TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, diagendakan memberi keputusan soal kelanjutan pembangunan infrastruktur jaringan 5G Huawei pada Selasa ini, waktu setempat. Adapun keputusan akan diambil dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional Inggris.
Menteri Lingkungan Hidup, George Eustice, memprediksi Boris Johnson dan Dewan Keamanan Nasional Inggris akan membatalkan kerjasama dengan Huawei. Bahkan, Eustice mengaku tidak akan kaget apabila Huawei juga akan sekalian diblokir dari Inggris.
"Jelas terlihat bahwa situasinya sudah berubah begitu Amerika menerapkan sanksi dagang (terhadap Huawei)," ujar Eustice, dikutip dari kantor berita Reuters, Selasa, 14 Juli 2020.
Diberitakan sebelumnya, Huawei sempat direncanakan akan menggarap jaringan 5G di Inggris. Bahkan, Huawei sudah giat berpromosi bahwa mereka akan berperan dalam pembangunan jaringan telekomunikasi di Inggris. Namun, semua mulai berubah ketika Presiden Amerika Donald Trump memperingatkan Inggris soal bahaya memakai Huawei.
Donald Trump memperingatkan Boris Johnson bahwa memakai Huawei berarti membuat Inggris rentan disusupi intelijen Partai Komunis Cina. Apalagi, Huawei dekat dengan Pemerintah Cina. Boris Johnson sempat menolak ucapan Trump dan memintanya mencari alternatif lain jika Huawei memang berbahaya.
Belakangan, kapasitas Huawei di proyek jaringan 5G Inggris mulai menurun. Tak lagi memegang peran besar, Huawei hanya diizinkan menggarap jaringan 5G yang arus lalu lintasnya tidak padat. Perkembangan terbaru, Inggris mempertimbangkan untuk membatalkan kerjasama sepenuhnya karena Amerika memberi sanksi dagang belanja teknologi kepada Huawei.
Huawei tidak hanya berpotensi kehilangan peran di Inggris, tetapi juga di negara Eropa lainnya. Penasehat Keamanan Nasional Amerika, Robert O'Brien, diagendakan bertemu dengan perwakilan Prancis, Jerman, dan Italia di Paris soal keamanan jaringan 5G.
Huawei telah membantah menjadi agen mata-mata untuk Cina. Mereka balik menuding Amerika mencoba menjatuhkan Huawei karena perusahaan teknologi Amerika kalah bersaing. Pemerintah Cina, hingga berita ini ditulis, belum memberikan tanggapan lebih lanjut.
ISTMAN MP | REUTERS