Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganja dan Penikahan Sejenis, Kado Junta Sebelum Pemilu Thailand?

image-gnews
PM Thailand, Prayuth Chan-ocha. AP
PM Thailand, Prayuth Chan-ocha. AP
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah junta militer Thailand meloloskan RUU legalisasi ganja untuk medis dan pernikahan sesama jenis, di mana RUU ini akan secara resmi berlaku ketika disahkan parlemen, sebelum pemilu 24 Februari.

Dalam sesi parlmen pada Selasa kemarin, RUU legalisasi ganja untuk medis telah disahkan oleh parlemen. UU akan mulai berlaku ketika disetujui oleh monarki, menurut South China Morning Post, 27 Desember 2018.

Baca: Thailand Negara ASEAN Pertama yang Legalkan Ganja untuk Medis

Undang-undang sah setelah didukung 166 suara dengan 13 abstain, menurut laporan Bangkok Post. Namun parlemen memutuskan untuk penambahan anggota komisi pengawas narkotika dari 17 menjadi 25 anggota.

Pejabat Thailand menunjukkan beberapa ganja sebelum konferensi pers Bangkok, Thailand, Selasa, 25 September 2018. Polisi Thailand menyerahkan sekitar 100 kilogram ganja yang disita untuk digunakan dalam penelitian medis. (Foto AP / Sakchai Lalit)

UU mengizinkan penggunaan ganja dan kratom untuk kepentingan pemerintah dan medis, perawatan pasien, riset dan pengembangan, pertanian, perdagangan, ilmu pengetahuan dan industri.

Sementara RUU pernikahan sesama jenis yang telah disetujui kabinet saat ini masih berada di parlemen menunggu disahkan. Jika disahkan, maka Thailand menjadi negara ASEAN pertama yang legalkan pernikahan sejenis.

Baca: RUU di Parlemen, Thailand Siap Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Kontroversi utama mengenai legalisasi ganja di Thailand melibatkan permintaan perusahaan asing yang dapat memungkinkan mereka untuk mendominasi pasar, mempersulit pasien Thailand untuk mengakses obat-obatan dan bagi peneliti Thailand untuk mengakses ekstrak ganja.

Lalu RUU pernikahan sesama jenis masih menunggu pengesaham dalam sesi parlemen yang akan selesai pada 15 Februari, sebelum pemilu 24 Februari.

Komunitas LGBT Thailand mengikuti Pawai Hari Kebebasan Gay di Bangkok, Thailand, Kamis, 29 November 2018. Pada 2017, Bangkok dinobatkan sebagai kota yang paling ramah gay di dunia, setelah Kota Tel Aviv, Israel. REUTERS/Soe Zeya Tun

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun, jika disahkan nantinya dalam parlemen dan menjadikan Thailand negara ASEAN pertama yang legalkan pernikahan sejenis, sejumlah aktivis LGBTIQ menilai RUU ini hanya menjadikan pasangan sesama jenis sebagai kelas dua. Pasalnya, ada beberapa ketentuan yang dibedakan dalam RUU dengan pasangan heteroseksual.

Baca: Thailand Akan Gelar Pemilu Pada Februari 2019

"Perbedaannya terletak pada hak atas beberapa bentuk kesejahteraan negara. Perbedaan lainnya adalah pengurangan pajak penghasilan pribadi," kata penasihat perdana menteri, Nathporn Chatusripitak.

Selain itu, RUU menyebut pasangan harus berusia lebih dari 20 tahun dan harus berkewarganegaraan Thailand, jika ingin adopsi anak.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) berjabat tangan dengan Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayut Chan-o-cha (kiri) dalam ASEAN Leaders Gathering di sela-sela rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis, 11 Oktober 2018. ANTARA/ICom/AM IMF-WBG/M Agung Rajasa

Pada 24 Februari nanti, junta akan menggelar pemilu setelah penundaan beberapa kali, bukan tidak mungkin pengesahan dua RUU kontroversial sebagai alat potensial pembawa margin elektoral agar beralih pada partai proksi pro junta.

Baca: Menjelang Pemilu, Thailand Longgarkan Aturan Aktivitas Politik

Selain desakan pemilu yang semakin datang, Thailand juga mulai menjabat sebagai kepala ASEAN pada pertengahan 2019, sehingga digodok pemilu secepat mungkin.

Berdasarkan tradisi tidak tertulis, negara pemimpin ASEAN tidak menyelenggarakan pemilu di tengah masa periodenya, meskipun ini tidak mutlak, dan 50 RUU yang telah dan akan diloloskan, juga dimaksudkan untuk menyenangkan para calon pemilih Thailand untuk pemilu 24 Februari mendatang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

2 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Hasil Studi Ini Sebut Daging Ular Piton Paling Lestari Dibandingkan Ternak Lain

7 jam lalu

Pekerja di peternakan Ular piton yang membudidayakan ular untuk diambil dagingnya di Asia Tenggara. Newscientist/Dan Natusch
Hasil Studi Ini Sebut Daging Ular Piton Paling Lestari Dibandingkan Ternak Lain

Studi mengukur pertumbuhan hampir 5000 ular piton jenis Malayopython reticulatus (sanca kembang) dan Python bivittatus (sanca Burma) selama setahun.


Bawaslu Klaim Rekapitulasi KPU RI untuk 33 Provinsi Berjalan Lancar

13 jam lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Bawaslu Klaim Rekapitulasi KPU RI untuk 33 Provinsi Berjalan Lancar

Bawaslu pusat menilai rekapitulasi penghitungan suara pemilu oleh KPU di tingkat nasional untuk 33 provinsi sejak 9 Maret, hingga 17 Maret lancar


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

14 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Demo di KPU: Massa Tolak Pemilu Curang hingga Tuntut Diskualifikasi Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Eks Danjen Kopassus Soenarko Demo di KPU: Massa Tolak Pemilu Curang hingga Tuntut Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024.


Menang Pemilu, Putin Ingatkan Barat: Konflik Rusia-NATO Selangkah dari Perang Dunia III

18 jam lalu

Vladimir Putin. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Menang Pemilu, Putin Ingatkan Barat: Konflik Rusia-NATO Selangkah dari Perang Dunia III

Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan negara-negara Barat,konflik langsung antara Rusia dan aliansi militer NATO berarti Perang Dunia III


Putin Menang Pemilu, Begini Reaksi Dunia

19 jam lalu

Putin Menang Pemilu, Begini Reaksi Dunia

Kemenangan Putin sebagai presiden Rusia untuk kesekian kalinya ini memicu komentar, kebanyakan negatif, dari dunia internasional.


Demo 3 Hari Tolak Pemilu Curang di DPR dan KPU, Pemerintah Diminta Humanis Hadapi Pendemo

22 jam lalu

Ratusan massa elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi melakukan aksi demonstrasi bertajuk 'Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia' untuk menolak pemilu curang di depan Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa 5 Maret 2024. Tuntutan yang dibawa dalam aksi ini di antaranya menolak hasil pemilu 2024 yang curang, turunkan harga sembako hingga mendesak supaya DPR menggelar hak angket terhadap kecurangan pemilu tersebut. Aksi ini bertepatan dengan DPR yang akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 hari ini. Usai hari pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari lalu, teriakan soal dugaan adanya kecurangan kian nyaring disuarakan oleh pelbagai elemen masyarakat dan para kandidat yang bertarung. Dugaan kecurangan salah satunya dipicu permasalahan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU. Selain itu, kecurangan diduga terjadi jauh sejak sebelum pencoblosan. Kecurangan ini disuarakan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dua paslon ini berdasarkan Sirekap dan hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei menduduki peringkat dua dan tiga dalam perolehan suara. TEMPO/Subekti.
Demo 3 Hari Tolak Pemilu Curang di DPR dan KPU, Pemerintah Diminta Humanis Hadapi Pendemo

Pemerintah diminta humanis hadapi pendemo Pemilu 2024.


Top 3 Dunia; Donald Trump Optimis Bisa Menangkan Pemilu Presiden

1 hari lalu

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengikuti pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana di Singapura, 11 Juni 2018. REUTERS/Jonathan Ernst
Top 3 Dunia; Donald Trump Optimis Bisa Menangkan Pemilu Presiden

Top 3 dunia, Donald Trump yang sangat percaya diri bisa memenangkan pemilu presiden Amerika Serikat sampai menyampaikan kalimat sesumbar.


Begini Proses Pemungutan Suara Rusia di Jakarta

1 hari lalu

Proses pemungutan suara pemilihan umum Rusia 2024 di Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta Selatan pada Minggu, 17 Maret 2024. Sumber: Nabila | Tempo
Begini Proses Pemungutan Suara Rusia di Jakarta

Warga negara Rusia yang tinggal di Indonesia dapat mengikuti pemungutan suara pemilu di Kedutaan Besar Federasi Rusia.