TEMPO.CO, Jakarta - Turki mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu bahwa operasi militernya di Suriah utara akan proporsional, terukur dan bertanggung jawab, menjelang pertemuan tertutup dengan 15 anggota DK PBB pada Kamis.
Operasi dimulai pada Rabu untuk menghilangkan apa yang Presiden Turki Tayyip Erdogan sebut sebagai "koridor teror" di perbatasan selatan Turki dengan Suriah, hanya beberapa hari setelah keputusan mendadak Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan pasukan AS dari daerah yang diduduki pasukan Kurdi, yang telah menjadi sekutu AS melawan ISIS.
Dikutip dari Reuters, 10 Oktober 2019, Turki mengatakan Kurdi YPG, komponen utama Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS, adalah kelompok teroris yang terkait dengan pemberontak Kurdi yang telah bertempur di Turki selama bertahun-tahun.
Asap mengepul dari kota perbatasan Suriah Ras al-Ain seperti yang terlihat dari kota Turki Ceylanpinar di provinsi Sanliurfa, Turki, 9 Oktober 2019. [REUTERS / Stringer]
Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada hari Kamis untuk membahas situasi di Suriah atas permintaan lima anggota badan Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia dan Polandia.
"Seperti yang telah terjadi dalam operasi anti-terorisme sebelumnya, respons Turki akan proporsional, terukur, dan bertanggung jawab," Duta Besar Turki Feridun Sinirlioglu menulis dalam sebuah surat kepada DK PBB.
"Operasi ini hanya akan menargetkan teroris dan tempat persembunyian mereka, tempat penampungan, tempat tinggal, kendaraan senjata dan peralatan," tulisnya. "Semua tindakan pencegahan dilakukan untuk menghindari kerusakan yang dijamin pada populasi sipil."
Turki membenarkan tindakannya berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, yang mencakup hak individu atau kolektif untuk membela diri terhadap serangan bersenjata.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengaku sangat prihatin dengan perkembangan di timur laut Suriah, dan juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan, setiap operasi militer harus sepenuhnya menghormati Piagam PBB dan hukum humaniter internasional.
Guterres menyerukan perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil dan Haq mengatakan Guterres percaya bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik Suriah.
