TEMPO.CO, Islamabad – Mantan Jenderal Pervez Musharraf, yang juga bekas Presiden Pakistan, mengatakan putusan pengadilan Pakistan untuk menghukumnya dengan delik pengkhianatan sebagai balas dendam pribadi.
Lewat video yang disebarkan pada Rabu, Musharraf mengatakan tuduhan terhadapnya bermotif politik.
“Belum pernah terjadi sebelumnya, terdakwa dan pengacaranya tidak diizinkan hadir di persidangan untuk membela diri,” kata Musharraf seperti dilansir Reuters pada Kamis, 19 Desember 2019.
Musharraf diadili secara absentia oleh pengadilan di Pakistan. Dia mengeluarkan rekaman video yang menunjukkan dirinya sedang di rawat di sebuah rumah sakit di Dubai.
Musharraf pergi ke Dubai dan menjalani perawatan medis setelah larangan berpergian dicabut pada 2016. Dia menolak muncul di pengadilan meskipun mendapat panggilan pengadilan berulang kali.
Pengadilan anti-terorisme Pakistan menjatuhkan hukuman mati terhadap Musharraf pada Selasa kemarin setelah menyatakannya bersalah dalam kasus pengkhianatan tingkat tinggi. Dia juga divonis bersalah melakukan tindakan subversi terhadap Konstitusi pada 2007.
Musharraf, 76 tahun, naik menjadi Presiden Pakistan dengan melakukan kudeta pada 1999.
Putusan pengadilan Pakistan ini mengejutkan kelompok militer, yang telah berkuasa di negara itu selama puluhan tahun.
Militer mengatakan putusan pengadilan mengabaikan proses legal. Militer juga membela Musharraf yang disebut patriotisme. Putusan pengadilan disebut menimbulkan rasa sakit dan kehancuran di militer.
Putusan pengadilan ini berdasarkan tindakan Musharraf pada November 2007, yang membekukan Konstitusi dan menerapkan hukum darurat. Tindakannya itu menimbulkan kontroversi dan memancing protes publik. Dia mundur dari posisi sebagai Presiden pada 2008 untuk menghindari ancaman pemakzulan oleh parlemen Pakistan.
Pengadilan terhadap Musharraf dimulai saat Nawaz Sharif terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Pakistan pada 2013.
Sharif merupakan Presiden yang pernah mengangkat Musharraf sebagai panglima, yang malah melakukan kudeta militer setahun kemudian pada 1999.
Nawaz Sharif mendukung dimulainya proses pengadilan terhadap Musharraf pada 2014 dengan dakwaan melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.
“Kasus ini muncul karena alasan balas dendam pribadi oleh sejumlah orang terhadap saya,” kata Musharraf.
Vonis bersalah terhadap Musharraf dalam kasus pengkhianatan tingkat tinggi terjadi setelah proses pengadilan berlangsung cukup lama. CNN melansir enam tahun setelah kasus ini mulai diproses, Pengadilan Khusus di Islamabad akhirnya mengeluarkan vonis bersalah dan menyatakan Musharraf terkena hukuman mati.
Tiga hakim di pengadilan khusus ini menyatakan Pervez Musharraf melanggar pasal 6 Konstitusi.
