Masyarakat Hong Kong Unjuk Rasa di Tempat Wisata

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan ribu demonstran di Hong Kong melakukan aksi protes di tempat-tempat pariwisata untuk mendapat dukungan dari turis. Sumber:  REUTERS/Thomas Peter

    Puluhan ribu demonstran di Hong Kong melakukan aksi protes di tempat-tempat pariwisata untuk mendapat dukungan dari turis. Sumber: REUTERS/Thomas Peter

    TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan ribu demonstran melakukan aksi unjuk rasa di salah satu tempat tujuan wisata paling populer di Hong Kong pada Minggu, 7 Juli 2019. Unjuk rasa itu ditujukan untuk menggalang dukungan dari para turis asal Cina untuk menentang RUU ekstradisi.

    Unjuk rasa dilakukan di sepanjang jalan Tsim Sha Tsui, sebuah kawasan paling populer di Hong Kong yang terkenal sebagai pusat belanja dengan deretan toko penjual barang-barang mewah. Lewat unjuk rasa ini, para demonstran mencoba mengirimkan pesan tuntutan mereka secara langsung pada turis asal Cina dan berharap mendapat simpati mereka.

    Dalam RUU itu, para pelaku tindak kriminal di Hong Kong akan menghadapi peradilan di Cina. Peradilan Cina diduga berada dibawah kendali Partai Komunis Cina. Penolakan RUU ekstradisi sekarang telah menimbulkan gejolak politik di Hong Kong.

    Baca juga:Warga Hong Kong Siap Unjuk Rasa Peringati 1 Juli

    Baca juga:Amerika Mengkhawatirkan Warga Negaranya di Hong Kong

    Unjuk rasa melawan RUU ekstradisi ini sekarang telah menarik jutaan orang untuk bersama-sama turun ke jalan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini telah menjadi salah satu tantangan paling besar yang dihadapi Beijing sejak memerintah Hong Kong pada 1997 setelah diserahkan oleh Inggris.

    Unjuk rasa di Hong Kong telah mendapat perhatian luas masyarakat Cina. Namun di Cina sensor untuk pemberitaan sangat ketat setelah meletup unjuk rasa terbesar di negara Tirai Bambu pada 1989 yakni unjuk rasa pro-demokrasi yang berujung dengan pertumpahan darah.

    RUU ekstradisi telah memicu gelombang protes di berbagai lapisan masyarakat Hong Kong. Mereka khawatir RUU ini akan menjadi ancaman bagi aturan hukum di Hong Kong, sebuah wilayah yang telah memiliki status keuangan internasional.

    Hong Kong berada di bawah kendali pemerintah Cina dengan dua sistem sejak diserahkan oleh Inggris ke Cina. Dengan sistem ini, masyarakat Hong Kong bisa menikmati kebebasan berekspresi, hak-hak melakukan unjuk rasa dan sebuah sistem hukum yang independen.

    Inggris dan Cina telah saling berkomunikasi menyusul memanasnya unjuk rasa menentang RUU ini. Akan tetapi, Duta Besar Cina untuk Inggris Liu Xiaoming dalam sebuah wawancara pada Minggu, 7 Juli 2019, mengatakan Beijing tidak tertarik pada perang diplomatik dengan Inggris dan sangat yakin Hong Kong bisa menyelesaikan masalah ini tanpa intervensi Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.