Cina Bakal Ganti Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam?

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Carrie Lam. REUTERS

    Carrie Lam. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina berencana mengganti Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dengan kepala eksekutif sementara, setelah berbulan-bulan demonstrasi melanda Hong Kong.

    Bocoran rencana ini pertama kali diungkapkan oleh Financial Times (FT), menurut laporan Reuters, 23 Oktober 2019. Sumber mengatakan kepada FT bahwa pejabat di Cina ingin situasi di Hong Kong stabil sebelum membuat keputusan akhir, karena mereka tidak ingin terlihat menyerah pada kekerasan.

    Jika Presiden Cina Xi Jinping memutuskan untuk melanjutkan, penerus Lam akan ditunjuk pada bulan Maret dan mencakup sisa masa jabatannya, yang berakhir pada 2022, tulis surat kabar.

    Kandidat terkemuka untuk menggantikan Lam termasuk Norman Chan, mantan kepala Otoritas Moneter Hong Kong, dan Henry Tang, yang juga menjabat sebagai sekretaris keuangan dan kepala sekretaris administrasi wilayah, kata laporan itu.

    Pada September, ketika menanggapi rekaman yang mengatakan dia akan mundur jika dia bisa, Carrie Lam mengatakan dia tidak pernah meminta pemerintah Cina untuk membiarkan dia mengundurkan diri untuk mengakhiri krisis politik kota yang dikuasai Cina itu.

    Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam tiba untuk menyampaikan pidato kebijakan tahunannya, sebagai protes anggota parlemen pro-demokrasi, di Dewan Legislatif di Hong Kong, Cina, 16 Oktober 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    Carrie Lam telah terjebak dalam tuduhan kekhawatiran bahwa Beijing memperketat cengkeramannya, membatasi kebebasan yang dinikmati di bawah prinsip "satu negara, dua sistem" yang diterapkan ketika penguasa kolonial Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke Cina pada tahun 1997.

    Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di Hong Kong sejak pertengahan Juni dalam beberapa demonstrasi, sering kali berujung kericuhan, terhadap rancangan undang-undang yang sekarang ditangguhkan yang bisa membuat orang dikirim ke Cina daratan untuk diadili di pengadilan yang dikontrol Partai Komunis Cina.

    Meskipun akhirnya RUU ditarik, protes terus berlanjut, dengan tuntutan lebih luas, termasuk penyelidikan atas kebrutalan polisi menangani pendemo dan amnesti terhadap pendemo yang ditangkap.

    Cina membantah tuduhan bahwa mereka mengikis kebebasan yang diberikan pada tahun 1997, dan menyalahkan negara-negara asing seperti Amerika Serikat dan Inggris karena menghasut kerusuhan di Hong Kong.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.