Pekan Depan, Uni Eropa Beri Sanksi Militer Myanmar dan Kepentingan Bisnisnya

Tangkapan layar dari siaran televisi pemerintah Myanmar mulai 3 Februari 2021 menunjukkan Jenderal Min Aung Hlaing berbicara selama pertemuan. [MRTV / Handout melalui REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta - Tekanan ke Militer Myanmar untuk segera mengakhiri kudeta semakin berat. Dikutip dari kantor berita Reuters, Uni Eropa dikabarkan bakal memberikan sanksi baru ke Militer Myanmar pekan depan. Adapun sanksi tersebut bakal menyasar bisnis-bisnis yang menjadi kantong uang pejabat-pejabat Militer Myanmar.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian. Dalam rapat di Senat Prancis kemarin, ia menyampaikan sanksi tersebut tengah digodok daan ditargetkan siap diumumkan Senin pekan depan.

"Diskusi teknis sedang berlangsung di Brussels dan kami akan mengkonfirmasinya pada hari Senin depan," ujar Le Drian, Selasa, 16 Maret 2021.

Le Drian tidak menjelaskan secara detil bisnis-bisnis Militer Myanmar mana yang dijadikan target dan seperti apa bentuk sanksi Uni Eropa nantinya. Ia hanya menyatakan bahwa bisnis-bisnis itu berperan besar dalam menghasilkan uang untuk mendukung operasional Militer Myanmar beserta figur-figur di dalamnya.

Apabila mengacu pada sanksi ekonomi yang diberikan Amerika di awal Maret, maka setidaknya akan ada dua kelompok bisnis yang menjadi target sanksi Uni Eropa. Keduanya adalah Myanmar Economic Cooperation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL).

Selama ini MEC dan MEHL memang digunakan Militer Myanmar sebagai sumber uang mereka. Via keduanya, Militer Myanmar mengendalikan industri-industri yang menguntungkan mulai dari bir, rokok, telekomunikasi, ban, pertambangan, serta real estate. Dengan kata lain, hampir semua sektor strategis di Myanmar berada di tangan junta militer.

Jika benar kedua kelompok itu yang menjadi target sanksi Uni Eropa, hal itu akan menjadi pukulan berat bagi Militer Myanmar. Sebab, operasional Militer Myanmar banyak disokong kedua kelompok bisnis tersebut. Apalagi, akibat sanksi dari Amerika, kedua kelompok tak lagi bisa melakukan aktivitas dagang di Amerika. Namun, selama ini, Militer Myanmar selalu mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa dengan sanksi dan optimistis bakal bertahan.

"Yang pasti kami akan menghentikan segala akses yang berkaitan dengan keuangan. Selain itu, bakal ada hukuman untuk mereka yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar. Kami menyasar individu dan kepentingan bisnis mereka," ujar Le Drian menegaskan.

Sebagai catatan, sebelumnya Uni Eropa belum pernah memberikan sanksi yang menyasar kepentingan bisnis pejabat-pejabat Militer Myanmar. Selama ini, sejak 2018, mereka cenderung menyasar langsung ke individu militer dan melakukan embargo persenjataan ke Myanmar.

Baca juga: Kepentingan jadi Taruhan, Cina Dalam Posisi Sulit Terkait Myanmar

ISTMAN MP | REUTERS






Retno Marsudi Berpeluang Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

52 menit lalu

Retno Marsudi Berpeluang Jadi Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berpeluang menjadi utusan khusus ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.


Korea Utara: Sanksi Korea Selatan akan Picu Lebih Banyak Permusuhan

2 hari lalu

Korea Utara: Sanksi Korea Selatan akan Picu Lebih Banyak Permusuhan

Korea Utara pada Kamis 24 November 2022 mengecam upaya Seoul untuk memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang setelah peluncuran rudalnya


Indonesia Kalah Sengketa Soal Ekspor Nikel, Apa Manfaat Nikel untuk Peralatan Militer?

2 hari lalu

Indonesia Kalah Sengketa Soal Ekspor Nikel, Apa Manfaat Nikel untuk Peralatan Militer?

Di banyak industri, bahan tambang nikel yang ditemukan pada 1751 ini sudah banyak digunakan, untuk apa saja? Salah satunya untuk peralatan militer.


Takut Disanksi FIFA, 7 Negara Ini Batal Memakai Ban Kapten Pelangi di Piala Dunia 2022

4 hari lalu

Takut Disanksi FIFA, 7 Negara Ini Batal Memakai Ban Kapten Pelangi di Piala Dunia 2022

Tujuh negara peserta Piala Dunia 2022 Qatar akhirnya batal memakai ban kapten pelangi yang menunjukkan solidaritas kelompok minoritas LGBT usai mendapat ancaman sanksi FIFA.


Mumpung Belum Dilarang, Pebisnis di Eropa Borong Minyak Diesel Rusia

4 hari lalu

Mumpung Belum Dilarang, Pebisnis di Eropa Borong Minyak Diesel Rusia

Para traders buru-buru mengisi tangki minyak mereka dengan diesel Rusia sebelum Uni Eropa mulai memberlakukan larangan impor.


RI Kalah Gugatan Perkara Ekspor Nikel di WTO, Menteri ESDM: Ada Peluang Banding

4 hari lalu

RI Kalah Gugatan Perkara Ekspor Nikel di WTO, Menteri ESDM: Ada Peluang Banding

Indonesia siap mengajukan banding atas putusan perkara nikel.


Pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar Tak Dihadiri Pejabat Tinggi Uni Eropa

5 hari lalu

Pembukaan Piala Dunia 2022 Qatar Tak Dihadiri Pejabat Tinggi Uni Eropa

Upacara pembukaan Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt pada Ahad, 20 November 2022, tak satu pun dihadiri pejabat tinggi Uni Eropa.


3 Tempat Ini Dikunjungi Pimpinan Negara ketika KTT G20 Bali, di Mana Saja?

7 hari lalu

3 Tempat Ini Dikunjungi Pimpinan Negara ketika KTT G20 Bali, di Mana Saja?

Selain untuk menghadiri rangkaian acara KTT G20 di Bali, para petinggi G20 juga mengunjungi beberapa destinasi untuk sekadar jalan-jalan. Di mana saja


Sean Turnell Penasihat Aung San Suu Kyi Dibebaskan Junta Myanmar

8 hari lalu

Sean Turnell Penasihat Aung San Suu Kyi Dibebaskan Junta Myanmar

Penasihat ekonomi pemimpin Myanmar Aung Sang Suu Kyi asal Australia, Sean Turnell, dibebaskan oleh Junta Militer


Myanmar Beri Pengampunan pada Ribuan Tahanan

9 hari lalu

Myanmar Beri Pengampunan pada Ribuan Tahanan

Di antara ribuan tahanan yang mendapat pengampunan dari Pemerintah Myanmar adalah tahanan WNA.