TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Iran meminta Presiden Amerika Joe Biden untuk mengakhiri sanksi yang dijatuhkan oleh administrasi mantan Presiden Donald Trump. Menurut Iran, sanksi yang dijatuhkan Amerika membebani upaya mereka menekan pandemi COVID-19.
"Mengingat Biden mengklaim tidak anti-sains seperti pendahulunya, kami berharap ia bisa membantu Iran dalam melawan virus Corona, ketersediaan makanan dan kesehatan, serta mengakhiri sanksi bank secepatnya," ujar juru bicara Pemerintah Iran, Ali Rabiei, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 26 Januari 2021.
Sebagaimana diketahui, Amerika mengaktifkan kembali sanksi kepada Iran pada 2018 lalu. Salah satunya adalah sanksi ekonomi. Sanksi tersebut ditetapkan oleh mantan Presiden Donald Trump usai menarik Amerika keluar dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA). Di masa Joe Biden sekarang, Amerika akan dibawa kembali ke perjanjian tersebut.
Sanksi yang dijatuhkan Donald Trump memang mengecualikan makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan. Namun, tidak diperbolehkannya bank-bank asing untuk berhubungan dengan entitas apapun di Iran membatasi anggaran untuk melawan COVID-19.
Iran mengaku kesulitan untuk membeli vaksin COVID-19. Sejauh ini, dari luar, mereka baru bisa mengamankan vaksin COVID-19 Sputnik V asal Rusia yang notabene memang merupakan sekutu Iran. Untuk vaksin-vaksin lainnya yang sudah teruji efektif, seperti Pfizer dan Astazeneca, Iran belum mendapatkan suplai. Untuk menyokong kebutuhan, Iran akan menggunakan vaksin buatan lokal yang bernama Barakat, Raazi, dan Pasteur
"Jika Amerika tidak mengangkat sanksi yang ada, maka kami akan menahan inspeksi fasilitas nuklir oleh agensi nuklir PBB," ujar Ali Rabiei menegaskan.
Baca juga: Amerika Beri Sanksi Baru, Iran Minta Interpol Menahan Donald Trump
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan pidato yang disiarkan televisi pada Tahun Baru Iran, di Teheran, Iran 20 Maret 2020. [Situs web resmi Khamenei / Handout via REUTERS]
Uniknya, pernyataan Iran soal kesulitan memperoleh vaksin COVID-19 itu bertentangan dengan pernyataan pemimpin agungnya, Ayatollah Ali Khamenei. Beberapa waktu lalu, Khamenei melarang pemerintah Iran untuk mengimpor vaksin COVID-19 dari Amerika maupun Inggris. Menurutnya, vaksin mereka tidak bisa diandalkan dan malah menyebar virus COVID-19.
Mengacu pada pernyataan Ayatollah Ali Khamenei, maka Iran memang membatasi dirinya sendiri dalam pembelian vaksin. Namun, Deputi Menteri Kesehatan Qasseem Janbabei berkata AstraZeneca adalah satu dari beberapa perusahaan yang mereka incar vaksinnya. Ia tidak menyinggung pernyataan Ali Khamenei.
Iran juga bergabung dengan inisiatif PBB bernama COVAX untuk mendapatkan lebih banyak vaksin. Inisiatif tersebut dibentuk untuk menjamin suplai vaksin bagi negara-negara dengan perekonomian menengah ke bawah. Iran termasuk salah satu di antaranya dan dikabarkan akan mendapai 16,8 juta dosis vaksin COVID-19.
Per berita ini ditulis, Iran telah mencatat 1,39 juta kasus dan 57.560 kematian akibat COVID-19. Dengan vaksin yang ada, mereka berencana menggelar vaksinasi COVID-19 dalam beberapa pekan ke depan.
Baca juga: Ayatollah Ali Khamenei Larang Iran Impor Vaksin Covid-19 Dari AS dan Inggris
ISTMAN MP | REUTERS
![Seorang pria yang mengenakan masker berjalan melewati ilustrasi virus di luar pusat sains regional di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Oldham, Inggris, 3 Agustus 2020. [REUTERS/Phil Noble]](https://statik.tempo.co/data/2021/08/09/id_1041498/1041498_720.jpg)
