![Tangkapan layar dari siaran televisi pemerintah Myanmar mulai 3 Februari 2021 menunjukkan Jenderal Min Aung Hlaing berbicara selama pertemuan. [MRTV / Handout melalui REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2021/03/07/id_1005589/1005589_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Tekanan ke Militer Myanmar untuk segera mengakhiri kudeta semakin berat. Dikutip dari kantor berita Reuters, Uni Eropa dikabarkan bakal memberikan sanksi baru ke Militer Myanmar pekan depan. Adapun sanksi tersebut bakal menyasar bisnis-bisnis yang menjadi kantong uang pejabat-pejabat Militer Myanmar.
Kabar tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian. Dalam rapat di Senat Prancis kemarin, ia menyampaikan sanksi tersebut tengah digodok daan ditargetkan siap diumumkan Senin pekan depan.
"Diskusi teknis sedang berlangsung di Brussels dan kami akan mengkonfirmasinya pada hari Senin depan," ujar Le Drian, Selasa, 16 Maret 2021.
Le Drian tidak menjelaskan secara detil bisnis-bisnis Militer Myanmar mana yang dijadikan target dan seperti apa bentuk sanksi Uni Eropa nantinya. Ia hanya menyatakan bahwa bisnis-bisnis itu berperan besar dalam menghasilkan uang untuk mendukung operasional Militer Myanmar beserta figur-figur di dalamnya.
Apabila mengacu pada sanksi ekonomi yang diberikan Amerika di awal Maret, maka setidaknya akan ada dua kelompok bisnis yang menjadi target sanksi Uni Eropa. Keduanya adalah Myanmar Economic Cooperation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL).
Selama ini MEC dan MEHL memang digunakan Militer Myanmar sebagai sumber uang mereka. Via keduanya, Militer Myanmar mengendalikan industri-industri yang menguntungkan mulai dari bir, rokok, telekomunikasi, ban, pertambangan, serta real estate. Dengan kata lain, hampir semua sektor strategis di Myanmar berada di tangan junta militer.
Jika benar kedua kelompok itu yang menjadi target sanksi Uni Eropa, hal itu akan menjadi pukulan berat bagi Militer Myanmar. Sebab, operasional Militer Myanmar banyak disokong kedua kelompok bisnis tersebut. Apalagi, akibat sanksi dari Amerika, kedua kelompok tak lagi bisa melakukan aktivitas dagang di Amerika. Namun, selama ini, Militer Myanmar selalu mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa dengan sanksi dan optimistis bakal bertahan.
"Yang pasti kami akan menghentikan segala akses yang berkaitan dengan keuangan. Selain itu, bakal ada hukuman untuk mereka yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar. Kami menyasar individu dan kepentingan bisnis mereka," ujar Le Drian menegaskan.
Sebagai catatan, sebelumnya Uni Eropa belum pernah memberikan sanksi yang menyasar kepentingan bisnis pejabat-pejabat Militer Myanmar. Selama ini, sejak 2018, mereka cenderung menyasar langsung ke individu militer dan melakukan embargo persenjataan ke Myanmar.
Baca juga: Kepentingan jadi Taruhan, Cina Dalam Posisi Sulit Terkait Myanmar
ISTMAN MP | REUTERS
