Protes, Surat Kabar di Australia Hitamkan Halaman Muka

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Media di Australia melakukan protes dengan menghitamkan halaman depan surat kabar. Sumber: REUTERS / AAP Image / Lukas Coch

    Media di Australia melakukan protes dengan menghitamkan halaman depan surat kabar. Sumber: REUTERS / AAP Image / Lukas Coch

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah besar media di Australia melakukan aksi protes menentang semakin ketatnya undang-undang kerahasiaan informasi yang diloloskan oleh pemerintah yang bisa mengancam kebebasan pers dan hak publik mendapatkan informasi. Aksi protes dilakukan dengan cara menghitamkan berita di halaman depan dan dibubuhkan stempel ‘rahasia’.  

    Dikutip dari rt.com, Senin, 21 Oktober 2019, aksi protes ini diorganisir oleh Koalisi Hak untuk Tahu  yang mendapat dukungan dari banyak televisi, radio, surat kabar dan outlet media digital. Secara koleltif, media di Australia menentang undang-undang keamanan nasional yang dinilai terlalu mengekang pers dengan cara membuat sebuah budaya rahasia di Australia. Dalam dua dekade terakhir, sekitar 60 undang-undang terkait kerahasiaan telah diloloskan.         

    Direktur Pelaksana ABC, David Anderson, memperingatkan Australia sedang berada dalam risiko menjadi negara demokrasi paling diam-diam (rahasia). Media – media di Negara Kangguru berpandangan pemerintah sedang mencoba menghukum para pembocor, mengkriminalisasikan wartawan dan melanggar hak-hak publik terhadap akses informasi.

    Aksi protes dengan menghitamkan halaman muka surat kabar dilakukan setelah serangkaian penggeledahan pada kantor Australian Broadcasting Corporation atau ABC dan News Corp Australia. Penggeledahan di kantor News Corp Australia dilakukan menyusul publikasi beberapa artikel yang menceritakan secara detail dugaan kejahatan perang dan mata-mata dalam negeri yang  dilakukan pemerintah.   

    Tiga wartawan terancam menghadapi proses peradilan menyusul penggeledahan atas dugaan menjadi bagian dari pembocor lewat tulisan yang dipublikasi tersebut. Selama investigasi pada media-media ini, terungkap agen mata-mata Australia diduga telah menyadap beberapa pejabat pemerintah di Timor Leste dalam sebuah proses negosiasi sumber daya alam pada 2004. Sedangkan Richard Boyle, staf pajak Australia, yang membocorkan data terancam hukuman hingga 161 tahun penjara. Dia didakwa menyalah gunakan kekuasaan dari otoritas pajak Australia.

    Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan kebebasan pers itu penting. Namun hal ini tetap ada aturan hukumnya karena tidak ada orang yang kebal hukum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.