TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump dibayangi ancaman pemakzulan ketika DPR yang dikuasai Demokrat berinisiatif melakukannya melalui kesaksian Robert Mueller.
Bagaimanapun DPR masih terbagi apakah akan melanjutkan proses pemakzulan Trump atau tidak.
Dalam politik Amerika, beberapa prosedur sama sulitnya karena undang-undang dasar Konstitusi sangat berhati-hati untuk menggulingkan seorang kepala eksekutif yang ternyata tidak layak untuk menjabat.
Tidak ada presiden yang pernah dicopot berdasarkan undang-undang meski konstitusi memberikan hak untuk itu. Salah satunya Presiden Richard Nixon, mengundurkan diri sebelum dia bisa dimakzulkan. Presiden Andrew Johnson dan Bill Clinton, didakwa oleh DPR, tetapi tidak dihukum oleh Senat.
Sejak menjabat pada Januari 2017, Trump telah diselidiki. Titik balik terjadi pada pertengahan April dengan rilis versi suntingan dari laporan mantan Penasihat Khusus AS Robert Mueller.
Pada Rabu, Mueller akan bersaksi di depan dua komite DPR tentang laporannya, dengan Demokrat merencanakan untuk memfokuskan proses pada perilaku Trump. Strategi tersebut, yang dijelaskan oleh para pembantu kongres Demokrat, dimaksudkan untuk membangun dukungan di antara orang Amerika untuk agenda investigasi Demokrat, yang mungkin mengarah pada proses pemakzulan.
Trump telah menyerang Mueller, menyebut penyelidikannya sebagai perburuan penyihir dan menyebut pembicaraan tentang pemakzulan sebagai suatu yang menjijikan.
Beberapa anggota parlemen di DPR yang dikuasai Demokrat mendukung memulai proses pemakzulan, tetapi para pemimpin mereka telah menolak tuntutan ini. Pekan lalu, resolusi pemakzulan diajukan untuk pemungutan suara di sesi rapat DPR dan tidak lolos.
Senat dikendalikan oleh sesama anggota Partai Republik Trump, yang berarti bahwa setiap proses pemakzulan yang mungkin dimulai di DPR kemungkinan besar akan mati di Senat yang dikendalikan oleh Partai Republik, kecuali jika sentimen publik bergeser secara dramatis demi memecat presiden.
Sekitar 45 persen orang Amerika mengatakan Trump harus dimakzulkan dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos pada Mei, naik dari 40 persen pada April.
Reuters pada laporan 24 Juli 2019 mengulas bagaimana mekanisme pemakzulan dalam politik AS.
1. Mengapa harus ada pemakzulan?
Para bapak pendiri Amerika Serikat takut bahwa kekuasaan presiden dapat disalahgunakan. Jadi mereka memasukkan pemakzulan sebagai bagian sentral dari Konstitusi.
Mereka memberi DPR wewenang untuk membukan pemakzulan. Sementara Senat, mengadili pemakzulan, dan ketua Mahkamah Agung bertugas untuk memimpin persidangan pemakzulan di Senat.
Presiden, di bawah Konstitusi, dapat dicopot dari jabatannya karena pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya. Apa sebenarnya artinya itu tidak jelas. Secara historis, itu dapat mencakup korupsi dan pelanggaran lainnya, termasuk mencoba menghalangi proses peradilan.
2. Bagaimana mekanisme pemakzulan?
