Sekolah Cina dan Tamil Malaysia Tolak Pelajaran Kaligrafi Khat

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa-siswa di Malaysia belajar kaligrafi. [FREEMALAYSIATODAY\]

    Siswa-siswa di Malaysia belajar kaligrafi. [FREEMALAYSIATODAY\]

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi sekolah Cina dan Tamil mendesak pemerintah Malaysia untuk tidak mewajibkan mata pelajaran kaligrafi khat kepada para siswa di sekolah.

    Dalam pernyataan bersama 12 asosiasi sekolah Cina dan Tamil, pada hari Senin, 5 Agustus 2019 disebutkan, kaligrafi khat tidak akan membantu para pelajar meningkatkan keterampilan bahasa Melayu.

    "Kami tidak merusak status bahasa Melayu atau aksara jawi, tidak menolak multikulturisme, meskipun kami tidak setuju dengan dimasukkannya kaligrafi khat dalam silabus sekolah," ujar pernyataan bersama itu, seperti dikutip dari Channel News Asia, 5 Agustus 2019.

    Asosiasi sekolah menegaskan, mereka mendukung promosi nilai-nilai multikultur di sekolah-sekolah lokal, namun langkah seperti itu tidak boleh mengubah karakteristik khusus sekolah.

    Kementerian Pendidikan Malaysia pada Jumat lalu menyatakan, kaligrafi khat akan diberlakukan di sekolah Cina dan Tamil sebagai mata pelajaran wajib.

    Munculnya kontroversi membuat Menteri Pendidikan Maszlee Malik memberikan penjelasan pada hari Minggu lalu, 4 Agustus bahwa pelajar tidak akan ada ujian tentang keterampilan mereka membuat kaligrafi khat.

    Mata pelajaran kaligrafi khat hanya upaya memperkenalkan tentang kaligrafi khat kepada generasi muda sehingga memahami dasar dari kaligrafi.

    "Mengenalkan khat penting sebagai bagian dari warisan Bahasa Melayu, sejajar dengan posisinya sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu," ujar Malik.

    Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mendukung kaligrafi khat diajarkan di sekolah-sekolah mengatakan, orang-orang yang menolak mata pelajaran ini hanya segmen kecil dari masyarakat.

    Mahathir mengatakan  pemerintah Malaysia tidak pernah melarang etnis atau ras lain menggunakan skrip tertulis dari bahasa mereka masing-masing. Hal ini membuat Malaysia istimewa.

    "Skrip tulisan Cina tidak diizinkan digunakan di negara-negara lain seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand," ujar Mahathir.

    Menanggapi penolakan dari asosiasi sekolah Cina dan Tamil, Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Wan Ismail mengatakan, dirinya akan bertemu Mahathir untuk membahasnya.

    "Khat itu bentuk seni, tidak ada kaitan dengan agama. Itu sebabnya mengapa kami harus melanjutkan pembahasan," ujarnya.

    Free Malaysia Today dalam laporannya, 6 Agustus 2019 mengutip pernyataan seniman terkemuka Jerman, Johann Wofgang von Goethe: Mereka yang tidak mengetahui bahasa asing maka dia tidak tahu apa-apa tentang miliknya.

    Namun Media ini mempertanyakan keanehan mata pelajaran kaligrafi khat harus diajarkan dan diperkenalkan dalam silabus bahasa Melayu untuk sekolah dasar dan bukan sebagai komponen di silabus seni.

    Lagipula, khat lebih pada nilai estetika sehingga tidak semua siswa berbakat untuk kerja artistik ini.

    Khat atau kaligrafi Islam adalah praktek artistik tulisan tangan dan kaligrafinya berakar dari huruf di negara-negara yang memiliki warisan budaya Islam.

    Anggota majelis negara bagian untuk Perai dan wakil kepala menteri II untuk Penang, P Ramasamy menulis pendapatnya di Malaysia Kini, dengan mempertanyakan mengapa khat tidak diberikan sebagai pilihan sukarela sebagai aktivitas ekstrakurikuler siswa di sekolah ketimbang sebagai mata pelajaran wajib.

    Lagipula, ujarnya, apa kebutuhan mendesak dengan keharusan mempelajari khat kaligrafi? Apakah ini tekanan dari sayap kanan Malaysia?

    Muncul dugaan di kalangan non-Melayu bahwa keharusan belajar kaligrafi khat seperti menguji sesuatu sebelum muncul budaya lebih ekstrim atau memperkenalkan elemen agama dalam kurikulum sekolah.

    Menteri Pendidikan Malik diminta dengan jujur dan bertanggung jawab untuk menyakinkan warga Malaysia bahwa pelajaran kaligrafi khat tidak ada kaitannya dengan mendorong nilai-nilai Islam.

    Menurutnya, pemerintah yang baik dan bertanggung jawab tidak akan meneruskan proposal mata pelajaran kaligrafi khat. Namun, setidaknya menghentikannya untuk sementara waktu untuk melakukan kajian dan konsultasi mendalam dengan pemangku kepentingan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.