Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Thai Raksa Chart Bakal Lawan Pemerintah di Pemilu Thailand

image-gnews
Seorang masa anti pemerintah melambaikan bendera nasional Thailand di dekat kotak-kotak pemungutan suara yang akan didistribusikan ke TPS jelang pelaksanaan Pemilu di Bangkok, Thailand (2/2). Menurut pemimpin massa anti pemerintah, Suthep Thaugsuban, mereka berhasil mengganggu jalannya Pemilu dengan menutup ratusan TPS di seluruh Thailand. REUTERS/Nir Elias
Seorang masa anti pemerintah melambaikan bendera nasional Thailand di dekat kotak-kotak pemungutan suara yang akan didistribusikan ke TPS jelang pelaksanaan Pemilu di Bangkok, Thailand (2/2). Menurut pemimpin massa anti pemerintah, Suthep Thaugsuban, mereka berhasil mengganggu jalannya Pemilu dengan menutup ratusan TPS di seluruh Thailand. REUTERS/Nir Elias
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para mantan anggota Partai Thai Raksa Chart berencana memblokade upaya pemerintah Thailand untuk mengikuti pemilu yang diselenggarakan pada 24 Maret 2019 mendatang.

Thailand saat ini dipimpin oleh militer atau disebut pemerintahan Junta yang sudah berkuasa selama hampir lima tahun. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, yang juga mantan panglima militer Thailand, mencalonkan diri untuk kembali duduk di kursi perdana menteri.

Dikutip dari straitstimes.com, Minggu, 10 Maret 2019, para mantan petinggi Partai Thai Raksa Chart rencananya akan menggunakan jargon 'bergerak menuju demokrasi' untuk mengkampanyekan pemulihan demokrasi penuh di Thailand. Partai Thai Raksa Chart sudah dibubarkan setelah mengusung Putri Raja Thailand, Ubolratana Rajakanya, sebagai calon perdana menteri Thailand.

Ketua bidang strategis Partai Thai Raksa Chart, Chaturon Chaisang, mengatakan para mantan pejabat tinggi Partai Thai Raksa Chart itu akan mempelajari aturan pemilu, termasuk apakah diperbolehkan membubarkan partai itu.

Baca: Partai Dibubarkan Serukan Pendukungnya Golput di Pemilu Thailand

Para mantan anggota Partai Thai Raksa Chart sekarang berencana mendorong para pendukung mereka untuk memilih kolom golongan putih atau golput di kertas suara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya pada Kamis, 7 Maret 2019, pengadilan Thailand memutuskan membubarkan Partai Thai Raksa Chart karena dianggap telah bertentangan dengan konstitusi kerajaan. Partai Thai Raksa Chart dianggap telah melanggar aturan karena memilih Putri Ubolratana sebagai calon perdana menteri. Pencalonan itu langsung ditentang oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn yang mengingatkan bahwa anggota kerajaan tidak boleh menduduki jabatan politik.

Baca: Putri Ubolratana Rajakanya Didiskualifikasi dari Pemilu Thailand

Partai Thai Raksa Chart terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang sekarang berada di pengasingan. Partai Thai Raksa Chart memiliki posisi yang sama seperti Partai Pheu Thai, yakni berada dikubu oposisi.

Partai Pheu Thai tidak memasukkan kandidat di semua daerah pemilihan dan Partai Thai Raksa Chart diharapkan bisa mengisi kekosongan itu. Hal ini adalah bagian dari strategi untuk memaksimalkan suara bagi sekutu-sekutu Thaksin.

Thaksin atau para pendukungnya selalu memenangkan pemilu Thailand sejak 2001, namun selalu digulingkan oleh militer atau pengadilan. Hal ini bagian dari pergulatan kekuasaan kelompok itu dengan militer dan para elit Kerajaan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bawaslu Jawa Tengah Luncurkan Peta Kerawanan Pilkada 2024

1 menit lalu

Pimpinan sidang memeriksa identitas pelapor dan terlapor pada sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Pemilu di kantor Bawaslu Jawa Tengah, Semarang Selasa, 20 Februari 2024. Sidang mengagendakan pembacaan pelapor dari tim hukum paslon 01 Amin tentang dugaan 502.564 DPT bermasalah di Jawa Tengah. (foto : Budi Purwanto)
Bawaslu Jawa Tengah Luncurkan Peta Kerawanan Pilkada 2024

Bawaslu Jawa Tengah menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dam luncurkan peta kerawanan Pilkada 2024


10 Hotel di Thailand dengan Diskon yang Menarik di Traveloka

13 menit lalu

Ilustrasi kamar hotel. Freepik.com/Jannoon028
10 Hotel di Thailand dengan Diskon yang Menarik di Traveloka

Promo EPIC Brand Day Sale di Traveloka untuk pemesanan hotel, tiket pesawat dan wahana wisata.


Kata Dasco Gerindra Soal Usul Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Dipisah

4 jam lalu

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kata Dasco Gerindra Soal Usul Pelaksanaan Pilpres dan Pileg Dipisah

Dasco menyatakan lebih setuju Pilpres dan Pileg dilaksanakan bersamaan.


7 Negara di Asia yang Paling Banyak Dikunjungi Wisatawan

4 hari lalu

Wisatawan mengantri untuk memasuki stasiun kereta Shanghai Hongqiao, saat kepadatan perjalanan Festival Musim Semi menjelang Tahun Baru Imlek, di Shanghai, Cina 5 Februari 2024. REUTERS/Nicoco Chan
7 Negara di Asia yang Paling Banyak Dikunjungi Wisatawan

Berikut ini daftar negara di asia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Negara ini menawarkan destinasi liburan wisata alam hingga wisata kuliner.


Polisi Mengendus Ada Orang Lain di atas ZS Tersangka Sindikat Online Scam Dubai

6 hari lalu

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji (kiri), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah) dan Kasubdit II Dittipisiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfis Suhaili (kanan) menunjukkan barang bukti kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Mengendus Ada Orang Lain di atas ZS Tersangka Sindikat Online Scam Dubai

Polisi telah menetapkan 4 tersangka dan 1 terpidana dalam kasus jaringan online scam internasional di Dubai.


Soal Indeks Demokrasi Turun, Jokowi: Setiap Hari Orang Bully Presiden

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024. (Presiden.go.id)
Soal Indeks Demokrasi Turun, Jokowi: Setiap Hari Orang Bully Presiden

Presiden Jokowi juga mengklaim kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi dijamin.


Paul Kagame Kembali Terpilih sebagai Presiden Rwanda

8 hari lalu

Presiden Rwanda, Paul Kagame
Paul Kagame Kembali Terpilih sebagai Presiden Rwanda

Paul Kagame kembali terpilih sebagai presiden Rwanda. Itu artinya, hampir satu perempat abad dia memegang kekuasaan di Rwanda.


Destination Thailand Visa Peluang Digital Nomad dan Wisatawan Tinggal Lebih Lama

9 hari lalu

Phang Nga, Thailand. Unsplash.com/Marrti Salmi
Destination Thailand Visa Peluang Digital Nomad dan Wisatawan Tinggal Lebih Lama

Thailand memperkenalkan Destination Thailand Visa atau DTV, yang memungkinkan digital nomad serta wisatawan tinggal lebih lama


6 Warga Asing Tewas di Thailand Diracun Sianida, Diduga Terkait Utang

9 hari lalu

Polisi berjalan di dalam hotel Grand Hyatt Erawan, yang diyakini sedikitnya 6 orang dilaporkan tewas, di Bangkok, Thailand, 16 Juli 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
6 Warga Asing Tewas di Thailand Diracun Sianida, Diduga Terkait Utang

Otopsi terhadap enam warga asing yang ditemukan tewas di sebuah hotel di Bangkok, Thailand telah menemukan jejak racun sianida.


Mengapa di Pemilihan Presiden Amerika Serikat Hanya Diikuti 2 Partai Politik: Partai Republik dan Partai Demokrat?

10 hari lalu

Kandidat presiden dari Partai Demokrat Presiden AS Joe Biden mendengarkan kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump berbicara selama debat mereka di Atlanta, Georgia, AS, 27 Juni 2024. REUTERS/Brian Snyder
Mengapa di Pemilihan Presiden Amerika Serikat Hanya Diikuti 2 Partai Politik: Partai Republik dan Partai Demokrat?

Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024 menarik perhatian dunia. Mengapa hanya ada Partai Demokrat dan Partai Republik?