TEMPO.CO, Jakarta - Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan mewawancarai semua anggota parlemen Malaysia satu per satu untuk memastikan siapa yang memerintahkan mayoritas Dewan Rakyat untuk menjadi perdana menteri berikutnya setelah pengunduran diri Mahathir Mohamad.
Yang di-Pertuan Agong akan bertemu dengan 222 anggota Dewan Rakyat selama dua hari ke depan sebelum perdana menteri berikutnya diputuskan. Ini akan menjadi pertama kalinya langkah semacam ini dilakukan di tingkat federal.
Pengawas Keuangan dan Rumah Tangga Keluarga Kerajaan, Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin, mengatakan hari ini 90 anggota parlemen telah dipanggil ke istana mulai pukul 2.30 sore, sementara sisanya akan dilakukan besok.
"Proses wawancara akan dilakukan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, keagungannya sendiri, dan akan didampingi oleh Sekretaris Utama Datuk Seri Zuki Mohd Ali," katanya dikutip dari Malay Mail, 25 Februari 2020.
Ahmad Fadil mengatakan proses akan dilakukan berdasarkan Pasal 43 (2) Konstitusi Federal, yang menangani pembentukan Kabinet.
Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. REUTERS
Ahmad Fadil mengatakan bahwa semua anggota parlemen akan mendapatkan dua atau tiga menit audiensi dengan Raja Malaysia dan seluruh proses wawancara hari ini diharapkan selesai pada jam 7 malam.
Ketika ditanya apa yang memicu perlunya proses wawancara tersebut, Ahmad Fadil mengatakan Istana perlu memastikan bahwa proses dilakukan secara transparan seperti sesuai dengan konstitusi dan undang-undang negara serta untuk menghentikan spekulasi liar.
"Ini dilakukan secara transparan sehingga media tidak berspekulasi tentang apa yang terjadi. Tidak diketahui berapa lama proses ini akan berlangsung, tetapi kami akan terus berkomunikasi (dengan media) dari waktu ke waktu," katanya.
"Kami sangat prihatin. Sabar. Biarkan saya melakukan tugas saya. Saya berharap menemukan solusi terbaik untuk negara ini," kata Yang di-Pertuan Agong mengatakan pada pukul 1 siang waktu Malaysia, dikutip Free Malaysia Today.
Malaysia berada dalam kekacauan politik dengan jatuhnya pemerintahan Pakatan Harapan kemarin setelah anggota parlemen Langkawi Tun Dr Mahathir Mohamad mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan mengundurkan diri dari jabatan ketua partai partai PPBM atau Bersatu.
Raja Malaysia menerima pengunduran diri Dr Mahathir dan mengangkatnya sebagai perdana menteri sementara. Mengikuti keputusan raja, Mahathir melanjutkan untuk membubarkan Kabinetnya.
Mahathir Mohamad. REUTERS
Sekretaris Jenderal UMNO Tan Sri Annuar Musa mengkonfirmasi hari ini bahwa partainya telah membentuk koalisi dengan beberapa orang lain dan memiliki jumlah yang cukup untuk membentuk pemerintahan.
Pada Senin Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa UMNO menarik diri dari Pakatan Harapan (PH), meninggalkan koalisi dengan 92 dari 222 kursi di Dewan Rakyat. Ini membuat PH memiliki kursi mayorotas kurang dari 112 jumlah yang diperlukan untuk melanjutkan pemerintahan.
PKR juga memecat wakil presiden mereka Datuk Seri Azmin Ali dan wakil presiden Zuraida Kamaruddin atas peran mereka dalam mengatur pertemuan dengan UMNO dan anggota parlemen PAS pada hari Minggu.
Azmin kemudian mengumumkan bahwa ia dan 10 anggota parlemen PKR lainnya telah keluar dari partai untuk membentuk "blok independen" baru di Parlemen. Azmin bersama 10 anggota parlemen mengatakan mereka mengambil langkah pro-aktif karena tidak setuju Mahathir digulingkan di tengah masa jabatan.
Pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng mengecam para anggota parlemen yang membelot, menuduh mereka merusak demokrasi untuk mengejar ambisi politik mereka sendiri tetapi menyuarakan dukungan mereka kepada Mahathir untuk tetap sebagai perdana menteri.
