TEMPO.CO, Baghdad – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan negaranya akan membela diri terhadap setiap agresi militer dan ekonomi. Dia juga menyerukan agar negara-negara Eropa melakukan hal lebih untuk menjaga tetap berlangsungnya Perjanjian Nuklir Iran, yang diteken pada 2015.
Baca juga: Warga Minta Irak Tak Campuri Perselisihan Iran - Amerika
“Kami akan membela diri terhadap setiap upaya perang terhadap Iran, baik itu perang ekonomi atau militer. Kami akan menghadapi semua upaya itu dengan kekuatan,” kata Zarif saat jumpa pers dengan Menlu Irak, Mohammed al-Hakim, di Bagdhad seperti dilansir Reuters, Ahad, 26 Mei 2019.
Pemerintah Iran, Zarif melanjutkan, akan membangun hubungan berimbang dengan negara tetangga di Teluk Arab. Teheran menawarkan perjanjian non-agresi dengan negara Arab.
Baca juga: Inggris Minta Iran Tidak Remehkan Tekad Amerika
Zarif mengatakan ini hubungan Iran dan AS yang menegang belakangan ini. AS mengirim kapal induk dan pesawat pengebom B-52 ke kawasan Teluk. AS juga mengirim tambahan 1.500 pasukan untuk menjaga keamanan di kawasan ini.
Para pemimpin Iran dan AS telah menyatakan tidak menginginkan perang. Trump juga membuka pintu dialog setelah pada 2018 menyatakan AS keluar dari Perjanjian Nuklir Iran 2015. Dia berharap pemimpin Iran akan mau menelponnya setelah mengenakan sanksi ekonomi.
Namun, pemerintah Iran mengatakan tidak akan berunding dengan AS karena Trump telah memutuskan untuk keluar dari perjanjian nuklir itu. Perjanjian Nuklir Iran diteken oleh sejumlah negara besar seperti Inggris, Prancis, Jerman, Cina, dan Rusia. Intinya, Iran menghentikan pengayaan kadar nuklir. Iran juga bisa mengekspor nuklir berkadar 3-4 persen ke negara tetangga dengan batas produksi 300 kilogram.
Baca juga: Menlu Inggris dan Jerman Khawatir Konflik Amerika dan Iran
Dalam pernyataan pers ini, Menlu Irak Hakim mengatakan mendukung Iran terkait ketegangan dengan AS.
“Kami mengatakan dengan jelas dan jujur bahwa kami menolak aksi sepihak yang diambil AS. Kami berdiri dengan Republik Iran dalam hal ini,” kata dia.
AS dan Iran merupakan dua sekutu dari Irak. Baghdad juga mengatakan bersedia menjadi penengah antara AS dan Iran. Baghdad tidak meyakini blokade ekonomi bakal berhasil sambil merujuk kepada sanksi ekonomi AS kepada Iran.
Baca juga: Menlu Iran Tegaskan Tidak Ingin Perang dengan Amerika Serikat
Pada saat yang sama, Deputi Menlu Iran, Abbad Araqchi, tiba di Oman. Dia mendiskusikan pembangunan regional dengan Menlu Oman, Yousuf Bin Alawi bin Abdullah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani. AP Photo/Jeff Roberson, REUTERS/Lisi Niesner
“Araqchi menekankan pentingnya perdamaian dan keamanan di kawasan Teluk Persia. Dan mengingatkan adanya kebijakan AS dan beberapa sekutunya yang merusak di kawasan itu,” begitu pernyataan dari kemenlu Iran. “Dia menolak pembicaraan langsung dan tidak langsung dengan Amerika.”
Baca juga: Komandan Garda Revolusi Iran Enggan Perang Lawan Amerika
Secara terpisah, Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyampaikan ide soal perlunya menggelar referendum mengenai program nuklir Iran. Tujuan dari referendum ini adalah memberikan ruang kepada para pemimpin Iran untuk melakukan manuver dan menyelesaikan ketegangan dengan AS.
