Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Komite DPR Tahu Skandal Trump Sebelum Aduan Whistleblower

image-gnews
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), dan anggota DPR AS, Adam Schiff, kiri. Fox News
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), dan anggota DPR AS, Adam Schiff, kiri. Fox News
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Intelijen DPR AS telah mengetahui keluhan whistleblower, yang khawatir Donald Trump menyalahgunakan jabatan, sebelum dia menulis laporan aduan resmi.

Ketua Komite Intelijen DPR, Adam B. Schiff dari Demokrat California, menerima keluhan awal whistleblower bagaimana Trump meminta pemerintah Ukraina untuk ikut campur untuk kepentingan pribadinya pada pilpres AS 2020.
Schiff yang tahu skandal ini, mendesak pengaduan ketika pemerintahan Trump awalnya menghalangi anggota parlemen untuk melihat transkrip percakapan telepon, menurut laporan New York Times, 3 Oktober 2019.

Agen CIA dilaporkan mendekati seorang ajudan Komite Intelijen DPR dengan kekhawatirannya tentang Trump, setelah dia memiliki seorang kolega yang pertama kali menyampaikannya kepada pengacara tinggi CIA. Agen CIA itu kemudian mendekati ajudan DPR.

Anggota staf DPR, mengikuti prosedur komite, menyarankan petugas CIA itu mencari pengacara untuk memberikan nasihat hukum dan bertemu dengan inspektur jenderal, dengan siapa ia dapat mengajukan keluhan. Ajudan itu membagikan sebagian dari apa yang disampaikan petugas itu kepada Schiff. Ajudan itu tidak membagikan identitas pelapor kepada Schiff, kata seorang pejabat.

"Seperti yang dilakukan whistleblower lainnya sebelum dan sejak di bawah komite yang dikontrol Partai Republik dan Demokrat, whistleblower itu menghubungi komite untuk mendapatkan panduan tentang cara melaporkan kemungkinan kesalahan dalam wilayah hukum komunitas intelijen," kata Patrick Boland, juru bicara untuk Schiff.

Dalam keluhannya, agen CIA mengatakan bahwa Trump menekan pemerintah Ukraina untuk menginvestigasi sejumlah masalah yang dapat menguntungkannya secara politik, termasuk salah satu yang berhubungan dengan putra mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr.

Transkrip disusun ulang oleh Gedung Putih tentang panggilan antara Trump dan Presiden Volodymyr Zelensky dari Ukraina mendukung keterangan whistleblower, yang didasarkan pada informasi dari setengah lusin pejabat Amerika dan dianggap kredibel oleh inspektur jenderal untuk komunitas intelijen, Michael Atkinson.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Transkrip percakapan telepon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy. Sumber: reuters.com

Trump, yang marah pada Schiff di tengah skandal Ukraina yang sedang berkembang, berupaya menyangkal ada pelanggaran dalam aduan whistleblower. Dalam sebuah konferensi pers di Ruang Timur Gedung Putih setelah artikel ini diterbitkan, Trump menyebutnya skandal bahwa Schiff tahu garis besar tuduhan pelapor sebelum ia mengajukan keluhannya.

"Masalah besar. Itu adalah cerita besar," kata Trump, sambil melambaikan salinan artikel di udara. "Dia sudah lama tahu dan membantu menulisnya juga. Itu penipuan," tambah presiden, menuduh Schiff membantu whistleblower menulis keluhannya. Tidak ada bukti bahwa Schiff melakukannya, dan juru bicaranya mengatakan dia tidak melihat bagian dari keluhan sebelum diajukan.

Keputusan whistleblower untuk memberikan peringatan dini kepada Demokrat dari komite intelijen juga pasti akan mendorongSchiff bahkan lebih kuat ke pusat kontroversi sebagai target penyangkalan Trump.

Sebelumnya pada Rabu, Trump mengatakan Schiff harus dipaksa untuk mengundurkan diri karena mengarang pemakzulan dari skandal panggilan telepon Ukraina di persidangan, tindakan yang disebut Trump sebagai pengkhianatan dan kriminal.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

8 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

12 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

17 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.