TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Calon Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan koalisi partai pendukung pemerintah Pakatan Harapan akan mengeluarkan kebijakan ekonomi baru berbasis kebutuhan.
Kebijakan ekonomi baru ini berbeda dengan kebijakan ekonomi sebelumnya yang mengutamakan ras yaitu bumiputra atau penduduk asli.
“Perdana Menteri (Mahathir Mohamad) telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa NEP harus dilihat berbeda dari keistimewaan yang diperoleh etnis Melayu seperti diatur dalam konstitusi,” kata Anwar seperti dilansir Channel News Asia, Jumat, 26 Juli 2019.
NEP merupakan singkatan dari new economic policy, yang mengutamakan etnis Melayu lewat pemberian kuota universitas dan pekerjaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan etnis Cina di Malaysia.
Kebijakan ini dikeluarkan pasca terjadinya kerusuhan sosial pada 1969 yang mengakibatkan kerusakan dan sejumlah orang tewas.
Anwar mengatakan,”Saya tidak ingin mempertanyakan apa yang telah tercantum di dalam konstitusi termasuk hak keistimewaan dan kuota.”
Namun dia melanjutkan,”Pemahaman kami setelah 61 tahun kemerdekaan adalah kita perlu membangkitkan kesadaran bahwa semua orang Malaysia harus dilihat sebagai satu komunitas dengan kesetaraan dan keistimewaan.’
Anwar Ibrahim, yang juga merupakan anggota parlemen dari Port Dickson, mengatakan dia mendapat tugas untuk mempercepat persiapan kebijakan ekonomi baru yang tidak berbasiskan etnis.
Presiden Partai Keadilan Rakyat ini berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mengangkat posisi rakyat miskin.
Anwar juga berjanji untuk mengontrol kapitalisme liar yang menguntungkan segelintir konglomerat dan mengorbankan masyarakat banyak.
Dia menegaskan ini bukanlah program ekonomi Anwar melainkan kebijakan ekonomi yang digagas Pakatan Harapan di bawah kepemimpinan PM Mahathir.
Menteri Urusan Ekonomi, Azmin Ali, yang juga politisi asal PKR, mengatakan kebijakan ekonomi baru akan memprioritaskan pertumbuhan dan menjamin kesetaraan dan berbagi kesejahteraan.
Dalam pidatonya, Anwar Ibrahim juga mengritik elit kota yang mendesak pemerintah menghapus NEP tapi menutup mata terhadap kemiskinan dan bumiputra.
Kelompok elit kota ini seperti individu kaya, pengusaha konglomerat, ekonom dan analis.
“Elit kota senang mendengar soal rencana kita akan mencabut kebijakan afirmasi tapi mereka tidak ingin menangani kesenjangan ekonomi di negara,” kata Anwar, yang juga mengetuai kaukus reformasi dan pemerintahan di Dewan Rakyat Malaysia.
Menurut Anwar Ibrahim, seperti dilansir Malay Mail, kebijakan ekonomi baru akan melibatkan sektor publik dan swasta.
