PM Singapura: Pendemo Hong Kong Ingin Permalukan Pemerintah

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PM Singapura Lee Hsien Loong. REUTERS/Edgar Su

    PM Singapura Lee Hsien Loong. REUTERS/Edgar Su

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan tuntutan pendemo Hong Kong bertujuan untuk mempermalukan pemerintah Hong Kong.

    Lee Hsien Loong mengatakan jika Hong Kong tidak berhasil dalam konstitusi mini, yang dikenal dengan Basic Law atau Undang-undang Dasar, akan sangat sulit membayangkan model tata kelola "satu negara, dua sistem", yang berlaku sejak kembalinya Hong Kong ke pemerintahan Cina pada tahun 1997 dapat berlangsung hingga 2047, ketika sistem dimaksudkan untuk kedaluwarsa.

    Dikutip dari South China Morning Post, 18 Oktober 2019, Lee mengatakan model satu negara, dua sistem bisa berhasil namun tidak mudah.

    Berbicara dalam Forbes Global CEO Conference, Lee juga menekankan bahwa Singapura tidak mungkin mendapat manfaat dari kesengsaraan Hong Kong karena sangat bergantung pada investor yang memiliki kepercayaan di seluruh kawasan.

    Ini adalah komentar paling signifikan dari pemimpin Singapura tentang protes yang telah melanda Hong Kong selama 19 minggu berturut-turut.

    "Saya tidak melihat jalan keluar yang mudah karena para pendemo, mereka mengatakan mereka memiliki lima tuntutan utama, dan tidak ada yang dapat dikompromikan," kata perdana menteri berusia 67 tahun ketika ditanya tentang Hong Kong oleh Steve Forbes, ketua dan pemimpin redaksi Forbes Media.

    Para pendemo menyampaikan lima tuntutan: penyelidikan atas dugaan kebrutalan polisi selama protes; penarikan RUU ekstradisi yang kontroversial; amnesti penuh untuk semua yang ditangkap selama protes; pencabutan klasifikasi pemrotes sebagai perusuh; dan implementasi hak pilih universal penuh di kota semi-otonom Cina.

    "Tapi itu bukan tuntutan yang dimaksudkan sebagai program untuk memecahkan masalah Hong Kong. Itu adalah tuntutan yang dimaksudkan untuk mempermalukan dan menjatuhkan pemerintah," kata Lee.

    Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam tiba untuk menyampaikan pidato kebijakan tahunannya, sebagai protes anggota parlemen pro-demokrasi, di Dewan Legislatif di Hong Kong, Cina, 16 Oktober 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    Lee menggambarkan peristiwa ketika Carrie Lam diejek oleh anggota parlemen pro demokrasi di Dewan Legislatif, sebagai peristiwa yang menyedihkan.

    Lee menegaskan tidak ada sisi positif yang diperoleh Singapura dari demonstrasi Hong Kong, karena Singapura bergantung pada perdagangan berkembang hanya ketika negara-negara lain makmur dan melakukan bisnis dengannya.

    Dia mengatakan model "satu negara, dua sistem" adalah penyebab utama ketidakbahagiaan bagi Hong Kong dan pemerintah di Beijing. Sistem ini mengharuskan Cina untuk berpikir tidak hanya tentang satu negara tetapi juga memperhatikan dua sistem, kata Lee, dalam kasus Hong Kong penduduk perlu menganggap diri mereka sebagai bagian dari satu negara.

    Lee menambahkan, bagaimanapun, bahwa tidak ada solusi sederhana, karena Hong Kong ada sebagai wilayah administrasi khusus (SAR) bukan negara, dan bahwa Hong Kong harus hidup dalam sistem seperti itu.

    Jika Undang-undang Dasar Hong Kong tidak bekerja, PM Lee Hsien Loong mengatakan akan sangat sulit untuk membayangkan bahwa satu negara, dua sistem Hong Kong dapat berlanjut hingga 2047.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.