Terus Bantu Ukraina

Liz Truss dan Biden setuju untuk mengambil tindakan setelah Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer ke Ukraina.