TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung Amerika menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mendapatkan imunitas dari pemeriksaan rekening Trump termasuk harta dan kekayaannya. Dengan kata lain, Kejaksaan berhak membongkar dan mengecek harta dan kekayaan Trump apabila dirasa ada transaksi yang mencurigakan.
Penolakan tersebut menjadi kekalahan kesekian bagi Trump di Mahkamah Agung Amerika. Sebelumnya, ia sudah kalah dalam persidangan terkait diskriminasi terhadap komunitas LGBT serta imigrasi anak-anak.
"Apa yang dimohonkan (oleh Trump) bertentangan dengan preseden yang sudah berjalan selama 200 tahun bahwa presiden beserta pejabat-pejabatnya bisa diproses secara hukum," ujar Hakim Agung John Roberts, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 10 Juli 2020.
Trump, selama menjabat sebagai Presiden Amerika, memang sudah berupaya untuk terus menutup-nutupi laporan kekayaannya. Ia merasa bahwa Presiden Amerika tidak tersentuh oleh hukum. Namun, Mahkamah Agung beranggapan berbeda dan menegaskan bahwa Trump bisa dijerat.
Adapun langkah Trump ke Mahkamah Agung tersebut dipicu aksi Pengacara Distrik Manhattan, Cyrus Vance. Pengacara distrik yang juga seorang Demokrat tersebut meminta keterangan terhadap institusi keuangan Deutsche Bank, Capital One, dan Mazars soal penanganan pajak Trump.
Trump menghalangi pemanggilan tersebut, merasa dirinya diburu dan dijebak. Ia bahkan menyebut proses hukum dari Vance sebagai persekusi politik dan wujud korupnya kota New York. Oleh karenanya, ia membawa masalah tersebut ke Mahkamah Agung.
"Apa yang mereka lakukan tidak adil terhadap saya dan administrasi saya," ujar Trump beberapa waktu lalu.
Sebagai catatan, memohon imunitas kepada Mahkamah Agung bukanlah hal baru bagi Presiden Amerika. Bill Clinton, di tahun 1997, mengajukan permohonan serupa atas skandal seksnya dengan Monica Lewinski. Sementara itu, di tahun 1974, Presiden Richard Nixon menolak memberikan rekaman pembobolan Watergate.
ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA
