TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa sudah bisa memulai negosiasi keanggotaan Albania dan Macedonia Utara yang ingin menjadi anggota organisasi terbesar di Benua Biru itu. Ke-27 negara anggota Uni Eropa melihat keanggotaan dua negara itu kemungkinan bisa di finalisasi pada pekan ini.
Jika keanggotaan Albania dan Macedonia Utara disetujui seperti yang diharapkan, maka persetujuan itu mengakhiri keterlambatan selama dua tahun proses keanggotaan ini dan menjadi momentum baru bagi enam negara Balkan yang berusaha bergabung ke Uni Eropa. Enam negara Balkan itu adalah Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, Bosnia dan Macedonia Utara.
Dikutip dari reuters.com, Macedonia Utara dan Albania telah meletakkan harapan mereka sejak tahun lalu ketika Prancis dan Belanda menyuarakan skeptisme pada latar belakang demokrasi kedua negara itu dan upayanya dalam memerangi korupsi sehingga menimbulkan kekhawatiran jika mengizinkan Albania dan Macedonia Utara menjadi anggota baru Uni Eropa, khususnya ketika Inggris memilih meninggalkan organisasi terbesar kedua di Benua Eropa itu.
Akan tetapi pada bulan lalu, Paris dan Den Haag bersikap melunak dan bersedia dilakukannya sejumlah perundingan, dimana proses ini terjadi di tengah krisis virus corona. Brussels pun bersemangat merangkul negara-negara Balkan ke Uni Eropa.
“Saya tidak melihat apa yang sedang terjadi (virus corona) akan mengubah keputusan negara-negara anggota Uni Eropa,” kata Kepala Kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, Jumat, 20 Maret 2020.
Borrell mengatakan pihaknya sudah bertelepon dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic untuk meyakinkannya bahwa Uni Eropa memberikan dukungan. Keyakinan itu diberikan setelah Vucic memuji Cina yang memberikan bantuan pada Serbia memerangi penyebaran virus corona dan mempertanyakan solidaritas negara-negara Eropa.
Dalam sebuah video telekonferensi antar Menteri Luar Negeri Uni Eropa Senin kemarin, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mendesak negara-negara Eropa untuk memperlihatkan dukungannya pada negara Balkan. Sebelum akhir pekan ini, Yunani masih belum memperlihatkan dukungan, namun sumber diplomatik mengatakan Athena memberikan persetujuannya setelah rancangan terakhir memuat dengan tegas perlindungan pada Yunani dan warga negara minoritas lainnya yang ada di Albania.
