Perang Dingin atas Xinjiang Memanas, Cina Balas Sanksi Anggota Parlemen Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Cina menjatuhkan sanksi kepada organisasi, individu, akademisi, dan sejumlah anggota Parlemen Inggris pada Jumat sebagai balasan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Beijing menyebut sanksi ini merupakan tanggapan atas "kebohongan dan disinformasi" perihal Xinjiang, dan dijatuhkan setelah Inggris memberi sanksi ke Cina atas pelanggaran HAM di Xinjiang.

Dikutip dari Reuters, 26 Maret 2021, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan mereka memberikan sanksi kepada empat entitas dan sembilan individu, termasuk anggota parlemen seperti mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith dan Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif, karena "dengan jahat menyebarkan kebohongan dan disinformasi."

"Merupakan tugas kami untuk menyerukan pelanggaran hak asasi manusia oleh Pemerintah Cina di #HongKong & genosida #Uyghur," kata Smith, salah satu anggota parlemen yang diberi sanksi oleh China pada Jumat, di Twitter. "Jika itu membuat Cina marah kepada saya, saya akan memakai lencana kehormatan itu."

Tom Tugendhat, ketua komite urusan luar negeri di parlemen dan ketua China Research Group, juga dikenakan sanksi Cina, menurut laporan Global Times.

Kemudian Nusrat Ghani, bersama dengan anggota parlemen konservatif lainnya, yang telah menyerukan tindakan politik terhadap China atas Xinjiang.

Daftar selanjutnya adalah Neil O'Brien, yang juga seorang anggota parlemen konservatif dan salah satu pendiri China Research Group, dan telah lama menjadi seorang politikus kontra Cina dengan pernyataan yang menyerukan tindakan keras terhadap Cina atas berbagai topik termasuk persaingan teknologi, Hong Kong dan Xinjiang.

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, belajar menjahit pakaian, Jumat, 4 Januari 2019. Peserta dapat lulus dari kamp ini ketika mereka dinilai telah mencapai tingkat tertentu dengan bahasa Mandarin, deradikalisasi, dan pengetahuan hukum mereka. ANTARA/M. Irfan Ilmie

David Alton adalah anggota parlemen crossbench (anggota partai independen) di House of Lords. Pada Januari 2021, Alton memengaruhi the Lords untuk mengesahkan amandemen Undang-Undang Perdagangan 2021 yang mengharuskan Inggris tidak berdagang dengan Cina, yang disebutnya sebagai "rezim genosida".

Tim Loughton, anggota parlemen konservatif lainnya dan mantan menteri, yang didukung oleh anggota parlemen lainnya, menyarankan sanksi Inggris terhadap pejabat dan organisasi Cina, mengutip dugaan penindasan di Xinjiang.

Geoffrey Nice, pengacara dan ketua Pengadilan Uighur di Inggris, yang juga masuk dalam daftar sanksi. Pengadilan tersebut bertujuan untuk menetapkan bahwa kebijakan pemerintah Cina di Xinjiang merupakan genosida dalam audiensi publik di London pada bulan Mei.

Helena Kennedy, anggota Partai Buruh House of Lords, berada di balik berbagai laporan tentang Xinjiang. Dia adalah salah satu penulis laporan baru-baru ini oleh US Newslines Institute for Strategy and Policy yang menuduh ada genosida di Xinjiang. Rekan penulis pseudonim laporan itu, Adrian Zenz, juga termasuk yang disanksi.

Joanna Smith Finley, anggota fakultas di Universitas Newcastle dan mengajar studi bahasa Cina, juga masuk daftar sanksi. Dia telah menerbitkan artikel dan berbicara dengan media, mengklaim Xinjiang telah memaksa sterilisasi dan pelanggaran lainnya.

"Tampaknya saya mendapat sanksi dari pemerintah RRC (Cina) karena mengungkapkan kebenaran tentang tragedi #Uyghur di #Xinjiang, dan karena (saya) memiliki hati nurani,” kata Jo Smith Finley, pakar Uighur di Universitas Newcastle, di Twitter.

"Baiklah, biarlah. Saya tidak menyesal telah berbicara, dan saya tidak akan dibungkam."

Baca juga: H&M sampai Nike Terancam Diboikot di Cina karena Protes Kerja Paksa di Xinjiang

Orang-orang yang dikenakan sanksi dan anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki daratan Cina, Hong Kong, dan Makau, media pemerintah Cina, Global Times, melaporkan.

"Properti mereka di Cina akan dibekukan, dan warga serta institusi Cina akan dilarang berbisnis dengan mereka," lapor Global Times mengutip sanksi yang dirilis Kemlu Cina.

Langkah tersebut merupakan pembalasan atas serangkaian sanksi terkoordinasi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan Kanada terhadap Cina atas apa yang mereka katakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Beijing telah menerapkan sanksi balasan terhadap UE yang sejalan dengan pengumuman hari Jumat.

"Cina dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunannya, dan memperingatkan pihak Inggris untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," kata Kementerian Luar Negeri Cina. "Jika tidak, Cina akan dengan tegas membuat reaksi lebih lanjut."

Kedutaan Besar Inggris di Cina tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya 1 juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh Cina menggunakan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi. Cina telah berulang kali membantah semua tuduhan itu dan mengatakan kamp-kamp di Xinjiang hanya memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.

REUTERS | GLOBAL TIMES