Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polandia Melarang Aborsi Janin Cacat

image-gnews
Aksi protes terhadap putusan yang membatasi hak aborsi di Warsawa, Polandia, 27 Januari 2021. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta / via REUTERS
Aksi protes terhadap putusan yang membatasi hak aborsi di Warsawa, Polandia, 27 Januari 2021. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta / via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Terhitung mulai Rabu, 27 Januari 2021, putusan Pengadilan Konstitusi Polandia soal aturan aborsi mulai berlaku. Lewat putusan pengadilan itu, aborsi karena kehamilan janin cacat tidak diperbolehkan.    

Pada Rabu malam sekelompok kecil orang berkumpul di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Ibu Kota Warsaw, memprotes aturan tersebut.

Aborsi telah menjadi salah satu isu yang dikhawatirkan bisa memecah belah. Putusan pengadilan konstitusi di publikasi di situs resmi pada Rabu malam.

“Putusan idiot ini tidak akan mencegah aborsi. Setiap perempuan yang akan mengalami sakit karena putusan ini atau dipaksa melahirkan anak dengan down syndrome, hakim pengadilan akan disalahkan,” kata Cezary Jasiski, 23 tahun, mahasiswa, yang ikut berkumpul di depan gedung Mahkamah Konstitusi.

Ilustrasi aborsi. Chip Somodevilla/Getty Images

Baca juga: Sah, Argentina Legalkan Aborsi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada akhir tahun lalu, unjuk rasa menentang aturan pembatasan aborsi, berubah dengan cepat menjadi kemarahan, khususnya dikalangan anak muda Polandia. Mereka yang marah memprediksikan Law and Justice government (PiS) bakal menghadapi tantangan baru dalam pemilu nanti dari para pemilih muda  

Sumber di Pemerintah Polandia mengatakan pemerintah sekarang akan mulai fokus membantu orang tua yang anaknya mengalami disabilitas, kendati PiS dan pemerintahan pendahulunya dituduh oleh kritikus tidak berbuat cukup dalam hal itu.     

Akses aborsi di Polandia sebenarnya sudah menurun, meski tanpa aturan aborsi tersebut. Sebab semakin banyak dokter menolak melakukannya karena dasar agama dan banyak yang lebih memilih aborsi di luar negeri.   

Sumber: https://www.reuters.com/article/us-poland-abortion/polish-ruling-restricting-abortion-to-take-effect-on-wednesday-idUSKBN29W1ZN

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ada Demo Buruh di Patung Kuda, Hindari Jalan-Jalan Berikut Ini

12 jam lalu

Puluhan Buruh melakukan aksi dengan menggantungkan benner yang bertuliskan tutuntan buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Ada Demo Buruh di Patung Kuda, Hindari Jalan-Jalan Berikut Ini

Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengalihan lalu lintas di sekitar lokasi demo buruh


Said Iqbal Serukan Kaum Buruh Tidak Pilih Partai Pendukung UU Cipta Kerja

1 hari lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Said Iqbal Serukan Kaum Buruh Tidak Pilih Partai Pendukung UU Cipta Kerja

Said Iqbal memprediksi putusan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan 50 persen tuntutan penggugat.


Kawal Putusan Judicial Review Omnibus Law, Partai Buruh Akan Gelar Aksi di MK

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal berorasi saat atusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Dalam aksi kali ini ada tiga isu yang diusung yakni cabut omnibus law UU Cipta Kerja, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan cabut UU Kesehatan. TEMPO/Subekti.
Kawal Putusan Judicial Review Omnibus Law, Partai Buruh Akan Gelar Aksi di MK

Partai Buruh akan menyampaikan dua tuntutan utama dalam aksi yang digelar Senin, 2 Oktober 2023. Diantaranya cabut OMnibus Law UU Cipta Kerja.


Partai Buruh Akan Unjuk Rasa Kawal Putusan soal Gugatan UU Cipta Kerja

2 hari lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Partai Buruh Akan Unjuk Rasa Kawal Putusan soal Gugatan UU Cipta Kerja

Partai Buruh akan berunjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023.


Kata Pengamat Soal Peluang Gibran Maju Cawapres: Bolanya di MK

3 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan seputar munculnya isu tentang bergabungnya sang adik, Kaesang Pangarep, ke PSI. Gibran ditemui media di Balai Kota Solo, Kamis, 21 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kata Pengamat Soal Peluang Gibran Maju Cawapres: Bolanya di MK

Peneliti BRIN menyatakan peluang Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).


Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Hasto PDIP: Kita Serahkan ke Hakim MK

3 hari lalu

Sudin, Hasto Kristiyanto, dan Djarot Saiful Hidayat memberikan keterangan pers saat gladi resik Rakernas PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Hasto PDIP: Kita Serahkan ke Hakim MK

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP akan mengikuti semua aturan peraturan perundang-undangan termasuk soal batas usia capres


3 Mantan Hakim MK Ini Angkat Bicara soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

4 hari lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Wakil Ketua MK Saldi Isra (kedua kiri) dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri), Daniel Yusmic P. Foekh (kedua kanan), M. Guntur Hamzah (kanan) memimpin jalannya sidang putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. MK menolak permohonan uji materi yang diajukan Arifin Purwanto terkait permintaan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup. ANTARA/Galih Pradipta
3 Mantan Hakim MK Ini Angkat Bicara soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Tiga mantan Hakim MK ini angkat bicara terkait perkara gugatan batas usia capres-cawapres yang tengah diajukan ke MK. Apa kata mereka?


Jerman Perketat Kontrol Perbatasan untuk Bendung Migrasi Ilegal

4 hari lalu

Seorang anggota kru RHIB (rigid-hulled inflatable boat) membagikan jaket pelampung kepada para migran selama operasi penyelamatan di perairan internasional di lepas pantai Tunisia, di Laut Mediterania barat, 1 Agustus 2021. Kapal LSM Jerman dan Prancis Sea-Watch 3 dan Ocean Viking menyelamatkan para migran di perairan Tunisia 68 km (42 mil) dari pantai Afrika Utara, dekat fasilitas minyak dan kapal lainnya. REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Jerman Perketat Kontrol Perbatasan untuk Bendung Migrasi Ilegal

Jerman akan memperluas kontrol perbatasan dengan Polandia dan Republik Cek pekan ini untuk mengendalikan migrasi ilegal.


Profil Arsul Sani, Calon Hakim MK Usulan DPR

5 hari lalu

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Jaka/rni
Profil Arsul Sani, Calon Hakim MK Usulan DPR

Arsul Sani terpilih secara aklamasi oleh Komisi III DPR sebagai calon Hakim MK. Ini profilnya.


3 Poin Arsul Sani PPP Usai Terpilih Jadi Calon Hakim MK Usulan DPR

5 hari lalu

Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap tujuh orang calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggantikan posisi Wahiduddin Adams. TEMPO/M Taufan Rengganis
3 Poin Arsul Sani PPP Usai Terpilih Jadi Calon Hakim MK Usulan DPR

Politikus PPP Arsul Sani terpilih secara aklamasi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut pernyataan Arsul usai terpilih oleh Komisi III DPR.