Ribuan Warga Jepang Teken Petisi Tolak High Heels di Kantor

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • high heels (pixabay.com)

    high heels (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 19 ribu orang telah menandatangani petisi menuntut perusahaan menghapus peraturan yang mewajibkan karyawan perempuan mengenakan sepatu dengan hak tinggi atau high heels.

    Artis Jepang Yumi Ishikawa membuat petisi online menolak untuk mengenakan sepatu high heels di tempat kerja dengan hastag #Kutoo dan mendapat dukungan ribuan orang. Kutoo merupakan kombinasi dua kata Jeang yang artinya sepatu (kutsu) dan sakit (kutsuu).

    Baca juga: Jika Anda Berhenti Pakai High Heels, Ini yang Terjadi

    "Saya berharap untuk menyingkirkan kebiasaan bahwa suatu hari nanti perempuan harus mengenakan sepatu hak ke tempat kerja," tulis Ishikawa melalui Twitter, seperti dikutip dari Business Insider, Selasa, 4 Juni 2019.

    Perempuan-perempuan Jepang kemudian menceritakan pengalaman mereka tidak nyaman mengenakan sepatu high heels saat bekerja.

    Ishikawa mengundurkan diri dari tempat kerja setelah dipaksa mengenakan sepatu high hells selama 8 jam bekerja. Dia juga kemudian mengajukan keberatan itu kepada kementerian perburuhan pekan ini.

    Baca juga: Gara-gara Petisi Ini, Aturan Bersepatu High Heels Dihapus 

    "Bahkan perempuan tidak menyadari mereka membuat risiko untuk dirinya sendiri, karena gaya ini telah mengakar dalam budaya kerja. Kita harus membuat situasi ini lebih serius," kata Ishikawa.

    Seorang pejabat di divisi kesempatan kerja Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang mengatakan kepada CNN bahwa pihaknya tidak berencana mengubah peraturan tentang aturan karyawan berpakaian di kantor. Menurut pejabat itu, karyawan pria juga terkena dampak karena sering diminta untuk memakai dasi dan sepatu kulit.

    Baca juga: 4 Fakta High Heels, Awalnya untuk Memperkuat Pergelangan Kaki

    Namun menurut wakil peneliti senior di Institut Jepang untuk Kebijakan Perburuhan dan Pelatihan, Shino Naito mengatakan, persyaratan untuk mengenakan high heels dapat dipandang sebagai pelecehan gender. Undang-undang Jepang tidak memiliki defnisi jelas tentang istilah itu.

    "Mengharapkan atau memaksakan standar feminin di tempat kerja merupakan masalah di sini," kata Naito.

    Isu tentang menolak untuk mengenakan sepatu high heels tidak terjadi di Jepang saja, tapi juga di beberapa negara termasuk Filipina, Inggris, dan British Columbia di Kanada.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.