Malaysia Gelar Layanan Kesehatan Gratis untuk Orang Miskin

TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia mengumumkan program layanan asuransi kesehatan nasional gratis untuk warga kurang mampu. Pemerintah akan menganggarkan dana sebesar sekitar 2 miliar ringgit atau sekitar Rp7 triliun untuk 2019.

Baca:

Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, layanan asuransi kesehatan ini akan melayani 40 persen masyarakat yang memiliki ekonomi kurang mampu.

Layanan ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2019 dan meliputi 36 jenis penyakit.

Layanan ini memberikan pembayaran pengganti pendapatan yang hilang untuk pasien sebesar 50 ringgit per hari atau sekitar Rp175 ribu untuk maksimal 14 hari. Nilai ini setara dengan 700 ringgit atau sekitar Rp2.5 juta per tahun jika pasien menjalani perawatan rumah sakit.

Baca:

“Skema ini merupakan langkah signifikan oleh pemerintahan Pakatan Harapan untuk menyediakan jaring pengaman sosial,” kata Lim.

Tokoh oposisi sekaligus calon Perdana Menteri terpilih, Mahathir Mohamad, menggelar jumpa pers untuk menegaskan kemenangan koalisi Pakatan Harapan setelah Najib Razak, pelaksana tugas PM Malaysia, melakukan jumpa pers dengan menyebut tidak ada partai yang memenangkan mayoritas sederhana pada pemilu Malaysia 2018. Free Malaysia Today.

Menurut dia, program baru pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari manifesto PH pada saat pemilu Mei 2018 untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Pakatan Harapan merupakan koalisi empat partai pendukung Perdana Menteir Mahathir Mohamad seperti Partai Keadilan Rakyat, dan Partai Pribumi Bersatu. 

Baca:

Masyarakat yang bakal mendapat layanan ini berusia 18 – 55 tahun untuk lima tahun. Media Sun Daily melansir pemerintah memperkirakan ada 4.1 juta warga tidak mampu yang bakal menikmati layanan ini. Pemerintah juga menyiapkan skema pembayaran dana maksimal 8.000 ringgit atau sekitar Rp28 juta per pasien.

“Registrasi bisa dilakukan lewat internet tanpa menggunakan dokumen atau pengecekan kesehatan terlebih dulu,” kata Lim, yang pernah dipenjarakan oleh bekas PM Malaysia Najib Razak.