TEMPO.CO, Beijing – Pejabat militer tinggi Cina mengatakan negaranya tidak akan menoleransi gangguan mengenai Taiwan.a
Baca:
Jenderal Li Zuocheng, yang merupakan kepala departemen staf gabungan, mengatakan ini sambil menekankan perlunya penguatan kerja sama antara Cina dan AS.
“Jenderal Li Zuocheng membuat pernyataan ini saat pertemuan dengan Laksamana John Richardson, yang merupakan kepala operasi angkatan laut AS, di Beijing,” begitu dilansir SCMP pada Rabu, 16 Januari 2019.
Baca:
Richardson berada di Cina dalam kunjungan tiga hari. Dia juga akan mengunjungi markas Tentara Pembebasan Rakyat untuk komando wilayah timur di Nanjing.
Menurut kementerian pertahanan Cina, kedua pemimpin militer melakukan tukar menukar pandangan mendalam mengenai Taiwan dan Laut Cina Selatan.
Baca:
“Isu Taiwan merupakan urusan internal Cina yang menyangkut kepentingan inti Cina dan perasaan rakyat Cina hingga Selat Taiwan. Cina tidak akan membiarkan adanya gangguan dari luar,” kata Li dalam pernyataan yang dibagikan tadi.
Li menambahkan,”Jika ada yang ingin memisahkan Taiwan dari Cina maka militer Cina akan menjaga persatuan nasional dengan biaya berapapun untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Cina.”
Baca:
Li juga menekankan kepentingan bersama AS dan Cina mengalahkan perbedaan yang ada dan kerap muncul dalam hubungan 40 tahun terakhir. “Kerja sama merupakan pilihan terbaik untuk kedua negara,” kata Li, yang merupakan anggota dari Komisi Militer Pusat.
Menurut Li,”Militer kedua negara sebaiknya saling menghormati dan memperkuat rasa saling percaya dan komunikasi, menangani risiko dengan selayaknya dan berkerja sama membuat saling tukar perwira militer sebagai stabilisasi hubungan kedua negara,” kata dia.
Baca:
Seperti dilansir Reuters, Presiden Cina, Xi Jinping telah mengeluarkan perintah agar pasukan PLA siap menghadapi perang menyusul meningkatnya tantangan global di regional.
Hubungan AS dan Cina mulai memanas pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia menyetujui keluarnya undang-undang yang mengatur kunjungan pejabat AS ke Taiwan dan sebalikny. Dia juga menyetujui lahirnya UU yang mengatur akses bagi diplomat dan media AS agar bisa mengunjungi Tibet. Cina menganggap Taiwan dan Tibet sebagai bagian dari kedaulatannya.
