Militer Myanmar Siap Hadapi Sanksi Internasional

Sosok Min Aung Hlaing kembali disorot bersamaan dengan dugaan penindasan yang dilakukan militer terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran yang meluas dan dilakukan dengan niat genosida. REUTERS/Ann Wang

TEMPO.CO, - Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan militer siap menghadapi sanksi yang bakal dijatuhkan oleh dunia internasional terkait kudeta.

Schraner Burgener mengatakan ia telah bicara dengan wakil panglima militer Myanmar Soe Win dan memperingatkannya bahwa akan ada tindakan keras dari beberapa negara serta isolasi sebagai tanggapan atas kudeta tersebut.

"Jawabannya adalah: 'Kami terbiasa dengan sanksi, dan kami selamat'," katanya kepada wartawan di New York dikutip dari Reuters,  Kamis, 4 Maret 2021.

Schraner Burgener terakhir berbicara dengannya pada 15 Februari dan sekarang berkomunikasi dengan militer secara tertulis. “Ketika saya juga memperingatkan mereka akan pergi dalam isolasi, jawabannya adalah: 'Kami harus belajar berjalan hanya dengan beberapa teman'," ucap Burgener.

Burgener mengatakan berkukuh akan mengadakan pemilihan umum dalam kurun setahun depan. Ia menduga militer akan memanfaatkannya untuk menyelidiki tokoh-tokoh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk memenjarakannya.

"Pada akhirnya NLD akan dilarang dan kemudian mereka mengadakan pemilihan baru, di mana mereka ingin menang, dan kemudian mereka dapat terus berkuasa," ucap dia.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar tokoh NLD. Militer menuding pemilihan umum 2020 yang dimenangkan NLD dengan telak penuh kecurangan. Komisi Pemilihan Umum Myanmar mengatakan pemungutan suara itu adil.

Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa, telah menerapkan atau sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan untuk menekan militer Myanmar dan sekutu bisnisnya.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut bulan lalu karena ditentang oleh Rusia dan Cina. Dua negara ini memandang perkembangan tersebut sebagai urusan dalam negeri Myanmar. 

"Saya berharap mereka menyadari bahwa ini bukan hanya urusan internal, tapi juga mengenai stabilitas kawasan," kata Schraner Burgener tentang sikap Cina dan Rusia terhadap Myanmar.

Baca juga: Menteri Luar Negeri ASEAN Cari Solusi Krisis Myanmar Tanpa Harus Mengintervensi

Sumber: REUTERS






Aung San Suu Kyi dan Penasihat asal Australia Dihukum 3 Tahun

4 jam lalu

Aung San Suu Kyi dan Penasihat asal Australia Dihukum 3 Tahun

Pengadilan Myanmar menghukum pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dan mantan penasihat ekonominya, Sean Turnell dari Australia, 3 tahun penjara


Ratu Kecantikan Myanmar Akhirnya Mendarat di Kanada, Berbulan-bulan Tinggal di Bandara Thailand

7 jam lalu

Ratu Kecantikan Myanmar Akhirnya Mendarat di Kanada, Berbulan-bulan Tinggal di Bandara Thailand

Ratu Kecantikan Myanmar menuai perhatian publik atas komentar pedasnya terhadap junta militer. Dia akhirnya mendapat suaka dari Kanada.


Tunduk pada Tekanan AS, Turki Putuskan Hubungan dengan Bank Rusia

1 hari lalu

Tunduk pada Tekanan AS, Turki Putuskan Hubungan dengan Bank Rusia

Tiga bank Turki yang masih memproses pembayaran dengan bank Rusia, dikonfirmasi menarik diri di bawah tekanan dari Amerika Serikat


Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

2 hari lalu

Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

Mantan ratu kecantikan Myanmar itu telah terlunta-lunta sejak 21 September di Thailand.


Minyak Rusia Diprediksi Beralih ke Asia dan Timur Tengah

2 hari lalu

Minyak Rusia Diprediksi Beralih ke Asia dan Timur Tengah

Perang Rusia-Ukraina telah membuat keamanan energi menjadi masalah utama bagi pemerintah saat mereka bergulat dengan inflasi serta larangan minyak Rusia ke Eropa.


Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

4 hari lalu

Pelabuhan Ukraina Berhasil Ekspor 4,7 Juta Ton Gandum

Sebanyak 211 kapal dengan 4,7 juta ton produk pertanian telah meninggalkan Ukraina di bawah kesepakatan yang di tengahi oleh PBB dan Turki.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

5 hari lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

5 hari lalu

PBB Curiga Ada Kejahatan Perang di Wilayah yang Diduduki Rusia di Ukraina

Komisi PBB urusan Ukraina mengaku telah mengantongi sejumlah bukti adanya dugaan kejahatan perang di area-area yang sebelumnya diduduki tentara Rusia.


Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

6 hari lalu

Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

Total bantuan AS dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar (Rp 28 triliun) sejak Agustus 2017.


Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

6 hari lalu

Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

Akibat eksekusi junta militer terhadap aktivis pro-demokrasi, Jepang menghentikan pemberian latihan militer untuk Myanmar.