Gedung Putih Larang Buku John Bolton yang Ungkap Skandal Trump

Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendengarkan ketika Presiden AS Donald Trump mengadakan rapat kabinet di Gedung Putih di Washington, AS, 9 April 2018. [REUTERS / Kevin Lamarque]

TEMPO.CO, Jakarta - Gedung Putih mengancam menggugat mantan penasihat keamanan nasional AS John Bolton jika dia tetap menerbitkan buku yang mengungkap keterlibatan Donald Trump dalam skandal Ukraina.

Naskah buku berjudul "The Room Where It Happened: A White House Memoir", mengejutkan banyak pihak ketika New York Times pada laporan 26 Jauari membocorkan isi buku di saat sidang pemakzulan berlangsung. Buku tersebut mengklaim bagaimana Trump memerintahkan pejabatnya untuk menunda bantuan militer ke Ukraina sebagai pengungkit agar Ukraina bersedia menginvestigasi lawan politik Trump, Joe Biden dan putranya.

Dalam sebuah surat kepada pengacara Bolton, seorang pejabat tinggi di Dewan Keamanan Nasional menulis manuskrip buku Bolton yang tidak diterbitkan nampaknya berisi sejumlah besar informasi rahasia dan tidak dapat dipublikasikan secara tertulis, menurut sumber seperti dilaporkan CNN, 30 Januari 2020.

Surat itu, yang bertanggal 23 Januari, mengatakan beberapa informasi itu diklasifikasikan pada tingkat "sangat rahasia", yang berarti "secara wajar dapat diperkirakan akan menyebabkan kerugian besar bagi keamanan nasional."

"Naskah itu tidak boleh diterbitkan atau diungkapkan tanpa penghapusan informasi rahasia ini," tulis surat itu.

Presiden Donald Trump, kanan, melakukan pertemuan disela-sela sidang umum PBB dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: REUTERS/Jonathan Ernst

Gedung Putih tidak berkomentar. Baik Bolton maupun juru bicara penerbit, Simon & Schuster, juga tidak menanggapi permintaan komentar.

Pada Rabu, pengacara Bolton Charles Cooper merilis surat tindak lanjut yang dia kirim ke Dewan Keamanan Nasional tentang naskah itu.

"Seperti yang Anda ketahui, Manajer Dewan dalam persidangan pemakzulan Senat telah memperjelas niat mereka untuk mencari kesaksian Duta Besar Bolton di persidangan, dan meskipun belum ada yang tahu apakah Senat akan memanggilnya untuk bersaksi, dia sedang mempersiapkan kemungkinan itu," tulis Cooper dalam email Jumat kepada pejabat di Dewan Keamanan Nasional.

Dikutip dari Reuters, Surat yang ditandatangani oleh Ellen Knight, direktur senior untuk catatan, akses, dan manajemen keamanan informasi, mengatakan naskah buku John Bolton masih dipelajari.

"Naskah masih dalam peninjauan agar kami melakukan yang terbaik untuk membantu klien Anda dengan mengidentifikasi informasi rahasia dalam naskah," katanya. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja dengan Anda untuk memastikan kemampuan klien Anda untuk menceritakan kisahnya dengan cara yang melindungi keamanan nasional AS."

New York Times melaporkan pada hari Minggu bahwa Trump mengatakan kepada Bolton pada bulan Agustus ia ingin terus membekukan US$ 391 juta atau Rp 5,33 miliar bantuan keamanan ke Ukraina sampai para pejabat di sana membantu dengan penyelidikan ke Demokrat, termasuk mantan Wakil Presiden Joe Biden, seorang calon presiden dari Partai Demokrat, dan putranya, Hunter.

Pengungkapan itu telah mendorong Demokrat untuk memanggil John Bolton sebagai saksi dalam sidang pemakzulan, di mana Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaannya atas urusannya dengan Ukraina dan menghalangi Kongres.






Rusia Tuding Nord Stream Bocor Akibat Terorisme Negara

1 jam lalu

Rusia Tuding Nord Stream Bocor Akibat Terorisme Negara

Pejabat Uni Eropa mengatakan bocornya pipa Nord Stream akan mengubah sifat perang Rusia Ukraina.


Sah, Putin Terbitkan Dekrit Dua Wilayah Ukraina Resmi Gabung Rusia

3 jam lalu

Sah, Putin Terbitkan Dekrit Dua Wilayah Ukraina Resmi Gabung Rusia

Putin menerbitkan dekrit dua wilayah Ukraina resmi bergabung dengan Rusia setelah referendum di 4 wilayah.


Pertemuan Menteri Pertanian G20, FAO: Harga Makanan dan Pupuk Naik Jadi Pendorong Krisis Pangan

3 jam lalu

Pertemuan Menteri Pertanian G20, FAO: Harga Makanan dan Pupuk Naik Jadi Pendorong Krisis Pangan

Pada Pertemuan Menteri Pertanian G20, Dirjen FAO memperingatkan implikasi berbahaya krisis pangan dari melonjaknya harga makanan dan pupuk.


Rusia Aneksasi Wilayah Ukraina, Putin Pimpin Upacara Pengesahan Hari Ini

6 jam lalu

Rusia Aneksasi Wilayah Ukraina, Putin Pimpin Upacara Pengesahan Hari Ini

Putin akan memimpin upacara di Kremlin untuk mendeklarasikan empat wilayah Ukraina sebagai bagian dari Rusia.


Putin Diprediksi Segera Umumkan Aneksasi Empat Wilayah Ukraina

1 hari lalu

Putin Diprediksi Segera Umumkan Aneksasi Empat Wilayah Ukraina

Putin diperkirakan segera mengumumkan pencaplokan 4 wilayah Ukraina. Poster bertuliskan Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson terbentang di Rusia.


Apple Hapus Facebook-nya Rusia dari App Store, Pasang Kembali Smart Voting?

1 hari lalu

Apple Hapus Facebook-nya Rusia dari App Store, Pasang Kembali Smart Voting?

Apple melanjutkan kebijakannya atas Rusia pascaperang yang terjadi di Ukraina.


Meta Ungkap Ganggu Operasi Terbesar dari Rusia sejak Perang Ukraina

1 hari lalu

Meta Ungkap Ganggu Operasi Terbesar dari Rusia sejak Perang Ukraina

Meta melaporkan lebih dari 60 situs web yang meniru organisasi berita Eropa, diperkuat oleh jaringan akun media sosial yang juga palsu.


Putin Perintahkan Petani Ikut Wajib Militer ke Ukraina

1 hari lalu

Putin Perintahkan Petani Ikut Wajib Militer ke Ukraina

Perintah Putin agar petani mengikuti wajib militer ini meningkatkan risiko untuk panen Rusia pada 2023.


Tunduk pada Tekanan AS, Turki Putuskan Hubungan dengan Bank Rusia

1 hari lalu

Tunduk pada Tekanan AS, Turki Putuskan Hubungan dengan Bank Rusia

Tiga bank Turki yang masih memproses pembayaran dengan bank Rusia, dikonfirmasi menarik diri di bawah tekanan dari Amerika Serikat


Zelensky Sebut Referendum Rusia di Ukraina Lelucon

1 hari lalu

Zelensky Sebut Referendum Rusia di Ukraina Lelucon

Presiden Volodymyr Zelensky mengecam pemungutan suara sejumlah wilayah Ukraina yang diduduki Moskow untuk bergabung dengan Rusia.