Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Negara-negara yang Bantu Pers Selama Krisis Virus Corona

image-gnews
Ilustrasi koran. Bbc.co.uk
Ilustrasi koran. Bbc.co.uk
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wabah virus corona (Covid-19) telah menghantam semua sektor industri, termasuk industri media/pers, ketika para jurnalis terus melaporkan perkembangan terkini di garis depan.

Padahal pers memiliki peran penting mulai dari edukasi sampai melawan hoaks di kala pandemi. Secara global ada organisasi nirlaba dan perusahaan swasta seperti Facebook, Pulitzer Center, dan PEN America, di antara pihak yang turut membantu media massa yang terdampak krisis corona.

Namun, sejauh ini baru tiga negara yang secara khusus memberikan paket bantuan kepada pers nasional mereka.

Norwegia

Norwegia mengimbau warganya tidak ke luar negeri setelah virus corona menyebar. Sumber: the local Norway

Yang terbaru paket bantuan pemerintah Norwegia kepada media pada 12 Mei. Norwegian Union of Journalists (NJ) menyambut paket bantuan itu tetapi memperingatkan bahwa jumlah awal 300 juta NOK tidak akan cukup untuk menyelamatkan seluruh industri dan mempertahankan pluralitas media di negara ini.

Dikutip dari situs European Journalists, 20 Mei 2020, paket tersebut diperkirakan mencakup hingga 60 persen dari kerugian finansial yang diderita oleh industri media akibat pandemi. Ini dapat digunakan oleh organisasi media nasional yang memiliki penurunan omset setidaknya 20 persen dari 1 Maret hingga 15 Juni sebagai akibat dari wabah Covid-19. Media lokal dan regional juga akan menerima dukungan dalam paket jika mereka melaporkan kerugian ekonomi di atas 15 persen.

Jumlah maksimum yang dapat diberikan masing-masing media adalah NOK 15 juta (Rp 22,2 miliar) dan akan berkurang ketika media melakukan PHK atau jika didukung oleh paket darurat lainnya.

Presiden Persatuan Wartawan Norwegia (NJ), Hege Iren Frantzen, mengatakan serikat pekerja mengaku puas bahwa pemerintah memberikan paket darurat khusus kepada media. "Sebuah paket yang telah diminta oleh serikat pekerja untuk waktu yang lama," kata Frantzen.

Paket ini juga termasuk pengecualian PPN untuk media digital seperti jurnal profesional, majalah/laporan berkala dengan berita dan analisis. Pembebasan ini akan bersifat permanen sejak 1 Juli dan diperkirakan bernilai NOK 25 juta (Rp 37 miliar) per tahun.

Selama berminggu-minggu, serikat jurnalis dan organisasi media Norwegia meminta dukungan negara. Awalnya, mereka meminta total NOK 1,3 miliar (Rp 1,9 triliun) atau lebih dari empat kali jumlah yang diusulkan.

"Kami menyambut baik kenyataan bahwa pemerintah mulai mengambil tindakan dukungan untuk media. Kami menyerukan kepada pemerintah Norwegia untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi media, kemajemukannya dan pekerjaan jurnalisnya, dan berkonsultasi dengan NJ mengenai tindakan dukungan lebih lanjut untuk jurnalis," kata Sekretaris Jenderal International Federation of Journalists (IFJ) Anthony Bellanger.

Swedia

Sejumlah orang bersantai saat menikmati musim semi saat pandemi COVID-19 di taman Ralambshov , Stockholm, Swedia, 8 Mei 2020. Henrik Montgomery /TT News Agency/via REUTERS

Pada 8 Mei pemerintah Swedia menambah paket bantuan kepada media yang menderita kerugian keuangan karena Covid-19. International Federation of Journalists (IFJ) dan Serikat Jurnalis Swedia (Journalistförbundet) menyambut bantuan substansial pemerintah untuk sektor media.

Mengutip rilis dari situs International Federation of Journalists, sebelumnya pada 3 April, pemerintah Swedia mengumumkan bantuan media sebesar SEK 200 juta (Rp 306,5 miliar), jumlah yang diklaim Journalistförbundet tidak cukup menutup semua sektor media.

Setelah serangkaian tindakan serikat media Swedia, Menteri Kebudayaan Amanda Lind mengumumkan pada 8 Mei langkah-langkah lebih lanjut untuk mendukung industri media dan lembaga budaya yang didanai pemerintah.

Dengan rencana baru ini, pemerintah akan mendukung sektor media dengan dana tambahan SEK 500 juta (Rp 766,3 miliar).

"Paket dukungan ini tidak berarti bahayanya sudah berakhir. Tetapi kami berharap ini, bersama dengan langkah-langkah yang telah diluncurkan, akan membuat perusahaan media lebih mampu mengelola krisis. Harapannya adalah kita tidak perlu melihat PHK massal," kata Ulrika Hyllert, Presiden Journalistförbundet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa langkah-langkah baru akan mencakup lebih banyak outlet media daripada paket bantuan yang diumumkan pertama kali pada bulan April. Rincian proposal baru akan dirilis pada minggu-minggu berikutnya.

Bantuan yang disediakan sangat penting tidak hanya untuk kelangsungan media, tetapi juga untuk akses warga ke berita berkualitas. Bantuan ini sangat positif untuk demokrasi.

"Kami di Asosiasi Jurnalis telah bekerja sangat keras untuk meyakinkan para politisi tentang perlunya menyelamatkan industri dan mengamankan akses publik ke informasi sekarang dan dalam jangka panjang. Tampaknya pemerintah telah mendengarkan," kata Ulrika Hyllert, yang juga menyatakan bahwa skema dukungan tidak hanya akan melindungi media tetapi juga hak warga negara untuk mengakses informasi berkualitas.

Selandia Baru

Orang-orang membeli makanan siap saji di McDonald's saat Selandia Baru melonggarkan aturan lockdown di Auckland, Selandia Baru, 28 April 2020. Pembeli hanya diperbolehkan membawa pulang makanan dan tidak dapat makan di dalam restoran. REUTERS/Ruth McDowall

Selandia Baru mengucurkan NZ$ 50 juta (Rp 451,6 miliar) paket bantuan kepada perusahaan media yang mengalami penurunan pendapatan akibat wabah Covid-19.

Menteri Penyiaran Kris Faafoi mengatakan bantuan itu adalah tahap pertama dari rencana dua tahap untuk membantu media yang terpuruk karena lockdown yang berkepanjangan dan penurunan iklan.

"Paket dukungan kedua sedang dikembangkan dan akan diajukan untuk diskusi Anggaran Covid-19 pada bulan Mei," kata Faafoi pada 23 April, dikutip dari Stuff.co.nz.

Bukan hanya paket bantuan, televisi juga tidak perlu membayar biaya transmisi ke perusahaan negara Kordia untuk menyiarkan saluran televisi atau saluran radio FM selama enam bulan, atau membayar RNZ untuk biaya transmisi AM, di bawah tahap pertama dari rencana.

Penerima manfaat utama dari bantuan itu, yang akan menelan biaya sedikit di bawah NZ$ 22 juta (Rp 198,7 miliar), yang termasuk TVNZ, saluran televisi Three pemilik MediaWorks, pemilik TV Prime Sky Television dan Maori Television.

Media penyiaran juga akan mendapatkan sebagian besar manfaat dari keputusan untuk mengurangi kontribusi perusahaan media terhadap konten layar NZ On Air sebesar US$ 16,5 juta (Rp 149 miliar) pada tahun keuangan 2020-21.

Pemerintah akan memberikan NZ$ 11,1 juta (Rp 100 miliar) untuk bantuan khusus yang ditargetkan untuk perusahaan ketika dibutuhkan.

Pemilik New Zealand Herald, NZME dan Stuff, juga bisa menjadi penerima manfaat utama dari unsur paket itu, di mana lembaga pemerintah akan diberi lebih banyak anggaran untuk membeli lebih banyak oplah cetak dan iklan digital, atau setidaknya untuk memprioritaskan pembelian produk media.

Faafoi juga mengumumkan departemen pemerintah akan mendapatkan NZ$ 1,3 juta (Rp 11,7 miliar) untuk berlangganan ke layanan berita, yang dapat memberikan pendapatan situs berlangganan yang dioperasikan oleh NZME dan beberapa publikasi khusus seperti National Business Review.

NZME tidak dapat segera memperkirakan berapa banyak paket yang menurutnya bernilai bagi perusahaannya, tetapi kepala eksekutif Michael Boggs mengatakan akan membantu mendukung dan mempertahankan jurnalisme serta penyiaran di Selandia Baru.

Bukan hanya dari pemerintah, Global Forum for Media Development (GFMD) juga mencatat dukungan finansial dari berbagai organisasi nirlaba dan perusahaan swasta untuk membantu media selama krisis virus corona, di antaranya Facebook yang menyumbang US$ 100 juta (Rp 1,4 triliun), European Journalism Centre yang menyumbang US$ 3 juta (Rp 44 miliar) untuk pers lokal, sampai bantuan dari Pulitzer Center, PEN America, dan organisasi lainnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

2 hari lalu

Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun terhadap Kuncoro Wibowo, terdakwa korupsi bansos Covid-19.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

2 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

2 hari lalu

Rizieq Shihab menunjukkan surat bebasnya setelah dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Dokumentasi Ditjen PAS Kementrian Hukum dan HAM
Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

Eks pimpinan FPI Rizieq Shihab resmi bebas murni mulai hari ini, Senin, 10 Juni 2024, sejak bebas bersyarat pada 20 Juli 2022 lalu. Apa kasusnya?


Disebut Media Malaysia Tak Profesional, Putri Ariani Merasa Difitnah

11 hari lalu

Putri Ariani. Foto: Creathink
Disebut Media Malaysia Tak Profesional, Putri Ariani Merasa Difitnah

Putri Ariani akhirnya menanggapi tudingan media Malaysia yang menudingnya tidak profesional karena menolak menemui wartawan.


Jurnalis Tentang Aturan Prancis yang Melarang Hijab di Foto Kartu Pers

11 hari lalu

Seorang wanita berhijab berjalan di alun-alun Trocadero dekat Menara Eiffel di Paris, Prancis, 2 Mei 2021. (File foto: Reuters)
Jurnalis Tentang Aturan Prancis yang Melarang Hijab di Foto Kartu Pers

Seorang jurnalis Maroko yang berhijab mengajukan banding atas aturan larangan jilbab dalam foto yang tertera di kartu pers Prancis


Kasus Covid-19 di Singapura Naik 90 Persen, Warga Ditawarkan Vaksinasi Gratis

14 hari lalu

Penumpang pesawat maskapai penerbangan Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ938 dari Singapura tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu 16 Februari 2022. Bandara Bali kembali melayani penerbangan reguler perdana rute Singapura-Bali-Singapura oleh maskapai Singapore Airlines, usai dibukanya kembali pintu masuk internasional di bandara tersebut setelah sempat ditutup akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Kasus Covid-19 di Singapura Naik 90 Persen, Warga Ditawarkan Vaksinasi Gratis

Kasus Covid-19 di Singapura melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah menggenjot vaksinasi ke warganya.


COVID-19 Masih Ada, Kemenkes Minta Tingkatkan Prokes dan PHBS

16 hari lalu

Ilustrasi vaksinasi Covid-19. TEMPO/Subekti
COVID-19 Masih Ada, Kemenkes Minta Tingkatkan Prokes dan PHBS

Masyarakat kembali diminta menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dalam merespons potensi peningkatan kasus COVID-19.


Kasus Varian KP Covid-19 Meningkat di Singapura, Epidemiolog Sarankan Ini ke Warga Indonesia

16 hari lalu

ilustrasi - Dokter memegang botol ampul kaca mengandung sel molekul virus corona Covid-19 asal Inggris yang telah mengalami mutasi RNA menjadi varian baru. (ANTARA/Shutterstock/pri.)
Kasus Varian KP Covid-19 Meningkat di Singapura, Epidemiolog Sarankan Ini ke Warga Indonesia

Varian KP.1 dan KP.2 belum terdeteksi di Indonesia, namun masyarakat diimbau agar tidak lengah dan tetap menjaga imun.


Anggota Komisi I DPR Sebut Ada Pihak yang Ingin Pers Dikontrol seperti Zaman Orba

16 hari lalu

Jurnalis melakukan unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, 21 Mei 2024. Jurnalis dari perwakilan organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Medan dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Medan tersebut menolak rancangan undang-undang (RUU) no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA/Yudi Manar
Anggota Komisi I DPR Sebut Ada Pihak yang Ingin Pers Dikontrol seperti Zaman Orba

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers yang dilakukan hari ini. Salah satunya minta pembatalan seluruh pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran.


Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial

16 hari lalu

Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial

Pemerintah akan membentuk dewan media sosial sebagai mediator sengketa di ruang digital. Patut dicurigai untuk membungkam kebebasan berpendapat...