10 Pejabat Militer Myanmar Kena Sanksi Amerika Karena Kudeta

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 7 Februari 2021. Beberapa warga telihat membawa poster Aung San Suu Kyi. REUTERS/Stringer

    Ribuan massa menggelar aksi unjuk rasa memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 7 Februari 2021. Beberapa warga telihat membawa poster Aung San Suu Kyi. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika akhirnya mengeluarkan detil terbaru dari sanksi mereka untuk junta militer di Myanmar. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, total Amerika memberikan sanksi kepada 10 figur militer di Myanmar, baik yang merupakan perwira aktif maupun non aktif.

    "Per pernyataan ini dibacakan, Kementerian Keuangan menyatakan 10 perwira aktif dan non aktif militer Myanmar bertanggung jawab atas kudeta 1 Februari 2021," ujar Kementerian Keuangan Amerika dalam pernyataan persnya, Jumat, 12 Februari 2021.

    Salah satu dari 10 perwira yang dikenai sanksi tersebut adalah Jenderal Min Aung Hlaing. Ia adalah Panglima Militer Myanmar yang saat ini menjadi pemimpin de facto pasca kudeta. Selain Min Aung Hlaing, deputinya yang bernama Soe Win juga menjadi sasaran sanksi.

    Dengan sanksi tersebut, maka perwira-perwira militer Myanmar tak akan lagi bisa mengakses asetnya maupun kekayaan Myanmar yang berada di Amerika. Selain itu, mereka juga tak bisa lagi berbisnis via perusahaan Myanmar seperti Ruby Enterprise dan Imperial Jade Co. di Amerika. Nilai dari uang atau asset yang tak bisa diakses kurang lebih US$1 miliar.

    Gedung Putih, dalam pernyataan terpisah, mengatakan sanksi kepada 10 perwira militer Myanmar itu bisa dijustifikasi. Menurut mereka, kudeta Myanmar tak bisa diterima dan harus segera dihentikan untuk mengembalikan demokrasi di sana.

    "Sanksi hari ini tidak perlu bersifat permanen apabila Militer Myanmar segera mengembalikan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, menghentikan status darurat nasional, membebaskan tahanan politik, dan memperbolehkan unjuk rasa digelar secara damai," ujar Gedung Putih menegaskan.

    Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang mencabut larangan Presiden Trump terhadap orang transgender yang bertugas di militer, saat ia bertemu dengan Menteri Pertahanan AS yang baru Lloyd Austin di Oval Office di Gedung Putih di Washington, AS, 25 Januari 2021.[REUTERS / Kevin Lamarque]

    Gedung Putih menambahkan, sebagian bantuan dana ke Myanmar juga telah dialihkan. Nilai yang dialihkan kurang lebih US$42,4 juta yang sejatinya ditujukan untuk pengembangan kebijakan ekonomi di sana.

    Pengecualian diberikan Gedung Putih untuk bantuan berupa obat-obatan, makanan, dan sokongan bagi organisasi media maupun aktivis di Myanmar. Nilanyan ditaksir US$69 juta dan bisa dicairkan sewaktu-waktu.

    Penentang junta militer Myanmar mengapresiasi langkah Amerika. Namun, menurut mereka, langkah yang lebih tegas diperlukan untuk memukul mundur militer Myanmar dan membuat mereka mengakui kemenangan Aung San Suu Kyi serta Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada pemilu tahun lalu.

    "Kami mengharapkan lebih banyak tindakan karena kami menderita tiap harinya, siang dan malam, akibat aksi kudeta Myanmar."

    "Kami ingin mengakhiri kudeta Myanmar sesegera mungkin. Kita butuh lebih banyak hukuman kepada pelaksana tugas presiden dan jenderal junta militer Myanmar," ujar salah satu pendukung, Moe Thal (29).

    Baca juga: PBB Terima Rancangan Resolusi untuk Krisis Myanmar

    ISTMAN MP | AL JAZEERA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.