Cegah Kudeta, Pemuka Agama Myanmar Minta Pemerintah dan Militer Dialog

TEMPO.CO, - Sejumlah pemuka agama terkemuka di Myanmar mendesak pemerintah dan pemimpin militer untuk segera berdialog. Mereka percaya pertemuan antara Aung San Suu Kyi dab Jenderal Min Aung Hlaing bisa meredakan ketegangan imbas isu kecurangan pemilu dan kemungkinan kudeta.

“Jika Daw Aung San Suu Kyi bertemu dengan jenderal senior dan mengatakan bahwa dia menanggapi kekhawatirannya dengan serius dan memberi tahu dia bagaimana pemerintah telah sepenuhnya mengikuti masalah ini, segalanya akan membaik,” kata Ketua Penyelenggara Islamic Center of Myanmar, Al Haj U Aye Lwin, dikutip dari Irrawaddy, Sabtu, 30 Januari 2021.

Beberapa partai politik, termasuk partai oposisi utama Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), saat ini memiliki pengaduan pemilu yang menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (UEC). Berdasarkan hukum, pengadilan sengketa pemilu akan mengadakan dengar pendapat tentang mereka.

U Aye Lwin menyarankan militer harus menunggu keputusan akhir UEC tentang pengaduan tersebut. “Hanya setelah mengetahui ada penyimpangan dan penipuan, barulah mereka mempertanyakannya,” ucap dia.

Baca juga: Militer Tuduh Pemilu Myanmar Dicurangi, Pemerintahan Aung San Suu Kyi Terancam

Presiden Konvensi Baptis Kachin, Pendeta Hkalam Samson, mengatakan Jenderal Min Aung Hlaing berulang kali mengeluhkan kecurangan dalam pemilihan selama pertemuan mereka pada bulan Desember tahun lalu. Ia meminta militer menahan diri dan tidak memikirkan soal kudeta. "Karena itu akan membuat Myanmar mundur," tuturnya.

Ketegangan antara militer dan pemerintah dimulai menjelang pemilihan umum November. Saat itu militer mengeluh tentang UEC yang dianggap memiliki manajemen buruk dalam persiapan pemungutan suara dan meragukan apakah pemilu akan berjalan bebas dan adil.

Setelah NLD, partai Aung San Suu Kyi, menang telak dalam pemilihan umum, militer menyerukan penyelidikan terhadap proses pemungutan suara karena USDP menuding ada kecurangan. Namun militer dan USDP mengeluh bahwa seruan mereka itu tidak didengarkan.

Sejak itu militer telah kerap mempublikasikan serangkaian bukti kecurangan pemilu. Hingga kini militer klaim menemukan 8,6 juta penyimpangan daftar pemilih. Namun bukti itu dibantah oleh UEC.

Ketegangan kian meningkat setelah juru bicara angkatan bersenjata Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta militer jika permintaan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu tidak dipenuhi.

IRRAWADDY

https://www.irrawaddy.com/news/burma/political-religious-figures-urge-myanmar-govt-military-leaders-talk-tensions-rise.html