Gedung Putih Larang Buku John Bolton yang Ungkap Skandal Trump

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendengarkan ketika Presiden AS Donald Trump mengadakan rapat kabinet di Gedung Putih di Washington, AS, 9 April 2018. [REUTERS / Kevin Lamarque]

    Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendengarkan ketika Presiden AS Donald Trump mengadakan rapat kabinet di Gedung Putih di Washington, AS, 9 April 2018. [REUTERS / Kevin Lamarque]

    TEMPO.CO, Jakarta - Gedung Putih mengancam menggugat mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton jika dia tetap menerbitkan buku yang mengungkap keterlibatan Donald Trump dalam skandal Ukraina.

    Naskah buku berjudul "The Room Where It Happened: A White House Memoir", mengejutkan banyak pihak ketika New York Times pada laporan 26 Jauari membocorkan isi buku di saat sidang pemakzulan berlangsung. Buku tersebut mengklaim bagaimana Trump memerintahkan pejabatnya untuk menunda bantuan militer ke Ukraina sebagai pengungkit agar Ukraina bersedia menginvestigasi lawan politik Trump, Joe Biden dan putranya.

    Dalam sebuah surat kepada pengacara Bolton, seorang pejabat tinggi di Dewan Keamanan Nasional menulis manuskrip buku Bolton yang tidak diterbitkan nampaknya berisi sejumlah besar informasi rahasia dan tidak dapat dipublikasikan secara tertulis, menurut sumber seperti dilaporkan CNN, 30 Januari 2020.

    Surat itu, yang bertanggal 23 Januari, mengatakan beberapa informasi itu diklasifikasikan pada tingkat "sangat rahasia", yang berarti "secara wajar dapat diperkirakan akan menyebabkan kerugian besar bagi keamanan nasional."

    "Naskah itu tidak boleh diterbitkan atau diungkapkan tanpa penghapusan informasi rahasia ini," tulis surat itu.

    Presiden Donald Trump, kanan, melakukan pertemuan disela-sela sidang umum PBB dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: REUTERS/Jonathan Ernst

    Gedung Putih tidak berkomentar. Baik Bolton maupun juru bicara penerbit, Simon & Schuster, juga tidak menanggapi permintaan komentar.

    Pada Rabu, pengacara Bolton Charles Cooper merilis surat tindak lanjut yang dia kirim ke Dewan Keamanan Nasional tentang naskah itu.

    "Seperti yang Anda ketahui, Manajer Dewan dalam persidangan pemakzulan Senat telah memperjelas niat mereka untuk mencari kesaksian Duta Besar Bolton di persidangan, dan meskipun belum ada yang tahu apakah Senat akan memanggilnya untuk bersaksi, dia sedang mempersiapkan kemungkinan itu," tulis Cooper dalam email Jumat kepada pejabat di Dewan Keamanan Nasional.

    Dikutip dari Reuters, Surat yang ditandatangani oleh Ellen Knight, direktur senior untuk catatan, akses, dan manajemen keamanan informasi, mengatakan naskah buku John Bolton masih dipelajari.

    "Naskah masih dalam peninjauan agar kami melakukan yang terbaik untuk membantu klien Anda dengan mengidentifikasi informasi rahasia dalam naskah," katanya. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja dengan Anda untuk memastikan kemampuan klien Anda untuk menceritakan kisahnya dengan cara yang melindungi keamanan nasional AS."

    New York Times melaporkan pada hari Minggu bahwa Trump mengatakan kepada Bolton pada bulan Agustus ia ingin terus membekukan US$ 391 juta atau Rp 5,33 miliar bantuan keamanan ke Ukraina sampai para pejabat di sana membantu dengan penyelidikan ke Demokrat, termasuk mantan Wakil Presiden Joe Biden, seorang calon presiden dari Partai Demokrat, dan putranya, Hunter.

    Pengungkapan itu telah mendorong Demokrat untuk memanggil John Bolton sebagai saksi dalam sidang pemakzulan, di mana Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaannya atas urusannya dengan Ukraina dan menghalangi Kongres.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.