Palestina Serahkan Senjata ke Israel Jika Aneksasi Tepi Barat

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Israel berjalan selama bentrokan dengan Palestina di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki 10 Desember 2018. [REUTERS / Mohamad Torokman]

    Tentara Israel berjalan selama bentrokan dengan Palestina di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki 10 Desember 2018. [REUTERS / Mohamad Torokman]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, mengatakan pasukan keamanan PA akan menyerahkan semua senjatanya ke militer Israel (IDF) jika Israel bergerak maju dengan rencana aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan.

    Abbas mengatakan senjata akan dikirim pasukan keamanan PA ke Markas IDF di Yudea dan Samaria dekat Bet El, dan semua tanggung jawab untuk keamanan di wilayah tersebut akan diserahkan ke Israel, Kan 11 News melaporkan Sabtu malam, dikutip dari Jewish Press, 28 Juni 2020.

    Kan 11 juga melaporkan Mahmoud Abbas menolak panggilan telepon Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pompeo kabarnya menelepon Abbas setelah perwakilan CIA gagal meyakinkan para pejabat Palestina di Ramallah untuk membuka dialog dengan Gedung Putih tentang rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump.

    Laporan itu juga menyampaikan pesan Organisasi Pembebasan Palestina PLO kepada orang Eropa dan Amerika.

    "Segera setelah aneksasi diluncurkan, kami telah mengumpulkan daftar semua senjata dan amunisi di tangan pasukan keamanan PA. Kami akan membawa senjata dan amunisi dengan truk ke Bet El, menempatkannya di sana, dan membiarkan Israel bertanggung jawab atas keamanan di darat. PLO juga akan membubarkan Otoritas Palestina dan memberhentikan ratusan ribu pegawai pemerintah," bunyi pesan PLO.

    Ancaman itu ditanggapi dengan serius oleh pemerintah Israel, menurut laporan lembaga penyiaran publik, Kann.

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh saat menyampaikan pidato menyusul pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai rencana perdamaian Timur Tengah, di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel, 28 Januari 2020. [REUTERS / Raneen Sawafta]

    Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu juga mengisyaratkan akan membubarkan Otoritas Palestina jika terus maju dengan rencana aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan, menurut The Jerusalem Post.

    Sementara Jewish Press melaporkan IDF mencegah orang-orang Arab untuk berpartisipasi dalam demonstrasi menentang aneksasi di desa Bardala pada Sabtu malam, dan memblokir jalan-jalan yang menuju ke sana. 

    Juru bicara IDF mengatakan bahwa pos pemeriksaan ditempatkan sebagai bagian dari persiapan untuk mencegah kerusuhan selama demonstrasi di daerah Bardala dan Tubas.

    Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah telah memboikot pemerintahan Trump sejak presiden AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017, dan telah menolak rencana perdamaian Trump yang menetapkan sekitar 30 persen Tepi Barat untuk Israel dan sisanya untuk calon negara Palestina.

    Pada hari Jumat, Channel 12 melaporkan bahwa Israel telah menyampaikan pesan kepada Abbas bahwa mereka mengurangi rencana aneksasinya, yakni tidak akan mencaplok Lembah Yordan dan aneksasi akan dibatasi hanya pada dua atau tiga blok permukiman, mengutip seorang pejabat senior di Ramallah, dikutip dari Times of Israel.

    Pada Kamis Channel 12 melaporkan para kepala keamanan Israel terpecah belah tentang kemungkinan konsekuensi aneksasi, dengan para kepala militer IDF dan Mossad berselisih mengenai apakah langkah itu akan menimbulkan kekerasan signifikan Palestina atau tidak.

    Tekanan internasional meningkat setelah Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal proses aneksasi Tepi Barat dan mendesak Israel membatalkan niatnya.

    Tidak jelas apakah Israel akan melanjutkan pencaplokan pada 1 Juli, karena Amerika Serikat masih mempertimbangkan apakah akan memberi restu atau tidak. Tiga hari diskusi Gedung Putih mengenai aneksasi Tepi Barat minggu ini berakhir tanpa keputusan final.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Catatan Larangan Pemakaian Kantong Plastik di DKI Jakarta

    Pergub DKI Jakarta tentang larangan pemakaian kantong plastik berlaku 1 Juli 2020. Ada sejumlah sanksi denda dan pencabutan izin usaha bila melanggar.