TEMPO.CO, Jakarta - DPR AS menyetujui resolusi yang diajukan Demokrat untuk meresmikan prosedur penyelidikan pemakzulan Trump pada Kamis. Langkah ini menandai tahap lanjutan dalam penyelidikan pemakzulan.
Menurut laporan CNN, 1 November 2019, hasil pemungutan suara adalah 232 berbanding 196 dan merupakan yang pertama kali majelis penuh DPR mengambil suara terkait penyelidikan.
Resolusi tersebut memberikan rincian prosedural untuk bagaimana DPR akan memindahkan penyelidikan pemakzulan ke fase berikutnya ketika mereka menyelidiki aduan whistleblower, yang menyatakan bahwa Presiden Trump berusaha menekan Ukraina untuk ikut campur dalam pemilihan presiden 2020. Trump ingin Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, agar menyelidiki keluarga dari saingan politik potensial, mantan Wakil Presiden Joe Biden.
Ketua DPR biasanya tidak memimpin, tetapi untuk pemungutan suara bersejarah ini, Ketua DPR Nancy Pelosi melakukannya Kamis pagi. Pelosi juga memberikan suara untuk resolusi tersebut, yang biasanya hanya disediakan untuk menarik perhatian khusus pada suatu masalah.
"Hari ini kami melangkah lebih jauh dalam penyelidikan kami dengan mengajukan prosedur kami, yang sangat transparan dan terbuka, dan terus terang lebih transparan dan lebih terbuka memberikan lebih banyak hak istimewa kepada Presiden," kata Pelosi.
Foto Ketua DPR Nancy Pelosi saat pertemuan perwakilan Kongres dengan Donald Trump di Gedung Putih pada Rabu, 16 Oktober 2019, yang diunggah Trump ke Twitter.[Twitter@realDonaldTrump]
Menurut laporan koresponden Kongres AS di New York Times, Julie Davis, resolusi ini penting karena ini adalah ketiga kalinya dalam sejarah modern, bahwa DPR AS melakukan pemungutan suara untuk pemakzulan.
Komite Intelijen, Urusan Luar Negeri, dan Pengawasan DPR AS telah mengadakan serangkaian wawancara tertutup dengan pejabat saat ini dan mantan pejabat pemerintahan sebagai bagian dari penyelidikan, sebuah fase penyelidikan yang masih berlangsung dan telah berlangsung selama beberapa minggu.
Tetapi Demokrat DPR mengatakan bahwa mereka berniat untuk mengadakan dengar pendapat publik dan suara resolusi datang saat DPR bersiap untuk itu akan segera berlangsung.
Teks resolusi tersebut menjabarkan bagaimana Komite Intelijen DPR akan melakukan dengar pendapat publik dan bagaimana Komite Kehakiman DPR "akan melaporkan kepada Dewan Perwakilan resolusi, artikel pemakzulan, atau rekomendasi lain yang dianggap layak oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa minoritas dapat meminta saksi dipanggil dan mengeluarkan panggilan pengadilan, tetapi panggilan pengadilan itu hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan ketua, yang berarti bahwa Demokrat harus menandatangani pada panggilan pengadilan yang dipimpin oleh Partai Republik.
Sebelum resolusi disetujui, Partai Republik Kongres dan Gedung Putih telah mengkritik cara Demokrat melakukan penyelidikan pemakzulan Trump karena tidak adil dan rahasia, dan Partai Republik telah meminta suara mayoritas DPR untuk mengadakan pemungutan suara untuk memberikan otorisasi penyelidikan pemakzulan.
