Restoran Korea Utara di Vietnam Diduga Jadi Kedok Hindari Sanksi

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagian luar restoran Hanoi Koryo, sebuah restoran yang diduga membantu Korea Utara menghindari sanksi.[CNN]

    Bagian luar restoran Hanoi Koryo, sebuah restoran yang diduga membantu Korea Utara menghindari sanksi.[CNN]

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah restoran di utara ibu kota Vietnam, Hanoi, diduga digunakan Korea Utara sebagai kedok untuk menghindari sanksi dan mengumpulkan uang di luar negeri.

    Restoran Koryo bercat merah tebal, papan nama yang cerah, dan bendera unifikasi Korea berwarna biru, tidak menyembunyikan hubungannya dengan Korea.

    Di dalam, pelayan sibuk menyajikan mie dingin dan kimchi kepada pelanggan. Namun, catatan online menunjukkan restoran itu juga bisa menjadi kedok bagi perusahaan yang menjual perangkat lunak pengenal wajah berteknologi tinggi.

    Baca juga: Kim Jong Un Minta Militer Tingkatkan Kemampuan Menyerang

    Dua lembaga riset AS yang terkemuka mengatakan penjualan itu bisa menjadi kemungkinan pelanggaran sanksi PBB yang diberlakukan pada tahun 2017, yang bertujuan untuk menekan bisnis yang menghasilkan uang untuk mendukung rezim pemimpin Kim Jong Un.

    "Pemahaman kami adalah bahwa pemrogram yang bekerja di luar negeri menghasilkan ratusan ribu dolar AS untuk rezim setiap tahun, sehingga mereka memiliki kapasitas yang tidak proporsional untuk mengumpulkan dana di luar negeri," kata Jason Arterburn, seorang analis yang mengkhususkan diri di Korea Utara dan Cina di Center for Advanced Defense Studies, yang lebih dikenal dengan C4ADS, seperti dikutip dari CNN, 20 Mei 2019.

    Selain itu, para ahli memperingatkan bahwa perancang perangkat lunak Korea Utara yang membuat dan menjual produk-produk ini secara online dapat membangun pintu belakang yang tersembunyi untuk dieksploitasi oleh peretas terlatih Pyongyang.

    Baca juga: Korea Selatan Sebut Trump Setuju Bantuan Makanan Bagi Korea Utara

    Korea Utara dilarang menjual senjata ke luar negeri, meskipun PBB menuduh bahwa Korut masih berusaha untuk melakukannya, tetapi tidak jelas apakah perangkat lunak teknologi tinggi yang tidak digunakan untuk keperluan militer dikenakan embargo senjata.

    Panel Pakar PBB untuk Korea Utara, badan yang bertugas mengawasi penegakan sanksi, belum menanggapi masalah ini.

    Perangkat lunak pengenalan wajah dapat memberikan celah dalam sanksi yang ada yang berupaya membatasi kemampuan Pyongyang untuk menghasilkan uang di luar negeri.

    "Layanan (teknologi informasi) tidak dicakup oleh sanksi PBB," kata Cameron Trainer, seorang analis yang mempelajari keuangan gelap Korea Utara di Pusat Studi Nonproliferasi (James Martin Center for Nonproliferation Studies/CNS).

    "Itu masih cara Korea Utara untuk mendapatkan mata uang yang kemudian disalurkan ke program nuklirnya," tambahnya.

    Laporan tahunan Panel Pakar PBB menuduh bahwa operasi Korea Utara di luar negeri dimaksudkan untuk menghindari sanksi dan mendapatkan uang bagi negara. Dana itu melemahkan efek sanksi PBB yang dikenakan terhadap Korut dalam menanggapi pengembangan senjata nuklirnya.

    Baca juga: Korea Utara Tembakkan 2 Rudal Jarak Pendek

    Para ahli mengatakan dugaan penjualan perangkat lunak restoran Hanoi meningkatkan kekhawatiran bahwa restoran Korea Utara lainnya di seluruh Asia juga dapat digunakan untuk menghindari sanksi.
    Polisi dan penyelidik biasanya mendeteksi penghindaran sanksi di titik masuk, seperti pelabuhan.

    Pejabat bea cukai dari negara-negara di kawasan itu tidak melacak penjualan perangkat lunak online, kata George Lopez, seorang mantan anggota panel PBB yang ditugasi menyelidiki penegakan dan kemanjuran sanksi Korea Utara.

    Kaitan restoran dengan perusahaan teknologi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.