Arab Saudi Berambisi Jadi Pengekspor Peralatan Militer Dunia

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • CEO Industri Militer Arab Saudi Walid Abukhaled. [ARAB NEWS]

    CEO Industri Militer Arab Saudi Walid Abukhaled. [ARAB NEWS]

    TEMPO.CO, Jakarta - CEO Strategi dan Pengembangan Bisnis untuk Industri Militer Arab Saudi atau SAMI, Walid Abukhaled mengatakan, Arab Saudi akan menjadi negara pengekspor peralatan militer top di dunia.

    SAMI, menurut dia, ingin masuk dalam kelompok 25 perusahaan militer di dunia pada tahun 2030.

    Arab Saudi juga akan memenuhi permintaan perlengkapan militer untuk pasar domestik dalam jumlah besar.

    "Peluang melokalkan peralatan militer di semua tahap, dari manufaktur, perawatan dan dukungan--- menjanjikan. Kami senang mendisain dan membangun kembali Kerajaan dengan pikiran tenaga lokal," kata Abukhaled, sebagaimana dikutip dari Arab News, 1 September 2019.

    Abukhaled mengakui bahwa Arab Saudi tidak memiliki pengalaman dalam industri militer. Meski begitu, rancangan reformasi tentang Visi Kerajaan Arab Saudi 2030 telah memasukkan bidang ini sebagai tujuan.

    "Ketiadaan pengalaman dan tenaga merupakan salah satu hambatan yang dapat diatasi. Saya ini sebagai peluang untuk mengajak kaum muda di Kerajaan untuk masuk industri Kerajaan," kata Abukhaled.

    Abukhaled menambahkan bahwa SAMI bekerja sama dalam hal inisiatif dengan General Authority for Military Industries atau GAMI untuk memastikan bahwa industri ini berada dalam atmosfir yang tepat untuk beroperasi.

    Dalam rancangan jangka panjang, menurut Abukhaled, SAMI berencana menjadi sumber global peralatan pertahanan.

    Selain itu, Abukhaled akan mperkenalkan pertahanan dan pendidikan luar angkasa pada orang muda Arab Saudi usia di bawah 6 tahun hingga perguruan tinggi untuk memperkaya industri militer negara itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.