TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat menolak masuk Panglima militer Sri lanka, Letnan Jenderal Shavendra Silva karena keterlibatannya dalam pelanggaran HAM yang menewaskan sekitar 40 ribu orang etnis Tamil dalam perang saudara tahun 2009.
Silva, tahun lalu ditunjuk sebagai panglima militer tahun lalu. Pengangkatannya sebagai orang nomor satu di lembaga militer Sri Lanka menuai kritik dari masyarakat internasional.
"Tuduhan pelanggaran HAM berat terhadap Shavendra Silva yang didokumentasikan PBB dan organisasi lainnya adalah serius dan kredibel," kata Mike Pompeo, menteri luar negeri AS dalam pernyataannya sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Sabtu, 15 Februari 2020.
Pemerintah Sri Lanka menyatakan sangat keberatan dengan larangan masuk Silva ke AS dan meminta AS mempertimbangkannya kembali.
Sri Lanka beranggapan tidak ada hal penting atau bukti kuat pelanggaran HAM yang dilakukan Silva.
"Sangat mengecewakan bahwa pemerintah asing harus mempertanyakan hak pereogratif presiden terpilih yang secara demokratis untuk memanggil orang-orang dengan keahlian untuk memegang posisi kunci pada masalah yang terkait dengan keamanan nasional," ujar pemerintah Sri Lanka dalam pernyataannya.
Silva sebagai komandan divisi militer utama di bulan-bulan terakhir militer melakukan serangan besar-besaran terhadap pemberontak Macan Tamil pada 2009.
Lembaga HAM mengatakan, sekitar 40 ribu Tamil tewas dalam kekejaman massal karena pasukan pemerintah merampas sebagian besar wilayah utara Sri Lanka yang ditempati sebagai besar etnis Tamil. Laporan PBB mengatakan Silva memainkan peran utama dalam merancang kejahatan perang itu.
![Dalam foto yang dirilis 25 Agustus 2016, menunjukan perusahaan Grup NSO Israel yang memiliki kantor sampai beberapa bulan yang lalu di Herzliya, Israel. Kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengatakan bahwa seorang anggota stafnya ditargetkan oleh spyware buatan Israel dari NSO Group.[AP Photo / Daniella Cheslow]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/01/id_723155/723155_720.jpg)
