Menhan Amerika Kritik Partai Komunis Cina Soal Etnis Uighur

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kamera keamanan dipasang di pintu masuk Masjid Id Kah selama perjalanan yang diorganisir pemerintah di Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Cina, 4 Januari 2019. [REUTERS / Ben Blanchard]

    Kamera keamanan dipasang di pintu masuk Masjid Id Kah selama perjalanan yang diorganisir pemerintah di Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, Cina, 4 Januari 2019. [REUTERS / Ben Blanchard]

    TEMPO.COWashington – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, mengatakan Partai Komunis Cina telah menciptakan sebuah negara pengawasan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menekan minoritas Muslim seperti etnis Uighur dan demonstrasi pro-Demokrasi.

    Pemerintah Cina selama ini mendapat kritik dari berbagai kalangan aktivis, cendekiawan, pemerintah asing dan pakar HAM PBB atas tindakannya melakukan penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap warga minoritas muslim etnis Uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya di Provinsi Xinjiang.

    “Faktanya, partai telah membangun sebuah negara pengawasan abad 21 menggunakan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menyensor dan melanggar HAM,” kata Esper seperti dilansir Reuters pada Jumat, 24 Januari 2020. “George Orwell bakal bangga.”

    Orwell menerbitkan sebuah novel berjudul 1984, yang menggambarkan Saudara Besar atau Big Brother yang merupakan pemerntah melakukan aksi mata-mata besar-besaran terhadap warganya.

    Pemerintah lalu memaksa warganya untuk berpikir ulang atau secara serempat menerima kebenaran versi yang bertolak belakang dengan kebenaran yang sesungguhnya.

    Selama ini, pemerintah Cina telah meningkatkan pengawasan pribadi menggunakan teknologi canggih kamera pengenal wajah di Provinsi Xinjiang selama beberapa tahun terakhir.
    Ini dilakukan dengan membuat sistem pemantauan video massal dan penggunaan teknologi pemantauan ponsel layar sentuh smartphone.

    Pemerintah Cina mengatakan Xinjiang merupakan urusan internalnya. Beijing berdalih itu bukan urusan agama atau etnis tapi soal mencegah terorisme dan separatisme.

    Selain Xinjiang yang menjadi sorotan dunia internasional, Hong Kong juga menghiasi pemberitaan media karena gejolak politik selama tujuh bulan terakhir. Seperti dilansir Aljazeera, masyarakat Hong Kong menolak pengesahan RUU Ekstradisi, yang membuat mereka bisa diadili di Cina. Demonstrasi berlangsung besar-besaran dan kerap berakhir dengan bentrokan antara warga dan polisi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.