Direktur ILO Komentari Sistem Kerja Outsourcing di Indonesia

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

    Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur ILO untuk Indonesia, Michico Miyamoto, menyoroti sistem kerja alih daya atau outsourcing di Indonesia. Di beberapa negara, sistem kerja seperti ini sudah tidak diperbolehkan lagi.

    Menurut Miyamoto, outsourcing  adalah sebuah sistem bisnis. Dalam kasus di Indonesia, ada penyalahgunaan dalam sistem ini, dimana para karyawan tidak diberikan manfaat optimal (fasilitas) dari kantor yang mempekerjakan.

    Outsourcing bisa menjadi positif untuk bisnis contohnya ketika ada perusahaan ketiga yang diberikan bagian pekerjaan tertentu. Perusahaan harusnya mengikuti aturan. Kalau ada yang sampai dirugikan (outsourcing) maka itu bisa menjadi kasus,” kata Miyamoto kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2019, disela kunjungan kerjanya ke PT Ungaran Sari Garments di Semarang, Jawa Tengah.       

    Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia. Sumber: TEMPO/Suci Sekar 

    Miyamoto mengatakan perusahaan seharusnya memberikan kontrak kerja yang aman kepada karyawannya. Sebab ketika karyawan merasa aman, mereka akan memberikan lebih kepada perusahaan. 

    ILO telah mencoba membawa kasus ini (sistem kerja outsourcing) ke tingkat dialog internasional, namun Miyamoto menegaskan pihaknya bukan polisi yang menangkap dan menindak kejahatan. ILO berperan memfasilitasi dialog ketika muncul suatu kasus.  

    Dia pun mengkritik, Indonesia memiliki banyak regulasi, namun penerapannya menjadi tantangan. Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, tidak bisa hanya berpangku tangan pada pemerintah, tetapi para stakeholder juga harus ikut turun tangan, termasuk serikat buruh dan media untuk menyoroti kasus yang muncul.       


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.