NASA Selidiki Astronot AS Meretas Rekening Bank Mantan Suami

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Astronot NASA, Anne McClain dituduh meretas rekening mantan suaminya. [ABC NEWS.AU]

    Astronot NASA, Anne McClain dituduh meretas rekening mantan suaminya. [ABC NEWS.AU]

    TEMPO.CO, Jakarta - NASA untuk pertama kali melakukan penyelidikan kasus peretasan rekening bank oleh astronot perempuan warga Amerika Serikat, Anne McClain.

    Menurut laporan ABC.NET.AU, 25 Agustus 2019, McClain melakukan peretasan rekening mantan suaminya dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS.

    NASA menerima pengaduan dari mantan suami astronot bernama Summer Worden, mantan staf intelijen Angkatan Udara AS yang tinggal di Kansas.

    McClain yang juga seorang perwira tentara AS berpangkat letnan kolonel melalui pengacaranya membantah tuduhan mantan suaminya itu.

    "Dia tegas membantah bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak pantas," kata pengacara astronot itu.

    Melalui Twitter, McClain juga memberikan penjelasan atas tuduhan peretasan dari stasiun luar angkasa.

    McClain kepada The New York Times mengatakan, dia hanya bermaksud memastikan bahwa keuangan keluarganya aman dan ada uang cukup untuk membayar sejumlah tagihan dan kebutuhan anak laki-laki mereka.

    NASA mengatakan pihaknya tidak menyadari akan terjadi tindak kejahatan di stasiun luar angkasa.

    Saat ini ada lima negara yang terlibat dalam ISS yakni, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Rusia, dan Badan Ruang Angkasa Eropa. Sistem hukum di ISS berdasarkan orang dan kepemilikan di ruang angkasa. Artinya, jika warga AS menjadi subjek hukum, maka dia dijerat dengan hukum AS dan begitu seterusnya.

    Astronot McClain terbang ke ISS menggunakan Soyuz MS-11 pada Desember 2018 sebagai teknisi terbang. Perempuan ini untuk pertama kali berjalan di ruang angkasa pada 22 Maret 2019 selama 6 jam dan 39 menit.Dia kembali ke Bumi pada 24 Juni lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.