![Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah bin Zayed dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani, berpose sebelum penandatanganan perjanjian Abraham Accord dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, AS, 15 September, 2020. [REUTERS / Tom Brenner]](https://statik.tempo.co/data/2020/09/19/id_968068/968068_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Sudan belum menentukan sikap perihal kemungkinan normalisasi hubungan dengan Israel. Internalnya terpecah, ada yang menganggap normalisasi hubungan akan menguntungkan Sudan, ada yang tidak. Adapun Amerika terus mendesak Sudan untuk segera menentukan apakah mau melakukan normalisasi seperti Bahrain dan UEA atau tidak.
Dikutip dari Arabnews, beberapa pejabat Sudan menganggap sulit untuk menolak ajakan Amerika. Sebab, apabila mereka menerimanya, maka Amerika berpotensi mengeluarkan Sudan dari daftar negara yang menyokong terorisme. Positifnya, dengan keluar dari daftar, maka Sudan bisa mencari pinjaman ke negara lain untuk menangani krisis ekonominya.
"Suka apa tidak, keberadaan Sudan di dalam daftar Amerka berkaitan dengan rencana normalisasi dengan Israel. Kita membutuhkan Israel, negara berkembang yang didukung berbagai negara di dunia. Kita bisa mendapat untungnya," ujar Kepala Deputi dari Dewan Kedaulatan Sudan, Jenderal Mohammed Dagalo, Senin, 5 Oktober 2020.
Dagalo menambahkan bahwa dirinya sudah melakukan pembicaraan dengan delegasi Amerika juga. Dalam delegasi itu, klaim ia, Amerika berjanji mengeluarkan Sudan dari daftar penyokong teroris sesegera mungkin begitu normalisasi disetujui.
Berseberangan dengan Dagalo adalah Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Ia mengatakan bahwa pemerintahan transisi, di mana Dagalo melayani, tidak memiliki mandat untuk menerima tawaran dengan dampak sebesar normalisasi Israel.
Pernyataan Hamdok konsisten dengan apa yang ia sampaikan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo. Ketika Pompeo berkunjung bulan lalu, Hamdok mengatakan kepadanya bahwa keberadaan Sudan di dalam daftar Amerika tak ada kaitan apapun dengan normalisasi hubungan ke Israel.
"Lagipula, hal tersebut (normalisasi hubungan dengan Israel) membutuhkan diskusi mendalam dengan rakyat," ujar Hamdok. Sejauh ini, mayoritas warga Sudan masih menolak normalisasi hubungan dengan Israel.
Sejumlah pejabat Sudan, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa kepala pemerintahan segan untuk menerima tawaran Amerika. Jika mereka memang ingin melakukan normalisasi dengan Israel, kata pejabat-pejabat tersebut, kepala pemerintahan memilih untuk menunggu Pilpres Amerika usai.
Sebelum Pompeo berkunjung ke Sudan, pemerintah setempat sudah pernah bertemu dengan pejabat Amerika untuk menegosiasikan kesepakatan normalisasi. Dalam negosiasi itu, Sudan meminta jaminan bantuan finansial sebesar US$3 miliar. Pihak Amerika tidak menerimanya, menawarkan dana bantuan kurang dari US$ 1 miliar yang berasal dari kantong Uni Emirat Arab.
ISTMAN MP | REUTERS
News link:
https://www.arabnews.com/node/1744266/middle-east
